LBH Jakarta Kembali Gelar Kalabahu Buruh 2016

Lembaga Bantuan Hukum kembali melaksanakan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh 2016 dengan tema “Memperkuat Gerakan Buruh melawan Oligarki di Sistem Ketenagakerjaan”, Minggu (18/09) di Gedung LBH Jakarta. Kalabahu kembali digelar LBH Jakarta guna membekali buruh untuk mendalami isu hukum dan perburuhan agar dapat membantu mereka saat melakukan advokasi. Pembukaan Kalabahu Buruh ini dibuka dengan…

Kebebasan Berekspesi Adalah Hak Asasi

Deklarasi Tim Pembela Kebebasan Berekspresi Berangkat dari situasi dan kondisi absennya penghormatan serta perlindungan atas hak kebebasan berekspresi di Indonesia, menjadi acuan bagi kami untuk membentuk sebuah wadah pengacara atau advokat yang concern terhadap penanganan peristiwa pelanggaran terhadap Kebebasan Berekspresi. Meningkatnya angka pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia telah mengindikasikan adanya pelanggaran yang sistematis terhadap…

Somasi Terbuka Menolak Dilanjutkannya Reklamasi Teluk Jakarta

Somasi Terbuka Kepada Yth.: Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Gedung BPPT 1 Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Dengan hormat, Perkenalkan kami -Warga Negara Indonesia, mahasiswa, nelayan tradisonal, perempuan nelayan dan masyarakat yang peduli pada kelestarian lingkungan dan nasib nelayan- bersama ini menyampaikan Somasi Terbuka kepada…

Warga Dadap akan Dilibatkan Secara Penuh dalam Penataan

Siaran Pers: Pada Selasa (13/09) lalu, warga Dadap bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melakukan audiensi ke kantor DPRD Kabupaten Tangerang guna membahas tindak lanjut rencana penataan Kampung Baru Dadap. Saat ini, DPRD Kabupaten Tangerang tengah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh. Dalam rekomendasi Ombudsman RI…

Penyuluhan Hukum di Rutan Salemba

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali memberikan penyuluhan hukum kepada para tersangkan dan terdakwa di Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba (06/09). Tema yang diusung oleh LBH Jakarta pada kesempatan penyuluhan hukum tersebut mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Penyuluhan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan dan menyebarluaskan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat. Dalam…

Tegaskan Reklamasi Pulau G Tak Bermasalah, Menko Luhut Memperjelas Keberpihakannya pada Pengembang

Siaran Pers: Jakarta, 8 September 2016. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai pernyataan Menko Luhut tentang reklamasi pulau G adalah bukti nyata keberpihakannya pada pengembang. Kesimpulan Menko Luhut bahwa reklamasi Pulau G tak bermasalah hanya berdasarkan diskusi dengan PT PLN dan pengembang. Sedangkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan…

Audiensi bersama Komisi III DPR RI Mendorong Adanya Satgas Audit Perkara Pra-Penuntutan

Siaran Pers: LBH Jakarta dan MaPPI FH UI pada selasa kemarin sekitar Pukul 12.00 WIB diterima oleh komisi III DPR RI untuk memaparkan temuannya dalam penelitian terkait perkara yang disimpan dan hilang dalam penyidikan di kepolisian. Rapat yang dipimpin oleh Desmond Junaidi Mahesa tersebut diikuti sekitar 10 anggota komisi III DPR RI dibuka dengan mendengarkan…

Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Menemui Menteri Muhadjir Effendy untuk Perjuangkan Hak Anak

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Hari Rabu (31/08), Masyarakat Peduli Pendidikan (MPP), koalisi masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak anak di bidang pendidikan menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian MPP untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan beberapa wacana kebijakan oleh Menteri Muhadjir yang berpotensi melanggar hak anak, antara lain…

Vonis Maksimal Pelaku Grand Corruption Reklamasi

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta KNTI, WALHI, LBH Jakarta, Solidaritas Perempuan, ICEL, KIARA, YLBHI Jakarta, 02 September 2016. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kecewa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan vonis 3 tahun kepada Ariesman Widjaja eks Presiden Direktur Agung Podomoro Land yang terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang…