Gubernur DKI Jakarta Harus Cabut dan Benahi Aturan PPDB 2020

LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak,…

Warga Negara Menangkan Putusan Sela dalam Gugatan terhadap Polusi Udara Jakarta

Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS Udara) terhadap Polusi Udara Jakarta kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa(23/6). Perkara dengan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst ini telah memasuki tahap Putusan Sela. Majelis Hakim pada kesempatan ini memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan, artinya pengadilan memenangkan penggugat melalui putusan sela. Mejelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang…

22 Tahun Setelah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Pemerintah Tak Serius Hapus Praktik Penyiksaan di Indonesia

Hari ini kita peringati bersama sebagai Hari Anti Penyiksaan sedunia. Hari bersejarah  dimana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) bersama Negara-negara pihak sepakat mendeklarasikan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Indonesia…

Pembacaan Eksepsi Sidang Vandalisme di Tangerang, Mulai dari Penangkapan yang Tidak Sah hingga Perbuatan Melanggar Perda

Senin, 22 Juni 2020, sidang Vandalisme di Tangerang atas tiga orang bernama Muhammad Riski Riyanto, Rio Imanuel Adolof Pattinama, dan Riski Julianda kembali digelar Pengadilan Negeri Tanggerang dengan agenda eksepsi yang dibacakan oleh penasehat hukumnya. Untuk Muhammad Riski dan Rio Imanuel, perkara terdaftar dengan nomor perkara: 1135/Pid.Sus/2020/PN Tng, sedangkan Riski Julianda terdaftar dengan nomor perkara:…

Sidang Perdana Kasus Vandalisme di Tangerang

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Senin, 15 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang menggelar sidang perdana kasus dugaan Vandalisme. Sidang dipimpin dengan Ketua Majelis Mahmuriadin, S.H dan Hakim Angota, Kamarudin Simanjuntak, S.H. dan Arif Budi Cahyono, S.H. yang mengadili ketiga terdakwa atas nama Rio Imanuel Adolof Pattinama (23), Muhammad Riski Riyanto (21), dan…

PTUN Jakarta Putuskan Presiden dan Menkominfo Bersalah Melakukan Pemblokiran Internet di Papua

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2020, memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah dan terbukti melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua dan Papua barat. Pemutusan internet di Papua dan Papua barat ini dilakukan oleh pemerintah, tidak lama setelah insiden rasisme di asrama Papua…

Tim Advokasi untuk Demokrasi Minta Pemeriksaan Perkara Surpres Omnibus Law Dilakukan secara Konvensional

Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta menolak permohonan Tim Advokasi untuk Demokrasi agar proses pemeriksaan perkara gugatan Surat Presiden atas Omnibus Law dilakukan secara konvensional. Hal ini disampaikan oleh Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan tahap akhir perkara Nomor: 97/G/2020/PTUN-Jkt pada Selasa, 2 Juni 2020 di PTUN Jakarta. Majelis Hakim menginginkan persidangan tetap dilakukan secara e-court.…

BELAJAR DARI KASUS KEMATIAN GEORGE FLOYD DI AS, POLRI HARUS HENTIKAN DAN USUT TUNTAS PENYIKSAAN

Peristiwa Penyiksaan oleh anggota kepolisian Minneapolis, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat yang menyebabkan kematian George Floyd  harus menjadi pembelajaran bagi seluruh institusi kepolisian di seluruh dunia, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (“POLRI”) . Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) pada 2019 mencatat berbagai dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota POLRI  sebagai berikut : Penyiksaan pada…

LBH Jakarta Menolak Kebijakan New Normal dengan Pengerahan Tni Polri dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

LBH Jakarta mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait skema New Normal dengan pengerahan TNI-POLRI untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kebijakan presiden yang memutuskan untuk menerapkan skema New Normal dalam merespon masalah Covid-19 berpotensi berujung pada langkah represif militeristik. Mengingat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan bukan pendekatan penanganan masalah kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengerahan ratusan…