Segera Hentikan Peradilan Sesat MG

Tim advokasi Papua meminta pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara arif dan bijaksana menghentikan proses peradilan yang dialami terdakwa MG. Kejaksaan Negeri Kab. Jayawijaya mendakwa MG dengan lima pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal  351 ayat 3 KUHP, Pasal 328 KUHP dan Pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. MG dituduh…

RUU Ketahanan Keluarga: Menyumbang Kekerasan Sistematis Negara terhadap Perempuan

Siaran Pers Orientasi kebijakan pemerintah berfokus pada strategi untuk memperlancar arus investasi modal melalui perampingan sistem perundang-undangan (Omnibus Law) dan menempatkan alam serta manusia Indonesia tidak lebih hanya sebagai komoditas (barang dagangan) guna menarik investasi. Menjerumuskan masyarakat Indonesia pada kemiskinan, di saat yang bersamaan politik domistikasi terhadap perempuan terus dipertahankan dan diberi ruang. Rancangan Undang-undang…

Pemerintah Gagal Menanggulangi, Banjir Kembali Melanda JABODETABEK

Rilis Media LBH Jakarta Nomor 116/RILIS-LBH/II/2020 26/02/2020 – Banjir kembali melanda wilayah Jabodetabek. Paska Banjir besar yang terjadi di awal tahun 2020, banjir kembali terjadi di sejumlah titik sejak 23 Februari 2020. Data Pusdalops BNPB, 23 Februari 2020 pukul 09.00 WIB, daerah yang terdampak banjir tertinggi ada di wilayah Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai…

Sultan Farel Farizki, Korban Salah Tangkap Reformasi Dikorupsi Divonis Bersalah dalam Peradilan Sesat

Sultan Farel Farizki, salah satu korban penangkapan sewenang-wenang saat aksi Reformasi Dikorupsi kembali dipanggil oleh majelis hakim untuk menjalankan agenda persidangan. Persidangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (31/20). Persidangan hari ini memasuki agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Muslim, S.H. Persidangan dimulai pada pukul 10:30 WIB yang dihadiri oleh seluruh…

Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Yang Melindungi Pengguna Pinjaman Online

Risalah Kebijakan LBH Jakarta : Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Yang Melindungi Pengguna Pinjaman Online Siaran Pers Korban Pinjaman Online semakin banyak dari hari ke hari. Sejak membuka pos pengaduan khusus korban pinjaman online November 2018, LBH Jakarta telah menerima 5093 pengaduan terkait pinjaman online. Masalah yang dialami oleh korban pun masih dalam lingkup permasalahan yang…

Komnas HAM Tidak Serius Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aksi

Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menyikapi Aksi #ReformasiDikorupsi yang terjadi di kota-kota besar penjuru Indonesia yang ditanggapi dengan kekerasan brutal oleh Kepolisian, proses hukum, persidangan, dan berakhir dengan pemenjaraaan. Pada 9 Januari 2020 Komnas HAM telah mengeluarkan “Temuan Tim Peristiwa 24-30 September 2019 Atas…

PT. Indonesia Epson Industry Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Indonesia Epson Industry  (PUK SPEE FSPMI PT.IEI) bersama dengan LBH Jakarta melaporkan PT. Indonesia Epson Industry (PT.IEI) Polda Metro Jaya (03/20). Perusahaan yang terkenal dengan produksi printer tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja atau union busting. Hal ini berawal…

Kalabahu 41: Lantangkan Suara, Merebut Kembali Ruang Demokrasi

Siaran Pers Pendaftaran Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) resmi dibuka pada Rabu, 29 Januari 2020. Pendaftaran dibuka sampai dengan 24 Februari 2020, sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan pada 19 Maret – 2 Mei 2020. Pada Kalabahu ke-41, “Lantangkan Suara” menjadi tema yang diusung LBH Jakarta karena relevan dengan kondisi saat ini, terjadi krisis demokrasi yang ditandai…

Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Kalabahu 41

Halo kawans! Seperti yang kalian ketahui, demokrasi Indonesia akhir-akhir ini dibungkam oleh kelompok elite yang hinggap pada tubuh kekuasaan. Dari serangkaian fenomena terakhir, para elite ini semakin gak tahu malu dalam menunjukan otak liciknya. Kecenderungan ini membuat Hak Asasi Manusia (HAM) kita sangat rentan dilanggar. Tapi, nyatanya negara justru malah tutup mata. Amanat reformasi yang…