Rekayasa Isu Komunis Mengancam Akses Terhadap Keadilan

Siaran Pers Rekayasa isu kebangkitan komunis menimbulkan keresahan di masyarakat dan dengan sukses mengalihkan perhatian kita dari isu korupsi dan ketidakadilan sosial. Bermula dari adanya upaya penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965-1966, berbagai ormas dan purnawirawan jendral yang menolak, kemudian menghembuskan isu bahwa upaya penuntasan kasus tersebut akan membangkitkan Partai Komunis Indonesia dan komunis.…

Demokrasi Seluas-luasnya, Lawan Kebangkitan Militerisme dan Orde Baru

6 Tuntutan Reformasi 1998 Penegakan supremasi hukum; Pemberantasan KKN; Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; Amandemen UUD 1945; Pencabutan dwifungsi TNI/Polri; Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. 18 tahun lalu, enam tuntutan itu digemakan gelombang demonstrasi massal dari pelbagai penjuru. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, semua berkonsolidasi dan bergerak untuk satu tujuan: menurunkan Soeharto dan…

Undangan Aksi Sidang Putusan Reklamasi Teluk Jakarta

Kepada Seluruh Rakyat Indonesia, Kami, nelayan tradisional Jakarta bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Gugatan ini…

Bupati Kabupaten Tangerang Diduga Melakukan Pelanggaran Maladministrasi terkait Penggusuran Dadap

Siaran Pers: Bupati Kabupaten Tangerang Diduga Melakukan Pelanggaran Maladministrasi terkait Penggusuran Dadap Ombudsman Republik Indonesia memanggil Bupati Kabupaten Tangerang untuk dimintai penjelasan atas rencana penggusuran paksa kampung nelayan Dadap tanggal 23 Mei 2016. Selain memanggil bupati kab tangerang, Ombudsman turut memanggil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang, Kepala…

Kedua Ahli dari Kepolisian Tidak Kompak

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sidang Pemohon perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 pengujian UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 14 huruf b, Pasal 14 huruf I, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dengan kuasa pemohon Ichsan Zikry, S.H., dkk kembali dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi, Senin (16/5) Pukul 14:00. Sidang dilanjutkan dengan…

Pak Presiden, Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai

Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja 8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan…

Sidang Kriminalisasi 26 Aktivis Kembali Ditunda, Para Terdakwa Merasa Disandera Kebebasannya

Seperti biasa, sejak pukul 10.00 pagi, pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dipenuhi buruh, pengacara, dan masyarakat umum. Mereka datang untuk mendukung dan menyaksikan sidang Kriminalisasi 26 aktivis, Senin (16/05). Namun ada yang tidak biasa, kali ini sidang tidak diwarnai oleh orasi-orasi atau performance art yang satir mengkritik peradilan sesat. Pagi ini, perhatian para pendukung…

Surat Terbuka untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perihal: Menjaga Marwah dan Kehormatan Hakim Melalui Putusan Yang Adil. Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bpk.  Dr. H. Gusrizal, S.H. Mhum. Di Jakarta Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkenankan, kami 26 Aktivis korban kriminalisasi yang didakwa melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP…

Formulir Pendaftaran Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta

Sebagai sebuah lembaga yang memperjuangkan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, LBH Jakarta berpegang teguh pada nilai-nilai keberagaman, non-diskriminasi, dan keadilan gender. Untuk itu dalam proses perekrutan pekerja, LBH Jakarta hanya menilai berdasarkan kualifikasi kerja tanpa memandang ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, ekspresi dan identitas gender, orientasi seksual, disabilitas, status perkawinan. LBH Jakarta…