Korban Kriminalisasi Bank Mega Bacakan Eksepsi Di Persidangan

Siaran Pers Tim Advokasi Gabungan LBH Jakarta – LBH Lintas Nusantara Tim Kuasa Hukum Korban Kriminalisasi Bank Mega Bacakan Eksepsi Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rabu (05/12/18) sore hari, Tonggam R.M. Simamora (korban kriminalisasi tuduhan pemalsuan dokumen) menjalani agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada pun agenda sidang tersebut adalah pembacaan eksepsi (nota…

Gerakan Buruh harus Berkonsentrasi untuk memutus Kekayaan Para Oligarki

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh 2018 kembali dilanjutkan oleh LBH Jakarta, Sabtu (24/011), di Gedung LBH Jakarta. Kali ini para peserta mendapatkan materi “Oligarki dan Dunia Perburuhan” yang disampaikan oleh Alghiffari Aqsa (Direktur LBH Jakarta periode 2015-2018). Materi ini diberikan agar para peserta mampu memetakan aktor-aktor dan cara kerja oligarki, khususnya dalam upaya oligarki…

Pilu di Balik Rusun Petamburan

Rusun Petamburan dibangun pada 1997 untuk meningkatkan kelayakan hunian warga Petamburan. Namun, proses pembangunan yang sarat pelanggaran hukum justru menjatuhkan warga terdampak pada jurang kemiskinan yang lebih dalam. Hingga kini, para korbannya masih menuntut keadilan. Rusun Petamburan adalah rumah susun yang diprogramkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997. Proyek tersebut…

WP KPK Sampaikan Replik terhadap Jawaban Pimpinan KPK

Siaran Pers Wadah Pegawai KPK Sampaikan Replik Bantahan terhadap Jawaban Pimpinan KPK-RI di Persidangan PTUN Jakarta Pada Rabu (28/11/2018), Wadah Pegawai KPK dkk. yang diwakili oleh Tim Advokasi Selamatkan KPK (yang terdiri dari LBH Jakarta, YLBHI, ICW, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi) menyampaikan replik bantahan Para Penggugat atas Jawaban pimpinan KPK-RI di Persidangan PTUN…

Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan

Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan, Polisi dan Jaksa Harus Dihukum Koalisi Selamatkan Pulau Pari meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memeriksa bawahannya di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang diduga telah melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap aktor-aktor yang vokal menentang perampasan tanah warga Pulau Pari. Hal ini harus segera dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan…

Buruh dan Gerakan Sosial dalam Kalabahu Buruh 2018

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh 2018 memasuki hari kedua penyelenggaraannya, Minggu 18 November 2018 di LBH Jakarta. Di hari kedua ini para peserta mendapatkan materi Gerakan Sosial yang disampaikan oleh Arip Yogiawan, pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menjabat sebagai ketua Bidang Jaringan dan Kampanye. Materi gerakan sosial ini disampaikan guna menambah…

Untuk Lawan Oligarki, Buruh Perlu Kembali Solidkan dan Demokratisasikan Serikat

LBH Jakarta kembali menyelenggarakan KALABAHU (Karya Latihan Bantuan Hukum) Buruh untuk pengurus serikat-serikat pekerja di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Bertempat di Gedung LBH Jakarta Lantai 1, KALABAHU Buruh 2018 ini dibuka dengan Stadium Generale yang bertajuk “Melawan Oligarki: Membangun Kekuatan Gerakan Buruh yang Demokratis dan Berprinsip pada Nilai Hak Asasi Manusia” (17/11). Dalam pembukaan acara…

857 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti Rugi

Selasa 13 November 2018 menjadi tanggal bersejarah bagi perjuangan Andro dan Nurdin. Perjuangan dua pengamen ini bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mendapatkan ganti rugi akibat kejadian salah tangkap yang dialami mendapat titik terang. Lima tahun lalu, Andro dan Nurdin dituduh melakukan pembunuhan, padahal mereka berdua bukanlah pelakunya. Andro dan Nurdin hanyalah pengamen yang…

Upaya Mediasi Gagal, Gugatan KUHP Berbahasa Indonesia Resmi Dilanjutkan

Upaya Mediasi kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Presiden Republik Indonesia (Tergugat 1), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI (Tergugat 2), Ketua dan Anggota DPR RI (Tergugat 3) akibat lalainya Pemerintah yang tidak membuat terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia gagal dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018). Proses mediasi itu gagal…