LSM: Penyiksaan oleh Penyidik Polri Masih Tinggi

Jakarta (ANTARA) – Lembaga swadaya masyarakat Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) menyatakan penyiksaan dalam proses hukum oleh aparat kepolisian masih tinggi melihat dari tingginya pengaduan dari masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. “Dalam survei yang kami lakukan selama tiga tahun terakhir, ditemukan bahwa pelaku utama adalah aparat kepolisian,” kata aktivis KuHAP Maruli di Jakarta,…

Buruh Akhirnya Mendapat Jawaban dari Jokowi

Sidang kedua gugatan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap Penangguhan Penerapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan Rabu, 26 Juni 2013, pukul 11.00 WIB. Gugatan SPN diajukan atas dikeluarkannya 7 Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta mengenai Persetujuan Penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 bagi 7 (tujuh) perusahaan di…

Pembaharuan KUHAP Untuk Mencegah Penyiksaan

Konvesi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia mulai berlaku secara internasional pada 26 Juni 1987. Pada 28 September 1998 Melalui UU No 5 tahun 1998 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvesi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dengan salah…

Sidang Gugatan Warga Negara (CLS) Swastanisasi Air Masuk Pemeriksaan Pokok Perkara

Selasa, 25 Juni 2013 , Ketua Majelis Hakim: Nawawi Pomolango, SH yang memimpin persidangan perkara No. 527/PDT.G/2012/PN.JKT PST. Membacakan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat diantaranya Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, PT. Palyja dan PT. Aetra terhadap Gugatan Warga Negara Pembatalan Perjanjian Kerjasama Swastanisasi Air yang…

Jika RUU Ormas Disahkan, Akan Diuji Materi

JAKARTA, KOMPAS Meskipun penolakan masyarakat sipil terus menguat, Rancangan Undang-U’ndang Ormas tetap dibawa ke Sidang Paripuma DPR pada Selasa (25/6) ini untuk disetujui pengesahannya. RUU  tersebut dinilai sebagai kontrol pemerintah yang cenderung otoriter. Seusai rapat Badan Musyawarah, RUU Ormas akan disahkan dan ditempkan pada paripurna Selasa,” kata Ketua Pansus RUU Ormas A Malik Haramain. Senin…

11.000 Buruh Kecewa Dengan Jokowi

Belum lepas dari ingatan buruh, Jokowi (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) pada Kamis, 20 Juni 2013 dianggap tidak hadir dalam sidang perdana di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memberikan surat kuasa pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewakilinya. Hari ini, Senin, 24 juni 2013, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali mengecewakan kaum buruh bahkan…

Putusan Sela Gugatan Warga Negara thd Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dengan Serikat Pekerja Air Indonesia (SPAI) danSerikat Pekerja Air Jakarta (SPAJ) mengkhawatirkan adanya penundaan waktu pengambilan keputusan sela oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat terhadap  eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat I (Presiden RI), II (Wakil Presiden RI),III (Kementrian Keuangan ), IV (Kementran Pekerjaan Umum), Turut Tergugat I…

Tak Hadirkan Kuasa Hukum, Jokowi Dinilai Tak Serius Tanggapi Gugatan Buruh

Jakarta – Kuasa hukum buruh dari LBH Jakarta, Sudiyanti mengaku kecewa atas penundaan sidang gugatan penangguhan UMP karena ketidakhadiran kuasa hukum Pemprov DKI. Menurut Sudiyanti, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak serius menanggapi gugatan yang diajukan para buruh. “Ini kan indikator apakah Pemprov serius atau tidak,” kata Sudiyanti di PTUN Jalan Sentra Timur, Penggilingan, Jakarta…

Buruh Nilai Jokowi Tak Serius Tanggapi Gugatannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sudiyanti, kuasa hukum buruh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak serius menanggapi gugatan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Pekerja (UMP). Hal itu dilihat dengan tidak tak ada penunjukan kuasa hukum saat persidangan. “Ini kan indikator apakah Pemprov serius atau tidak,” kata Sudiyanti saat ditemui usai penundaan…

Gugatan Buruh kepada Jokowi Disidangkan Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Sidang perdana gugatan buruh terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan dilaksanakan Kamis (20/6/2013) ini. Sidang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru (SPN) Timur, Pulogebang, Jakarta Timur, pukul 10.00. Gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta ini dilakukan LBH Jakarta, selaku kuasa hukum Serikat Pekerja Nasional (SPN), pada 29…