Jakarta Legal Aid Institute: President Donald Trump Violates US Constitution by Deporting Victims of Indonesia’s 1998 Persecution

The Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) condemns the government of the United States plan to deport around 2,000 Chinese Indonesian Christians from New Hampshire after they fled to the US in 1998 to escape ethnic and religious persecution in Indonesia. The US Constitution and international laws protect every person’s right to be treated equally…

3 TAHUN JOKOWI-JK JALANKAN AMANAT REFORMASI

Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3…

Kalabahu Buruh 2017: Gerakan Sosial sebagai Gerakan Bersama

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) Buruh angkatan IV di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memasuki hari ke (16/10). Materi yang disampaikan pada hari ke-2 ini adalah Gerakan Sosial yang disampaikan oleh Arip Yogiawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada sesi ini, pemateri banyak memaparkan data-data yang dikutip dari berbagai media yang  menunjukan fakta-fakta…

Mengenal Pasar Tenaga Kerja Fleksibel: Pembukaan Kalabahu Buruh 2017

Kalabahu Buruh 2017 resmi dibuka 14 Oktober 2017 lalu di Gedung LBH Jakarta. LBH Jakarta kembali menggelar Kalabahu Buruh guna membekali para buruh agar mandiri dalam melakukan advokasi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dilingkup ketenagakerjaan. Tahun ini, Kalabahu Buruh diikuti oleh 31 peserta yang berasal dari berbagai serikat buruh di Jabodetabek hingga Karawang seperti FSPMI,…

Polri, Hentikan Penghadangan Long March AMT Pertamina!

Siaran Pers Nomor: 1205/SK RILIS/X/2017 Aksi Long March AMT Pertamina mendapatkan penghadangan dari Polres Bekasi dan Polresta Bekasi yang berada di bawah lingkup Polda Metro Jaya. Penghadangan tersebut dilakukan ketika rombongan buruh AMT memasuki wilayah Cikarang, Tambun, dan Kota Bekasi di tanggal 16 – 18 Oktober 2017. Penghadangan tersebut mengakibatkan peserta aksi kesulitan melanjutkan long…

Hentikan Penggunaan Istilah “Pribumi”

Siaran Pers LBH Jakarta mengecam penggunaan istilah “pribumi” dalam pidato perdana pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyulut sentimen primordial antar kelompok. Sudah seharusnya Anies mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada publik. Pemilihan penggunaan istilah “pribumi” dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat…

Pemerintah dan Rektor Lalai, 102 Calon Dokter dari Universitas Papua Putus Kuliah

Nomor Rilis Pers: 1181/SK-Rilis/X/2017 LBH Jakarta mendesak pemerintah dan Universitas Papua (UNIPA) untuk segera melaksanakan kembali program studi kedokteran di Fakultas Kedokteran UNIPA yang berhenti sejak tahun 2016. 102 calon dokter dari universitas tersebut kini terlantar akibat kelalaian pemerintah dan Rektor UNIPA dalam mengelola dan mengkoordinasikan dana operasional pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.…

19 Hari Ditahan Secara Tidak Sah, Ibunda PP Minta LBH Jakarta Bantu Bebaskan Anaknya

PP, seorang anak yatim, berusia 17 (tujuh belas) tahun akhirnya dilepaskan dari tahanan Kepolisian Sektor (Polsek) Tanah Abang, Selasa (10/10). PP ditahan atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. PP ditahan sejak 22 September 2017 tanpa surat penangkapan maupun surat penahanan yang dikirimkan secara resmi kepada keluarganya. Ibunda PP mengadukan masalah ini ke LBH Jakarta dan…

MK Saksikan Rekaman RDP Komisi III DPR dan KPK

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Judicial Review atas pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (UU MD3) dengan Nomor Perkara 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV2017 dan 47/PUU-XV/2017 pada Rabu (11/10). Pada kesempatan sidang kali ini Majelis MK mendengar dan menyaksikan rekaman Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) III dan Komisi…

Presiden Harus Ambil Langkah Tegas dalam Penyelesaian Perkara Novel Baswedan

– Publik harus ambil peran dalam mendorong penyelesaian perkara Novel Baswedan dengan cara mengingatkan dan menagih janji Presiden – Enam bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Novel Baswedan. Dalam kurun waktu ini pula, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Baik Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya,…