UJIAN NASIONAL : CACAT HUKUM

LBH Jakarta menilai Ujian Nasional yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cacat hukum dan inkonstitusional. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST Tertanggal 21 Mei 2007, Yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung menyebutkan dengan tegas : Menyatakan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional pendidikan lalai dalam memenuhi…

Warga Petukangan Bertemu Jokowi

Rabu, 17 April 2013, 200 (dua ratus) lebih warga Petukangan Selatan mendatangi Gedung Balaikota untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kedatangan warga ini dipicu oleh sikap acuh tak acuh dari pihak Balaikota untuk bermusyawarah dengan warga terkait pembebasan lahan di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, padahal Gubernur sudah kalah berperkara di Pengadilan seperti…

Gubernur Harus Laksanakan Putusan Pengadilan Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol JORR W2

LBH Jakarta meminta kesediaan dan komitmen Jokowi untuk turun tangan langsung bermusyawarah dengan warga Petukangan Selatan terkait pembebasan lahan Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebonjeruk – Ulujami. Musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehubungan dengan adanya gugatan warga petukangan selatan terhadap Surat Keputusan…

Mogok Buruh Sah dan Konstitusional

Hari ini, Rabu 03 Oktober 2012, buruh-buruh se-Indonesia akan melakukan mogok masal, dengan tuntutan hapus sistem outsourcing, hapus sistem kontrak, hapus politik upah murah, dan jamin kebebasan berserikat. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani, LBH Jakarta mencatat bahwa perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, dengan jumlah pencari keadilan yang berlipat, karena…

Tolak Politik Uang untuk Pilkada Bersih

Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September nanti disinyalir akan marak politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak daripada putaran pertama. Hal ini tentu saja ancaman bagi demokrasi dimana persaingan dalam Pilkada akan berlangung secara tidak sehat, manipulatif, tidak adil setara dan akhirnya uang menjelma sebagai penentu kemenangan. Lebih jauh, politik uang dalam Pilkada akan…

Pers Release : Warga Bertanya Program Pemenuhan Hak Atas Perumahan Calon Gubernur

Hari ini, Kamis 13 September 2012, kami 11 orang perwakilan komunitas Warga Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih (AUPB) terdiri dari Komunitas warga Petukangan, Kebun Sayur Ciracas, Papanggo, Budidarma, Duren Sawit, Pondok Labu, Kalibaru Cilincing, Muara Baru,  Kampung Melayu, Kebun Kacang dan Kebun Tebu mendatangi dua kantor tim pemenangan pemilu kedua…

Polisi Harus Menangkap Pelaku Lapangan dan Otak di Balik Kekerasan di Sampang

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, menuntut agar Pihak Kepolisian bekerja dengan profesional dan jujur terutama dalam melakukan penegakan hukum. Penangkapan Roisul Hukama yang dikenakan dengan Pasal 354 KUHP, karena diduga memicu kerusuhan di Sampang, serta menangkap 7 orang lainnya tidaklah cukup. Dalam catatan hasil…

Kertas Posisi LBH Jakarta Dalam Peringatan Hari Buruh Sedunia 2012 Kebebasan Berserikat: Solusi untuk Kesejahteraan Buruh

Dalam 5 tahun terakhir, LBH Jakarta menerima pengaduan kebebasan berserikat yang terjadi secara sistematis. Dikatakan sistematis karena pelanggaran dilakukan dengan pola yang serupa, aktor serupa, motif dan dampak yang serupa. Terhadap pelanggaran kebebasan berserikat ini, pemerintah bersikap pasif dan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan dalam sejumlah kasus pemerintah turut menjadi pelaku aktif pelanggaran. Pada…

Gugatan Ditolak, PRT Ajukan Banding

Setelah sidang ditutup, seketika itu pula terbit gagasan penggugat untuk mengajukan banding akan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pikiran seketika itu muncul usai majelis hakim menolak gugatan warga negara (citizen law suit/CLS) para Pekerja Rumah Tangga (PRT), Selasa (7/2). “Kami akan mengajukan banding, dan menolak seluruhnya keputusan majelis hakim,” ungkap kuasa hukum penggugat…

Anggota Brimob Pukul Pengacara LBH Jakarta

VIVAnews – Aksi kekerasan kembali melibatkan aparat Brimob. Oknum Brimob diduga memukul dan mengancam seorang pengacara publik dari LBH Jakarta, Sidik. “Kejadiannya Sabtu, 17 Desember 2011 kemarin. Sekitar pukul 13.30 WIB, saya cuma bawa kertas pengumuman dilarang membawa senjata ke lingkungan LBH Jakarta,” ujar Sidik di LBH Jakarta, Minggu 18 Desember 2011. Sidik menjelaskan kehadiran…