Koalisi LSM gugat UU Koperasi ke MK

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Demokratisasi Ekonomi menggugat Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai UU ini telah melanggar demokratisasi ekonomi seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. “UU Koperasi ini cacat secara episteme. Logika perkoperasian dilanggar sama sekali,” ujar Juru Bicara Koalisi, Suroto, di…

UU Koperasi Digugat ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com— Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Demokratisasi Ekonomi mempersoalkan UU Koperasi yang dinilai mencerabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Sejumlah klausul di dalam UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Rabu (15/5/2013) kemarin, Koalisi Ornop mendaftarkan uji materi UU…

Korporatisasi Koperasi Melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Tanggal 30 November 2012 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian. UU Koperasi yang baru tersebut telah mencerabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan juga bertentangan dengan tujuan negara dalam meneggakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum. Kekuatan luar yang bertujuan untuk merusak demokrasi…

GUGATAN BURUH TUNTUT JOKOWI BATALKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH DIGELAR

Hari ini, Selasa, 14/5 Gugatan para buruh kepada Gubernur DKI Jakarta, mengenai penolakan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan, diantaranya PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)…

UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR

UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION, MR FRANK LA RUE UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON EXTRAJUDICIAL, SUMMARY OR ARBITRARY EXECUTIONS, MR CHRISTOF HEYNS c/o Office of the High Commissioner for Human Rights Palais Wilson, United Nations Office at Geneva CH1211 Geneva 10 Switzerland…

Kertas Posisi May Day 2013

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Menyambut “May Day” 1 Mei 2013, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memiliki catatan-catatan atas kondisi perburuhan di Indonesia, juga merekomendasikan beberapa hal, diantaranya : KEBEBASAN BERSERIKAT Kebebasan berserikat menjadi isu utama karena melalui serikat, buruh memperjuangkan kepentingan ekonomi, hukum maupun politiknya. Kebebasan berserikat sudah dijamin melalui instrumen internasional Konvensi ILO No. 87…

Karut Marut Praktik Outsourcing di BUMN

Pakar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Andari Yuriko Sari, mengatakan banyak masalah ketenagakerjaan yang menyelimuti perusahaan BUMN, terutama soal outsourcing penyedia jasa pekerja. Misalnya, mengacu Permenakertrans tentang Outsourcinghanya ada lima jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Serta jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcingbukan kegiatan utama. Namun, Andari melihat tak sedikit perusahaan BUMN yang mempekerjakan outsourcingpada jenis…

LBH: hapuskan sistem “outsourcing” di BUMN

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Restaria F. Hutabarat mengimbau Badan Usaha Milik Negara untuk menghapuskan sistem alih daya (outsourcing) guna “melawan” kebijakan yang dinilai merugikan kaum pekerja itu. “Para karyawan `outsourcing` cenderung mendapat gaji lebih kecil dibanding karyawan tetap. Mereka juga rentan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, seperti PHK tiba-tiba, nilai gaji…

Negara Hukum Abai Hukum : Hapus Ujian Nasional, Laksanakan Putusan MA

Kontroversial penyelenggaraan Ujian Nasional kembali terjadi. Kontroversi ini tidak terlepas dari fakta bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional yang sampai hari ini masih saja diarahkan sebagai standar kelulusan siswa terkesan sangat dipaksakan sekalipun secara langsung maupun tidak langsung terus menerus menimbulkan banyak korban. Belum lagi praktek penyelenggaraan Ujian Nasional sangat tidak professional. Padahal anggaran Negara yang digelontorkan…