Laporan Penangkapan 1.783 Orang Papua

Periode 25 April-2 Mei 2016 A. Pengantar Laporan ini dibuat berdasarkan fakta lapangan yang disusun oleh anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di lokasi serta telah diverifikasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melalui wawancara via telepon dengan para saksi di lapangan. Angka…

Lowongan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta 2016

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya membangun lembaga bantuan hukum yang humanis, mandiri, progresif dan professional dalam rangka…

PHK, PHK, PHK: Laporan Pengaduan PHK Massal Tahun 2015 – 2016

Indonesia mengatur secara tegas mengenai hak atas pekerjaan warga negaranya. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menambahkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan…

Tak Semahal Tambang: Amicus Curiae dalam Kasus Pembunuhan Berencana Salim Kancil & Tosan

Salim Kancil dan Tosan adalah dua orang aktivis tani yang bertempat tinggal di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Mereka aktif melakukan advokasi terhadap proyek penambangan pasir ilegal yang tidak memiliki izin oleh PT. IMMS di Pantai Watu Pecak yang mengakibatkan polusi debu dan juga merusak keindahan tempat wisata tersebut. Aktivitas advokasi mereka memicu tindakan…

Bring Back Justice

Bring Back Justice merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan hukum yang dijadikan alat kekuasaan. Ini adalah bahasa kampanye dan gerakan yang dalam bahasa Indonesia berarti membawa (merebut) kembali keadilan. Kita ketahui bersama bahwa keadilan saat ini semakin jauh dirasakan oleh rakyat, khususnya masyarakat kelompok lemah, miskin, kelompok rentan, dan mereka yang dianggap berbeda. Bring Back…

Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Jakarta Tahun 2015

Setelah menerbitkan hasil penelitian mengenai penggusuran paksa di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada rentang Januari hingga Agustus 2015, kali ini LBH Jakarta menyempurnakan hasil penelitian tersebut dengan meneliti penggusuran paksa pada rentang Januari hingga Desember 2015. Sebelumnya ditemukan 30 kasus penggusuran paksa dengan 3.433 Kepala Keluarga (KK) dan 433 unit usaha terdampak. Dalam penelitian…

Catahu 2015 LBH Jakarta: Hukum untuk Manusia atau Manusia untuk Hukum?

“Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum.” Adagium tersebut bermula dari pemikiran Alm. Profesor Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum memang tidak pernah dapat didefinisikan secara ajeg. Hukum idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan bernegara. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia, masyarakat sebuah negara. Adagium ini membantu kita untuk memahami…

Refleksi Sistem Bantuan Hukum Indonesia, Catahu 2014 LBH Jakarta

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum membuat harapan masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas untuk memperoleh akses keadilan mulai sedikit terbuka. Undang-undang Bantuan Hukum merupakan capaian terbesar Pemerintah Indonesia dalam upayanya menciptakan akses keadilan bagi masyarakat korban pelangaran hak, persamaan di muka hukum, dan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak Undang-undang Bantuan Hukum…

Mereka yang Dihambat: Laporan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik di Jakarta

  Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015   LATAR BELAKANG Salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya, negara harus mampu menjadi penyedia sekaligus pelindung bagi hak-hak setiap warga negaranya.…