KMMSAJ Nilai Menteri Keuangan Ingin Mempertahankan Kerugian Negara

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Menteri Keuangan ingin Mempertahankan Kerugian Negara dalam Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Swastanisasi Air Jakarta Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sekarang dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati mengajukan peninjauan kembali atas perkara swastanisasi air Jakarta. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Menteri Keuangan ingin mempertahankan kerugian negara dalam…

Pengumuman Pemenang Jasa Sistem Informasi Paralegal LBH Jakarta

KepadaYth.PenyediaJasaSistem Informasi Paralegal Ditempat Denganhormat, Kamimengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi perusahaan Anda dalam memberikan penawaran pengadaan jasa Pembuatan Sistem Informasi Paralegal LBH Jakarta. Berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor 02/PANSEL-LBH/2018 Pengadaan Jasa Pembuatan Sistem Informasi Paralegal LBH Jakarta, maka dengan ini kami beritahukan kepada peserta penyedia jasa bahwa pemenang tender pengadaan jasa pembuatan Sistem…

Sidang Pertama; Serikat Buruh Judicial Review UU MD3

Siaran Pers Bersama: Serikat Buruh : Uu Md3 Berpotensi Pelanggaran Ham Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (2/5) telah menjalani sidang perdana permohonan judicial review di Mahmakah Konstitusi terkait uji materi UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan…

Pernyataan Sikap Gerakan Buruh untuk Rakyat: Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan!

#MayDay 2018 Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan! Dalam peringatan May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seruan ini mendasarkan pada kondisi selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elit yang…

Putusan Hakim terhadap Alnoldy Bahari Dianggap Tidak Tepat

Siaran Pers (30/04/2018) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang diketuai oleh Kony Hartanto menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000 kepada Alnodly Bahari, korban persekusi di kampung Gadog, Pandeglang Banten. Putusan tersebut dijatuhan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 UU ITE. Sepanjang berlakunya UU ITE,…

Korban Rekayasa Kasus Narkotika Dihukum 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bersalah Dendy Apriyandi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, Senin (23/4). Dendy dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai narkotik jenis shabu yang ditemukan di mobil dan dompetnya. Menurut kuasa hukum Dendy, majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan “kesalahan” atau kondisi batin (mens rea) Dendy yang tidak mengetahui mengapa…

Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir

[Surat Terbuka]   Kepada Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Di – Tempat Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden…

Maklumat Akal Sehat

Dengan berdemokrasi kita meniatkan diri untuk membangun peradaban politik melalui  pikiran. Demokrasi menunda kekuasaan untuk memberi jalan bagi argumen. Itulah sebabnya, demokrasi  hanya bisa tumbuh dengan mensyaratkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran di muka umum. Ini pula kiranya yang mendorong para pendiri bangsa merumuskan tujuan-tujuan nasional negara Indonesia merdeka dalam kalimat gemilang :….untuk…