Putusan KIP Menjadi Momentum Baru Pengungkapan Kasus Munir

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm.…

Pemerintah Tidak Melindungi Dan Menghormati Hak Bermukim Warga

Evaluasi Hari Habitat Sedunia 2016 Jakarta, 5 Oktober 2016 – Hari Habitat Sedunia jatuh pada minggu pertama Oktober setiap tahuannya. LBH Jakarta menilai bahwa hari habitat pada tahun 2016 penuh dengan pelanggaran. Hal ini disebabkan pemerintah kerap melakukan penggusuran paksa terhadap  hak atas perumahan dan tempat tinggal dari warganya. Pemerintah telah gagal melindungi hak tempat…

Niat Menolong, Herman Malah Dipolisikan

Pers Rilis No. 1946/SK-RILIS/X/2016 Sebagai makhluk sosial dan hidup dalam budaya ketimuran, tentu kita akrab dengan budaya gotong royong atau tolong menolong. Namun apa jadinya apabila upaya menolong sesama tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan? Herman (35 tahun) seorang buruh harian lepas, pada akhir bulan Mei 2016, didatangi oleh temannya, Ariyanto. Dalam kondisi terlilit hutang, Ariyanto…

KPK Loyo Usut Korupsi Reklamasi, Malah Bikin Diskusi

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang di dalamnya tergabung berbagai organisasi lingkungan dan nelayan Teluk Jakarta menentang diadakannya dialog publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul “Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya” hari ini (4/10) di Gedung KPK dengan mengundang berbagai kementerian dan media massa. Koalisi menganggap diadakannya diskusi ini untuk menggalang wacana pembenaran…

“Class Action” untuk Uji Kebijakan Penggusuran oleh Pemprov DKI Tepat atau Tidak

Warga Jalan Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (3/10). Kuasa hukum warga, Matthew Michele Lenggu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan, warga menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan pemukiman yang digusur Gubernur Basuki Tjahaja Purnama…

Hanya Ingin Beribadah, Jemaat GBKP Pasar Minggu Ditentang Warga

Jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu tetap menjalankan ibadah seperti biasanya meskipun mendapat penolakan dari Warga, Minggu (02/10). Warga RW. 04 Tanjung Barat menolak dikarenakan GBKP dianggap belum memenuhi syarat pendirian gereja di wilayah tersebut. Kendati demikian, pada hari tersebut, jemaat gereja tetap menjalankan ibadah, aman dan lancar hingga selesai. “Kami mengapresiasi respon…

Pemerintah Jangan Tutupi Pelanggaran Ham Di Papua dalam Sidang Umum PBB

Pers rilis Nomor 1898/SK-Rilis/IX/2016 Pada tanggal 26 September 2016 berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 71 di New York. Dalam kesempatan ini Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Mashal, Tuvalu, dan Tonga adalah negara-negara yang menyerukan Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami warga Papua dalam kurun 50 Tahun terakhir. Indonesia…

LBH Jakarta Ajukan Judicial Review Undang-Undang Penggusuran ke Mahkamah Konstitusi

LBH Jakarta mendampingi warga korban penggusuran paksa di kawasan Papanggo, Jakarta Utara, dan Duri Kepa, Jakarta Barat, untuk mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang PrP Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Warga Papanggo mengalami penggusuran paksa pada tahun 2008, sementara warga Duri Kepa mengalami penggusuran paksa pada tahun…

Pelatihan Buruh: Pentingnya Desk Pidana Perburuhan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan Pelatihan Pidana Perburuhan di Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) di Jakarta, 20 September 2016. Pelatihan ini merupakan rangkaian dari Roadshow pendidikan pidana perburuhan yang dilakukan LBH Jakarta untuk meningkatkan pengetahuan buruh terkait Pidana Perburuhan. Pelatihan pidana perburuhan yang dilaksanakan mencakup pemberian materi mengenai hukum pidana secara umum dan khususnya…

Reklamasi Pulau G Tidak Bisa Diteruskan

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Menteri Maritim Menghina Pengadilan dengan Melanjutkan Reklamasi Jakarta, 19 September 2016. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G merupakan suatu penghinaan atas pengadilan (contemp of court). Pernyataan tersebut telah menginjak-injak martabat penegakan hukum di Indonesia, serta melanggar prinsip negara hukum. Dalam prinsip negara…