Koalisi Selamatkan KPK Ajukan Permohonan Judicial Review Pasal Kewenangan Hak Angket DPR-RI

Ditengah polemik pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), Koalisi Selamatkan KPK mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal Kewenangan Hak Angket DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Rabu (20/7). Koalisi Selamatkan KPK menganggap bahwa DPR tidak berwenang menggunakan Hak Angket kepada KPK. Beberapa…

Warga Green Pramuka Diancam Pidana 2 Tahun 8 Bulan karena Tak Sengaja Patahkan Palang Parkir

Tak Sengaja Mematahkan Palang Parkir, Andrew Dilaporkan Pidana Oleh Green Pramuka Siaran Pers: 842/SK-Rilis/VII/2017 Sdr. Andrew sebagai penghuni Green Pramuka City didakwa Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah hanya karena tidak sengaja merusak barang sehingga menimbulkan…

Diskusi Publik Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selenggarakan Diskusi Publik “Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan” di Gedung YLBHI/LBH Jakarta (19/07). Diskusi tersebut diselenggarakan LBH Jakarta guna memaparkan hasil monitoring praktek penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta sepanjang tahun 2013-2016. Dalam diskusi tersebut LBH Jakarta menghadirkan Ayu Eza Tiara (Peneliti LBH Jakarta), Poengky Indarty (Anggota Kompolnas), Critiantoro (Asian Human…

PT. Transportasi Jakarta Diduga Tidak Mematuhi Anjuran Sudinaker Jakarta Timur

150 pekerja PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang di PHK menuntut untuk dipekerjakan kembali (15/07). Melalui konferensi pers di LBH Jakarta, mereka menyatakan mengikuti anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Jakarta menuntut PT. TransJakarta mempekerjakan mereka kembali sebagai pekerja tetap. Kasus ini berawal sejak Juli 2016 lalu, PT. TransJakarta memutus kontrak para pekerja tersebut tanpa alasan…

Laporan Pengaduan Posko THR 2017

Posko THR 2017 LBH Jakarta yang dibuka sejak tanggal 15 Juni s.d. 3 Juli 2017 telah resmi ditutup dan  menerima 63 pengaduan tentang Tunjangan Hari Raya dengan total pengadu sebanyak 1.411 orang. Pengaduan-pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak seperti pengadu dan perusahaan serta melakukan somasi terhadap perusahaan yang diduga kuat…

Pernyataan Sikap YLBHI, Bersama 15 Kantor LBH Se-Indonesia

Pernyataan Sikap YLBHI, Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia tentang “Penerbitan Perppu No 2/2017 tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan” Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah mengundangkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kami YLBHI dan 15 LBH Kantor se-Indonesia telah mengikuti…

Satu Tahun Berlalu, Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Tak Kunjung Mendapatkan Ganti Kerugian

Marni (52) Ibu dari Andro, korban salah tangkap berupaya bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa (11/7).  Marni bersikukuh mendatangi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM guna mempertanyakan penerapan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Ganti Kerugian. Pada usahanya kali ini, Marni tidak berhasil menemui Menteri Hukum dan HAM,…

KNT Tolak Sidang Komisi Amdal Reklamasi Pulau G

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) melakukan unjuk rasa menolak pembahasan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Reklamasi Pulau G di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (11/7). Nelayan menolak Amdal tersebut karena khawatir dampak pendangkalan yang akan terjadi di sekitar Pulau G. Orasi dan teriakan Tolak Reklamasi berkumandang sepanjang unjuk…

Hakim Putuskan Sidang Kriminalisasi 3 Nelayan Pulau Pari Dilanjutkan

Sidang dugaan kriminalisasi terhadap ketiga nelayan Pulau Pari kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (05/07), dengan agenda putusan sela.  Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menolak penangguhan penahanan terhadap ketiga nelayan Pulau Pari. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan dugaan kriminalisasi terhadap ketiga nelayan Pulau Pari tersebut. Dalam sidang yang mengagendakan…