Jaringan Advokasi Bantuan Hukum Dorong DPRD DKI Jakarta Terbitkan Perda Bantuan Hukum

Jaringan Advokasi Bantuan Hukum yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, LBH GP Anshor, MaPPI FH UI, ILRC, IFLC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita dan Parinama Astha, mendatangi kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk beraudiensi dengan H. Prasetyo Edi Marsudi S.H selaku ketua ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta (5/03). Dalam kegiatan audiensi…

Lomba Artwork LBH Jakarta 2019 Rise for Democracy and Humanity

Ketentuan Teknis A. Ketentuan Peserta 1. Peserta lomba adalah individu dari semua kalangan masyarakat. 2. Desain yang dilombakan merupakan “hasil karya sendiri” (bukan hasil karya orang lain yang kemudian diikut sertakan dalam lomba). 3. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti perlombaan. B. Tema Desain LBH Jakarta mengangkat tema “Rise for Democracy…

Meski Gugatan Tidak Diterima , WP KPK Berhasil Membuat Pimpinan KPK Lebih Berhati-hati dalam Membuat Kebijakan

Majelis Hakim PTUN Jakarta Perkara Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT membacakan putusan atas gugatan Wadah Pegawai KPK terhadap Pimpinan KPK-RI terkait tata cara mutasi pegawai KPK, Senin (11/3). Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan untuk tidak menerima gugatan Wadah Pegawai KPK. Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta beralasan dengan telah dicabutnya Objek Gugatan “Keputusan Pimpinan KPK No.…

Pengumuman Kelulusan Seleksi Kalabahu 40 LBH Jakarta

Setelah melalui serangkaian proses seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, berikut ini daftar peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti rangkaian proses Kalabahu 40 pada 25 Maret 2019 s.d. 3 Mei 2019. Terimakasih untuk teman-teman yang berpartispasi dalam proses seleksi Kalabahu 40. Selamat kepada teman-teman yang telah dinyatakan lulus, selamat dan sampai jumpa di LBH Jakarta.…

Hentikan Pelemahan Komisi Yudisial

Pada November 2018, Binsar Goeltom, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta dengan nomor 270/G/2018. Poin utama dari gugatan ini adalah meminta PTUN membatalkan kebijakan Komisi Yudisial untuk menerima calon hakim agung dari unsur non-karir. Sampai sejauh ini, proses gugatannya masih berjalan. Meskipun kelihatannya sederhana, gugatan ini punya implikasi…

Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK

Siaran Pers Tim Advokasi Selamatkan KPK Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK Kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta Tim Advokasi Selamatkan KPK yang terdiri dari YLBHI, ICW, LBH Jakarta, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi telah memberikan dokumen kesimpulan perkara gugatan tata usaha negara kepada Majelis Hakim PTUN…

Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi Calon Peserta KALABAHU 40

Daftar Calon Peserta Kalabahu 40 LBH Jakarta yang Lulus Seleksi Administratif 2019

Berikut adalah nama-nama calon peserta KALABAHU 40 yang lolos seleksi administrasi. Ujian tertulis Kalabahu 40 akan dilaksanakan pada Selasa, 26 Februari 2019 di LBH Jakarta.

Ujian Gelombang 1
Registrasi pukul 09.30 WIB
Ujian dilaksanakan pukul 09.45 – 12.00 WIB

1 Ega Alfika Universitas Pancasila
2 Agnes Harvelian Far Eastern Federal University
3 Ruth Cathlyne Universitas YARSI
4 Syaugi Universitas Diponegoro
5 Arief Rahman Tanjung Universitas Sahid
6 Agung Cahya Nurroby, S.H UIN Sunan Gunung Djati Bandung
7 Reno Maratur Munthe Universitas Udayana
8 Fachmi Hasan Ardiansyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
9 Puspita Sari Dewi Universitas Gadjah Mada
10 Iryandi Masputra STEI Tazkia
11 Agus Nuryadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
12 Rinaldo Sinaga Universitas Singaperbangsa Karawang
13 Ichsan Syaidiqi Universitas Indonesia
14 Faiqah Nur April UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
15 Athari Farhani Universitas Muhammadiyah Jakarta
16 Sutami Universitas Hasanuddin
17 Marlina Syamsiyah UIN Jakarta
18 Aldi Aulia Rahman Universitas Pancasila
19 Valdo Efriando Simamora Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
20 Auditya Firza Saputra Universitas Indonesia
21 Annisa Nabilla Dintya Shavitrie Universitas Al-Azhar Indonesia
22 Meniska Manik Universitas Bung Karno
23 Muhammad Ghiffari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
24 Rahmat Universitas Hasanuddin
25 Arasy Pradana A Azis Universitas Indonesia
26 Jaka Dony Pratama Universitas Padjadjaran
27 Philipus Basten Inuhan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28 Vera Ridhani Universitas Padjadjaran
29 Mhd Dicky Safi’i Hrp Universitas Islam Sumatera Utara
30 Ali Hitori Universitas Bung Karno
31 Tita Novitasari Universitas Islam Negeri
32 Mishal Abdullah Universitas Trisakti
33 Farida Azzahra Universitas Krisnadwipayana
34 Hirzan Rafdi Universitas Nasional
35 Maulana Universitas Satria Makassar
36 Wisnu Prakoso Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
37 Hayati Rahmah Universitas Malikussaleh
38 Rayshaq Thio Aga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
39 Nabillah Saputri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
40 Ahmad Farhan Hidayatullah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
41 Hanifur Rifqi Universitas Islam Jakarta
42 Saidatun Nafilah Universitas Krisnadwipayana
43 Alysa UIN Syarif Hidayatullah jakarta
44 Jenal Aripin Universitas Muhammadiyah Tangerang
45 Jeanne Rahadiana Nindya Putri Universitas Atma Jaya Yogyakarta
46 Awaludin Muzaki Universitas Trisakti
47 Boy Mono Indra Universitas Riau

Masih Mencium Adanya Kejanggalan, LBH Jakarta akan Mengajukan Banding atas Kasus Korban Dugaan Salah Tangkap dan Penyiksaan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi membacakan putusan terhadap korban dugaan penyiksaan dan salah tangkap Musthofa bin Abdillah alias Tape, Senin (18/02. Hakim menyatakan bahwa Mustofa telah bersalah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (begal) yang didakwakan kepadanya. Mustofa dijatuhi  hukuman penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim. “Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan bersama-bersama…

Open Recruitment Staff of Campaign Jakarta Legal Aid Institute

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 pengaduan/ kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi publik, baik dukungan moril maupun finansial baik secara langsung maupun tidak…