LBH Jakarta Tuntut Kemenkumham Mereformasi Sistem Peradilan

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengkritisi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengagas satuan tugas keamanan dan ketertiban untuk mengatasi ketertiban di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). “Padahal permasalahan sebenarnya tidak sesederhana itu. Terjadinya kericuhan di beberapa Lapas, merupakan runtutan permasalahan yang terus menerus terjadi,” kata Ketua Tim Advokasi LBH Jakarta, Maruli di kantornya,…

TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL TIDAK BAYAR THR SEBELUM BULAN SYAWAL BERAKHIR!

LBH Jakarta bersama Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaporkan Pengusaha Nakal yang tidak membayar THR terhadap Pekerja/Buruh dan meminta Menakertrans beserta jajarannya untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya  (THR) Pekerja/Buruh  dengan memberikan sanksi  pidana dan administrasi. Menurut…

Halal Bihalal Idul Fitri 1434 H : Keberlanjutan Gerakan Bantuan Hukum Struktural

Pada hari ini, 19 Agustus 2013 diadakan Halal Bihalal di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam rangka memperingati Idul Fitri 1434 H yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi LBH Jakarta. Halal Bihalal ini dihadiri elemen-elemen pendukung yang selama ini telah bersama-sama berjuang dalam memperjuangkan hak-haknya. Pihak-pihak yang hadir di antaranya klien-klien LBH yang dahulu pernah diadvokasi oleh…

Kemenkumham Beri Solusi Tidak Menyentuh Akar Masalah Di Lapas

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengemban misi agar mereka bisa hidup kembali secara wajar dan bertanggung jawab. Namun, LP terus bergejolak dengan munculnya tragedi di Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Narapidana memicu terjadinya kerusuhan dan membakar lapas. Ratusan napi melarikan diri. Kemudian kejadian serupa terjadi di LP Labuhan Ruku,…

Upah Layak Rp 3,3 Juta Agar Bisa Bersaing Di ASEAN

RMOL. Semangat kaum buruh untuk memperjuangkan nasibnya tidak pernah surut. Kaum buruh Indonesia terus berjuang melawan politik upah murah. Pasalnya, belum adanya kebijakan pemerintah yang pro terhadap kaum buruh, membuat beberapa organisasi pergerakan buruh akan melakukan perlawanan dan menolak politik upah murah. Serta membebaskan kaum buruh dari lingkaran kemiskinan. Direktur Trade Union Rights Centre (TURC),…

Aliansi Buruh Kampanye Tolak Politik Upah Murah

JAKARTA – Aliansi dari berbagai serikat buruh di antaranya LBH Jakarta, KSPI, TURC, KASBI, SPN, GSBI, FBLP, Federasi OPSI, Federasi ASPEK, SBTPI,  melakukan perlawanan terhadap penangguhan kenaikan upah buruh. “Pemerintah memberikan pengusaha keleluasaan dan mempermudah proses penangguhan upah minimum yang penuh dengan manipulatif, dan ditambah dengan kenaikan harga BBM,” kata perwakilan aliansi Rusdi di kantor…

MELAWAN POLITIK UPAH MURAH DI TAHUN 2014

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945; “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”  68 tahun Negara Republik Indonesia Merdeka, namun Kaum buruh/pekerja belum merdeka dari Politik Upah Murah.  Politik Upah Murah menjadi perbincangan yang hangat dikalangan buruh, pengusaha dan pemerintah sekaligus menjadi “monster” bagi kaum buruh/pekerja. Di Tahun 2012, perlawanan…

664 Buruh dari 16 Perusahaan Belum Terima THR

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) akan menempuh jalur hukum terhadap pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) pada Ramadan tahun ini. Pengacara Publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukuguk mengatakan sebanyak 25 perusahaan dari berbagai wilayah se-Jabodetabek, tercatat tidak memenuhi kewajiban membayar THR pada Ramadan…

Pelanggaran Pembayaran THR Meningkat Tajam

Posko THR yang dibentuk LBH Jakarta tahun ini menerima pengaduan dari 1.785 pekerja yang berasal dari Jabodetabek. Menurut Kepala Bidang Penyelesaian Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, jumlah itu meningkat empat kali lipatketimbang tahun lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 1.151 pekerja yang mengadu berhasil diadvokasi LBH Jakarta untuk mendapatkan THR. Namun, masih ada 644 pekerja yang…

DISKRIMINASI DAN PEMERASAN TERHADAP PAHLAWAN DEVISA DI BANDARA SOEKARNO HATTA

LBH Jakarta mengecam keras kebijakan serta praktik diskriminatif dalam pembuatan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Hongkong, yang telah habis masa berlaku KTKLN nya maupun bagi PMI yang belum memiliki KTKLN, serta upaya pemerasan dan perilaku intimidatif dari beberapa petugas bandara,…