Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Adil, Jujur dan Benar

Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang melakukan pembaruan hukum acara pidana, yang mana saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sedang dibahas di DPR RI. Pembahasan RKUHAP di DPR RI, yang paling alot salah satunya mengenai keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Institusi Polri yang paling “ngotot” menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dan tetap…

Presiden Yang Tidak Lagi Punya Malu

Bocah-bocah tak berbaju// lari dari pintu ke pintu,// membangun rumah baru// dari bulir-bulir debu.// Gambar presiden terpajang// di dinding ruang sembahyang,// bersanding pria berjambang.// Jejak-jejak janji// mengerak di lantai,// kliping-kliping berita// jadi alas derita. ……..   Lirih, Okky Madasari, salah satu artis yang tampil dalam panggung ekspresi Beda.Is.Me tahun ini, memadahkan penggalan bait-bait puisi berjudul…

Kampanye Jakarta untuk Toleransi Peringati Hari Lahir Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – LBH Jakarta, SketsaKu, serta jaringan aktivis dan masyarakat sipil yang memerjuangkan hak asasi manusia, menggelar kampanye kreatif Jakarta untuk Toleransi bertema ‘Bersama-Beragam’. Acara ini digelar untuk memeringati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Direktur LBH Jakarta Febionesta mengatakan, kegiatan ini menjadi medium untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila sejatinya napas kehidupan…

Dugaan Korupsi Di Balik Bisnis Outsourcing di Perusahaan BUMN

Masifnya pelanggaran yang dialami oleh Buruh alih daya (Outsourcing) di perusahaan BUMN, bukan lagi sebagai jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jasa penunjang yang dimaksud ada lima sektor  yaitu usaha pelayanan kebersihan (Cleaning Service); Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (Catering); Usaha Tenaga pengamanan (Security); Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan…

Stop Penggusuran Paksa, Hormati Proses Hukum!

Penggusuran Paksa akan dilakukan kembali oleh PT. KAI pada senin 27 mei 2013, kali ini akan menimpa kepada pedagang dan warga di Stasiun Duri Tambora yang berjumlah 202 orang. Pedagang menerima Surat Perintah Bongkar Nomor: D1/PAM/70/V/2013 Yang dikeluarkan Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta pada 16 Mei 2013 yang isinya memerintahkan pedagang dan warga untuk mengosongkan…

LBH Jakarta Segera Perkarakan Dahlan Iskan

INILAH.COM, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negaran (BUMN) Dahlan Iskan karena dianggap tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengembalikan nama baik dan martabat mantan Komisaris Perum Perumnas Yasman Hadi. “Kami minta menteri BUMN mencabut surat keputusan (SK) menteri tentang pemecatan Yasman. Kami akan ajukan…

LBH Jakarta Somasi Dahlan Iskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melayangkan somasi kepada Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, agar mengangkat kembali Yasman Hadi. “Kami LBH Jakarta mensomasi Menteri BUMN dalam waktu tujuh hari, untuk mengangkat kembali Yasman Hadi. Bila tidak dilakukan, kami akan mengajukan gugatan PMH, dan melaporkan dugaan tindak pidana pasal 216 KUHP jo dan pasal…

2013 WORLD HUMAN RIGHTS CITIES FORUM

LBH Jakarta, yang diwakili oleh Febi Yonesta, pada 15 – 18 Mei 2013 menghadiri 2013 World Human Rights Cities Forum (WHRCF) yang diselenggarakan di Gwangju – Korea Selatan. Forum ini dihadiri oleh 552 peserta dari seluruh dunia. Mereka mewakili berbagai institusi yang beragam, mulai dari perwakilan: Kementerian, pemerintah daerah, ASEAN & AICHR, Universitas, Organisasi Masyarakat…

Menjadi Pekerja Bantuan Hukum di LBH Jakarta

Bergabung dengan LBH Jakarta menjadi Pekerja Bantuan Hukum/Pengacara Publik harus melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), KALABAHU diadakan sekali dalam satu tahun [Sekitar bulan Februari-April setiap tahunnya] dengan peserta yang berjumlah 45-55 orang yang merupakan hasil dari seleksi tes tertulis dan administrasi calon peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Setelah lulus tahap seleksi,…

Ruh Pasal 33 Hilang, Sejumlah LSM Gugat UU Koperasi

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah LSM mempersoalkan UU Koperasi yang dinilai menghilangkan roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Sejumlah LSM tersebut terdiri dari LBH Jakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi, Koperasi Karya Insani, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga,…