Majelis Hakim Diduga Mendukung Ketidakprofesionalan Polisi dan Jaksa

Bantuanhukum.or.id—Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan sela dalam lanjutan sidang kriminalisasi terhadap Pengacara LBH Jakarta Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andra Dominika beserta aktivis mahasiswa Hasyim Ilyas Ruciyat (25/04). Secara garis besar Majelis Hakim mengatakan keberatan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa memasuki pokok perkara. “Menyatakan menolak keberatan dari tim penasihat hukum dan…

Putusan Hakim: Anak Bebas dari Peradilan Sesat

Pernyataan Pers No. No. 861/SK-RILIS/IV/2016 MS (16 tahun), anak berhadapan dengan hukum yang terjebak dalam sistem peradilan sesat akhirnya menuai hasil hari ini, Senin (25/4). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Perkara 294/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL memberi putusan yang menyatakan menerima keberatan Penasihat Hukum MS, dan menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini karena MS masuk…

Siaran Pers Bersama Keberatan Penggugat atas Ahli PT. APL

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta KNTI-KIARA-LBH Jakarta-Solidaritas Perempuan-ICEL-WALHI-YLBHI Ahli “Hesti Nawangsidi” yang dihadirkan oleh PT. APL Punya Konflik Kepentingan, Tidak Layak menjadi Ahli Jakarta, 21 April 2016. Dalam sidang lanjutan gugatan izin reklamasi Pulau G, pihak PT. APL mengajukan Hesti Nawangsidi sebagai ahli. Namun dalam curriculum vitae secara jelas menunjukkan pengalaman pekerjaan sebagai…

Aparat yang Brutal Buruh yang Dihukum

Sidang kembali terlambat 2 jam lamanya. Kali ini sidang terlambat karena hakim tak kunjung datang. Seperti yang sudah-sudah, sidang dugaan kriminalisasi terhadap 23 buruh kembali terlambat. PN Jakarta Pusat telah ramai sejak pukul 10.00 pagi. Massa dari berbagai elemen serikat buruh mulai memadati PN Jakarta Pusat. Mereka hadir guna memberikan dukungan terhadap kawan mereka, 23…

LBH Jakarta Apresiasi KPU yang Batal Wajibkan Meterai Per Orang untuk Dukung Calon Independen

RILIS PERS NOMOR 851/SK-RILIS/IV/2016 Kebijakan bea meterai per orang, bila jadi diterapkan, akan memberatkan pemilih dan meningkatkan ongkos politik yang membawa kemunduran demokrasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Husni Kamil Malik, membatalkan usulan kebijakannya untuk membebani bea meterai bagi setiap orang yang ingin menyatakan dukungannya kepada pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan. KPU…

Tanggapan Jaksa Dianggap Belum Menjelaskan Posisi Terdakwa

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sidang kriminalisasi 26 Aktivis: Tigor Gemdita Hutapea, Obed Sakti Andre Dominika, dan Hasyim Ilyas R.N,; serta sidang dengan terdakwa 23 buruh kembali digelar PN Jakarta Pusat (11/04). Sidang ini merupakan sidang lanjutan, untuk terdakwa Tigor, Obed, dan Hasyim mereka menjalani agenda sidang, mendengar tanggapan Jaksa atas eksepsi yang mereka ajukan minggu lalu. Sementara untuk…

Sudah 35 Tahun Berlaku, Perlu Peremajaan dalam KUHAP

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Sidang pengujian UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kembali dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/04). UU tersebut diuji karena di dalam UU tersebut kewenangan penyidik begitu besar, situasi tersebut mampu menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sidang kali ini merupakan sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Pihak pemohon, Ichsan Zickry…

Korban Penggusuran Pasar Ikan Menjadi “Manusia Perahu”

Tanda Ahok Tidak Pernah Libatkan Warga Miskin dalam Pembangunan Pasar Ikan, Jakarta Utara – LBH Jakarta mengunjungi ratusan “manusia perahu” di kawasan Pasar Ikan. Mereka adalah korban penggusuran yang menolak untuk dipindahkan ke rumah susun Rawa Bebek atau rumah susun Marunda karena lokasinya terlalu jauh sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan…

Dalam 9 Hari, 63 Orang Ditangkap di Papua

PRESS RELEASE No. 819/SK-RILIS/IV/2016 Lagi-lagi Itikad Baik Pemerintah terhadap Papua Dipertanyakan (Jakarta, 15 April 2016) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras penangkapan sistematis menjelang aksi serta ketika aksi sedang berlangsung serentak di berbagai wilayah di Papua pada tanggal 13 April 2016. Aksi yang dipimpin oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut diikuti oleh sekitar…

Dekrit Rakyat: Hentikan Fasisme Majukan Demokrasi

Jakarta, 13 April 2016 – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Dekrit Rakyat, menggelar konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut, koalisi Dekrit Rakyat menyampaikan bahwa tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan bentuk fasisme. Dua hari yang…