Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Yang Melindungi Pengguna Pinjaman Online

Risalah Kebijakan LBH Jakarta : Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Yang Melindungi Pengguna Pinjaman Online Siaran Pers Korban Pinjaman Online semakin banyak dari hari ke hari. Sejak membuka pos pengaduan khusus korban pinjaman online November 2018, LBH Jakarta telah menerima 5093 pengaduan terkait pinjaman online. Masalah yang dialami oleh korban pun masih dalam lingkup permasalahan yang…

Kalabahu 41: Lantangkan Suara, Merebut Kembali Ruang Demokrasi

Siaran Pers Pendaftaran Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) resmi dibuka pada Rabu, 29 Januari 2020. Pendaftaran dibuka sampai dengan 24 Februari 2020, sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan pada 19 Maret – 2 Mei 2020. Pada Kalabahu ke-41, “Lantangkan Suara” menjadi tema yang diusung LBH Jakarta karena relevan dengan kondisi saat ini, terjadi krisis demokrasi yang ditandai…

Menkumham RI Yasonna Laoly Ciderai Prinsip Netralitas Pejabat Publik dalam Persoalan Pemberantasan Korupsi

Siaran Pers Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Harun Masiku ada di luar negeri, dan kemudian mengakui bahwa Harun Masiku ada di Indonesia, mengundang sejumlah kecurigaan publik. Faktanya, berdasarkan catatan terakhir pihak instansi keimigrasian, diketahui bahwa Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020 atau sehari sebelum OTT…

Pelibatan Polri-Bin-Tni-Kejaksaan dalam Percepatan Omnibus Law Ruu Cipta Lapangan Kerja Inkonstitusional, Mengingkari Komitmen Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi

Banyaknya penolakan dan respon negatif dari masyarakat Indonesia atas rencana diundangkannya RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta Lapangan Kerja lewat pendekatan Omnibus Law, membuat Presiden RI Joko Widodo mengambil respon reaksioner terhadap situasi ini. Sebagaimana disebut-sebut dalam beberapa pemberitaan media beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo justru menginstruksikan kepada jajaran aparat Polri, BIN (Badan Intelejen Nasional),…

POS PENGADUAN SECARA ONLINE UNTUK MEMPERMUDAH KORBAN MENGADU

Usai mengumumkan pembukaan Posko Bantuan Hukum Korban Banjir se-Jabodetabek melalui mekanime pengaduan  secara langsung di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020 lalu, untuk mempermudah dan memperluas akses para korban banjir yang jumlahnya dapat mencapai ribuan jiwa kini LBH Jakarta berinisiatif untuk membuka pengaduan melalui mekanime online. Sebagaimana yang telah kita…

RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka): Banjir Investasi, Tenggelamkan Kesejahteraan Buruh

Rilis Gerakan Buruh Bersama Rakyat Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia ingin dijadikan rumah yang semakin ramah bagi investor. Demi investasi, pemerintah merancang setidaknya tiga payung hukum yaitu RUU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan menghapus hambatan masuknya investasi. Namun RUU Cilaka ternyata juga bermaksud memperluas sistem tenaga…

PERNYATAAN BERSAMA JARINGAN PEMBELA HAK KONSTITUSIONAL: Atas Penangkapan Sudarto oleh Polda Sumatera Barat

Pada Selasa, 7 Januari 2020 kemarin Polda Sumatera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Sudarto, seorang aktivis kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Sumatra Barat. Menurut Polda, penangkapan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana kejahatan dunia maya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan…

PEMERINTAH HARUS SEGERA PULIHKAN HAK KORBAN BANJIR!

LBH Jakarta Membuka Posko Bantuan Hukum Korban Banjir Jabodetabek Banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 1-3 Januari 2019 terjadi di 182 titik. Dampak bencana banjir tahun ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bencana banjir besar sebelumnya. Akibat bencana banjir tersebut, perhitungan sementara 53 orang meninggal dunia karena tenggelam, tersetrum, tertimpa tanah…

Bencana Banjir Jabodetabek: Perlu Langkah Tepat dan Konkrit Disertai Kesadaran Krisis Iklim

Koalisi Masyarakat Sipil (LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center for Urban Studies) menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek pada 1-3 Januari 2020 tempo hari dan menghimbau agar pemerintah lintas provinsi dan pemerintah pusat lebih serius mengatasi banjir di Ibukota negara beserta daerah sekelilingnya yang dilalui 13 sungai…

Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN Bertentangan dengan Konstitusi

Siaran Pers Bersama YLBHI, Paritas Institute, HRWG, LBH Jakarta, PUSAD Paramadina dan beberapa individu diantaranya Zainal Abidin Badir, Siti Aminah memandang, “Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN ini akan sangat berdampak dan berbahaya, ini berpotensi kuat melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi aparat sipil negara dan pekerja yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk…