LBH Jakarta Ajukan “Judicial Review” UU MD3

Pengesahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD oleh DPR RI terus menuai kontroversi. Setelah perwakilan DPD mengajukan uji materi atas UU tersebut, kini giliran Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Senin (18/8/2014). UU tersebut dinilai membuat anggota legislatif semakin kebal hukum jika terjerat kasus. Pengacara LBH Jakarta, Ichsan Zikry, mengatakan, pengajuan…

Mampang Squatters Evicted To Widen River

An otherwise normal Monday morning in the neighborhoods surrounding the Mampang River was punctuated by the sound of sledgehammers smashing concrete and the growl of an excavator demolishing homes, as the South Jakarta municipal administration commenced its endeavor to relocate residents, prevent future flooding and “normalize” the area. The efforts began Monday morning around 8…

Vonis Zulfikar Masih Bisa Ditinjau Kembali

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana menempuh upaya hukum luar biasa terkait vonis lima bulan penjara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, buat Zulfikar, 34. LBH Jakarta akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Hakim Sukowaluyo. “Kami akan tempuh upaya hukum luar biasa, yakni PK. Sekarang fokus kami adalah bagaimana saudara Zulfikar bisa keluar dari penjara,” kata…

GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia Beribadah di Depan Istana Negara

JAKARTA – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, menyampaikan pendapatnya bahwa perjuangan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia adalah perjuangan yang menjadi tolok ukur sejauh mana negara mampu menegakkan aturan dan perundangan serta konstitusi nasional, tanpa diskriminasi. “Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan dicatat sebagai presiden gagal, jika sampai peralihan tampuk pemerintahan…

Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Telusuri Dugaan Politik Uang di Pilpres

Jakarta – Sebanyak 18 lembaga swadaya masyarakat mengeluarkan pernyataan bersama yang menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan politik uang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden 2014. Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7), menyebutkan KPK harus menindaklanjuti dugaan politik uang pasca-Pilpres 2014. Beragam LSM itu juga merekomendasikan KPK agar aktif sebagai pihak…

Bekasi Locals Fight To Preserve Rawa Bogo

Thousands of local people have protested against plans to construct a Green Lotus housing complex on the water catchment area of Situ Rawa Bogo in Jati Asih, Bekasi, West Java. The Green Lotus complex, which is set to be built by developer PT Sukses SERC Jaya Pratama, will contain 81 houses on 14,931 square meters…

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Bawaslu Awasi Ketat Proses Rekapitulasi Suara

Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW, Kontras, Walhi, Imparsial, Perludem, TURC, serta LBH Jakarta mendatangi kantor Bawaslu. Mereka mendesak Bawaslu untuk terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tingkat terbawah hingga tingkat pusat untuk meminimalisir kecurangan. “Fungsi Bawaslu saat ini jadi penting karena pasca pemungutan suara, proses penting selanjutnya adalah…

Pelanggaran Surat Prabowo, KPU-Bawaslu Lamban Merespons di Masa Tenang

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Badan Pengawas Peilu (Bawaslu) untuk memerintahkan calon presiden Prabowo Subianto agar menarik surat pribadinya yang dikirimkan untuk para guru. Sekjen FSGI Retno Listiyarti mengatakan, surat-surat masih beredar di masa tenang Pemilu Presiden 2014 ini. “Hingga masa tenang, di berbagai daerah seperti di Malang, Jember…

LBH Jakarta: Publik Harus Menghukum Fahri Hamzah

 Jakarta – LBH Jakarta akan melaporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena menuduh lembaga tersebut menerima uang dari Joko Widodo untuk menyerang Prabowo. Fahri dinilai kerap melontarkan ucapan yang tak berlandaskan fakta. “Kesalahan Fahri menumpuk. Publik harus menghukum Fahri Hamzah,” kata Direktur LBH Jakarta, Feby Yonesta di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat,…

KPII Memantau Pilpres 2014

Jakarta, HanTer – Koalisi Pemantau Independen Indonesia (KPII) mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, besok. KPII terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti AJI, Perludem, ILAB, Migrant Care, ICW, TII, Public Virtue Indonesia, Jari Ungu, Ayovote, LBH Pers, LBH Jakarta, Satuduni, dan Kamoe Indonesia. “KPII membuka banyak saluran laporan…