Romo Benny: Kurikulum 2013 Hanya Proyek Habiskan Anggaran

Pengamat pendidikan Romo Benny Susetyo menilai proyek kurikulum pendidikan 2013 hanya bersifat karikatif semata dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.  Hal itu dikatakan Romo Benny saat menggelar jumpa pers bersama Federasi Serikat Guru Indonesia di Kantor LBH Jakarta, Kamis (11/07). “Kurikulum 2013 itu hanya proyek politik kemasan. Yang hanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tapi setelah…

FSGI Siap Somasi ke Kemendikbud Terkait Kurikulum 2013

Jurnas.com | FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) akan melayangkan somasi ke pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan Kurikulum 2013. Hal itu menyusul dengan adanya sejumlah persoalan yang ditimbulkan akibat penerapan kurikulum baru ini. Melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, FSGI menemukan adanya cacat hukum dalam penerapan kurikulum 2013, baik secara formal maupun…

Penerapan Kurikulum 2013 Akan Disomasi

TEMPO.CO, Jakarta – Beberapa pihak yang menolak akan penerapan Kurikulum 2013 tahun ini berencana mengajukan somasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut Kementerian menunda pelaksanaan Kurikulum 2013. Pihak yang akan melayangkan somasi ini adalah Federasi Serikat Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Praktisi Pendidikan Romo Benny Susetyo. Somasi ini…

Kurikulum 2013 Dinilai Cacat Hukum

JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Mayong, menyatakan penerapan kurikulum 2013 yang menjadi pro dan kontra di kalangan guru, praktisi dan akademisi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa digugat secara hukum. Menurutnya, ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat atas kebijakan kurikulum 2013. Di antaranya mengajukan somasi ke Kemdikbud atau mengajukan…

LBH Jakarta Dampingi Wartawati Kasus Pemerkosaan

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta akan mengawal kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa MC, seorang wartawati yang diduga diperkosa pada 20 Juni 2013 di Pramuka, Jakarta Timur. Menurut Vera, salah seorang pendamping korban yang ditunjuk LBH, selain mengawal kasus ini, pihaknya juga akan melakukan pendampingan selama pemeriksaan oleh pihak kepolisian. “Kami juga akan mengumpulkan…

Yasman Hadi : Jalan Panjang Mencari Keadilan

Pembangkangan hukum yang dilakukan oleh Aparatur Negara lagi-lagi terjadi. Kali ini berkaitan dengan sulitnya proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Bapak Yasman Hadi (Penggugat) melawan Menteri Negara BUMN (Tergugat) Perkara bermula ketika Bapak Yasman Hadi, Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (yang selanjutnya disebut Perum Perumnas) dari…

Media dan Kepolisian Harus Berempati pada Korban Perkosaan

Jakarta, 10 Juli 2013. Pemberitaan seputar kasus  perkosaan kepada wartawati sebuah media di Jakarta masih belum melindungi korban. Selain hanya mengambil keterangan dari kepolisian tanpa memberikan perspektif korban, media cenderung menyudutkan wartawati korban perkosaan sebelum kepolisian menuntaskan hasil penyelidikannya. Dalam pantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Jakarta, sebagian besar media mengeksploitasi kasus perselingkuhan, bukan fokus mengungkap kebenaran atas…

Polisi Harus Menjadi Bagian Gerakan Anti-Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terkait pelaporan sejumlah aktivis ICW dan JPPR yang dilakukan dua anggota DPR Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding, Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi meminta kepolisian untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. “Kami melihat ada indikasi transaksi antara polri dengan DPR dalam hal pemilihan calon Kapolri. Saya harap jangan sampai Polri menodai dirinya…

LSM Kecam Dua Politisi Laporkan ICW

Dalam siaran pers, Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi (KPPD) meminta Kepolisian mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan masyarakat sipil dan bertindak objektif serta lepas dari tekanan anggota DPR yang mencoba mengkriminalisasikan gerakan tersebut. KPPD mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengeluarkan daftar-daftar calon-calon yang bermasalah sebagai bentuk partisipasi publik…

Dikriminalisasi, ICW Banjir Dukungan

Langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang merilis 36 nama anggota dewan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selasa (9/7), bertempat di gedung YLBHI beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan dukungan moril terhadap lembaga yang sedang dilaporkan oleh politisi Syarifuddin Sudding dan Ahmad Yani tersebut. “Tindakan ICW adalah bagian dari cara…