Siaran Pers: Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia

Kondisi Memprihatinkan dan Tidak Manusiawi yang Dialami Terpidana Mati Harus Menjadi Perhatian Pemerintah Indonesia Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan…

Kejanggalan Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

KOALISI SELAMATKAN PULAU PARI Jalan Tegal Parang Utara No 37, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Telp.: (021) 021-79193363, Faks.: 021-7941673 Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengecam keras tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang menuntut Sulaiman, nelayan Pulau Pari dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan pada persidangan Selasa (25/9) yang lalu. Tuntutan tersebut…

Warga Pulau Pari Kembali Datangi Kementerian ATR/BPN Tagih Janji Penyelesaian Konflik Agraria

Warga Pulau Pari kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Senin (01/10). Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Dalam unjuk rasa tersebut warga meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Sofyan…

Warga Laporkan Satpol PP yang Keroyok Warga Batu Jaya Tanggerang

Jakarta, 04 Oktober 2018, sejumlah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanggerang dalam proses penggusuran paksa di Batuceper, Batu Jaya Tangerang melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Korban melakukan pelaporan dengan didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Jakarta. Warga, pendamping dan kuasa hukum menilai, pengeroyokan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut merupakan pelanggaran…

HUT 73 TNI: Hingga Kini TNI Masih Belum Profesional dan Belum Akuntabel

Siaran Pers Memasuki usianya yang ke 73 tahun, tampaknya belum ada reformasi signifikan di tubuh TNI. Masih langgengnya impunitas atas kejahatan personel TNI, praktik bisnis koruptif, hingga menguatnya gejala “Neo-Dwifungsi TNI”, menyebabkan TNI tidak bisa bekerja maksimal dan profesional sebagaimana mestinya: sebagai sebuah kekuatan tempur untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Reformasi TNI yang hingga…

Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa

Pers Release Komite Anti Penggusuran Batuceper Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa dan Tidak Sah yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kecamatan Batuceper Riwayat Warga Batuceper Konflik lahan kembali terjadi di Batuceper Tanggerang. Kali ini warga yang bermukim di belakang SDN 1 Batuceper Tanggerang berkonflik dengan pihak Kecamatan Batuceper serta pihak Dinas Pendidikan…

Laporan Keluarga Korban Extra Judicial Killing Diterima Propam

Selasa, 25 September 2018 keluarga korban extra judicial killing bersama LBH Jakarta melaporkan kasusnya ke Divisi Propam Polri. Pelaporan ini dilakukan guna mengusut pelaku penembakan karena dinilai telah melanggar prosedur penggunaan senjata api. “Tentu kita melaporkan kasus ini ke Propam untuk diusut secara etik dan tidak menutup kemungkinan jika nanti pada pemeriksaanya ternyata dinyatakan masuk…

Ditolak Bareskrim, Keluarga Korban Extra Judicial Killing Asian Games 2018 Lapor Propam

Operasi Kewilayahan Mandiri Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi jelang perhelatan Asian Games 2018 lalu telah menimbulkan banyak korban. 5 (lima) dari 15 (lima belas) korban telah melaporkan kasusnya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Latar yang menjadi banyaknya laporan tersebut adalah kejanggalan yang terjadi dalam penembakan terhadap korban (yang diduga melakukan kejahatan jalanan). 2 keluarga…

Respon Atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain: Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah…