Negara harus Tegas terhadap PT. Kertas Nusantara

Siaran Pers Bersama Penuhi Hak-Hak Pekerja PT Kertas Nusantara Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Serikat Pekerja PT. Kertas Nusantara menyayangkan ketidaktegasan negara dalam menjamin hak-hak para pekerja PT. Kertas Nusantara serta tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk merealisasikan janjinya terkait dengan pemenuhan…

MA Harus Menolak PK Menteri Keuangan dalam Kasus Swastanisasi Air Jakarta

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mendaftarkan kontra memori peninjauan kembali dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini (5/6). Kontra memori peninjauan kembali ini merupakan tanggapan atas memori peninjauan kembali yang telah diajukan sebelumnya oleh Menteri Keuangan dalam rangka peninjauan kembali…

Satu Langkah Penuhi Janji Presiden Joko Widodo Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat: Copot Jaksa Agung!

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Janji Presiden tentang pelanggaran HAM dalam Nawacita tercatat “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965”. Janji…

Presiden Jokowi ke Aksi Kamisan: Hak Asasi Manusia bukan Komoditi Politik, buktikan kesungguhan Presiden menuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Siaran Pers Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Aksi Kamisan ke-540 atau mengadakan pertemuan dengan perwakilan Aksi Kamisan hari ini (31 Mei 2018) bukanlah hal yang istimewa. Sejak awal, tujuan utama Aksi Kamisan bukan semata-mata untuk dikunjungi atau bertemu Presiden, melainkan untuk mendesak pertanggungjawaban negara atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di…

Pengadilan Harus Batalkan HGB Pulau D

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sidang Perdana Gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) membacakan gugatan atas Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D reklamasi Teluk Jakarta dalam sidang perdana yang terbuka untuk umum (28/5). Gugatan ini merupakan gugatan kedua setelah pada bulan Februari lalu gugatan sebelumnya dicabut oleh…

(Lagi) Kriminalisasi Warga Pulau Pari Berlanjut

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan terhadap Sulaiman alias Katur, warga Pulau Pari (24/05). Agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembacaan  putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Sulaiman dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari. Pada putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi Sulaiman dan menyatakan bahwa eksepsi telah memasuki pokok perkara.…

Pengumuman Kelulusan KALABAHU 39 Tahun 2018

Berikut ini daftar nama peserta KALABAHU 39 Tahun 2018 yang dinyatakan lulus: 1. Abigail Sekar Ayu Asmara 2. Adhitiya Augusta Triputra 3. Adiati Suparmi 4. Agustiar Hariri Lubis 5. Ahmad Syarkowi 6. Alamsyah Bahari 7. Alex Remember Pasaribu 8. Amry Al Mursalaat 9. Anastasia Resti Kumalasari 10. Andika Perkasa 11. Anggi Alwik Juli Siregar 12.…

Penerimaan Asisten Bantuan Hukum 2018

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses regenerasi untuk terus melahirkan pengabdi bantuan hukum yang berkarakter  humanis, mandiri, progresif,…