Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) Akui Swastanisasi Air Akibatkan PAM Jaya Rugi Rp 1,2 Triliun

Sejak Desember 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan Gugatan Warga Negara (GWN) atau juga dikenal dengan citizen law suit; antara 12 warga negara Republik Indonesia melawan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, PAM JAYA dan PT Palyja dan PT Aetra. Dua perusahaan yang disebut terakhir tersebut adalah…

Pendidikan Advokasi & Hukum Perburuhan

Hari ini (Sabtu 24 Agustus 2013) diadakan Pendidikan Advokasi & Hukum Perburuhan pada Federasi Serikat Pekerja Pulp & Kertas Indonesia (FSP2KI) Korwil Jawa Barat yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang. Kegiatan pendidikan yang merupakan kerjasama antara FSP2KI dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini dibawakan dalam 3 sesi, yang masing-masing berjudul :…

SEMINAR PUBLIK LAUNCHING HASIL PENELITIAN

LBH Jakarta pada hari Kamis, 23 Agustus 2013 menyelenggarakan Seminar Publik Launching Hasil Penelitian Dana Bantuan Hukum yang Ideal Untuk Menjamin Pemenuhan Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Seminar ini diadakan untuk mempublikasikan dan mendiskusikan penelitian yang dilakukan oleh LBH jakarta bersama dengan LBH Padang, Surabaya, Makasar, dan Papua yang dilakukan sejak bulan…

LBH JAKARTA MENOLAK UNDANGAN SEKRETARIAT ASEAN UNTUK MENERIMA AHRD SECARA SIMBOLIS

LBH Jakarta kembali menyatakan sikap menolak Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD). Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, mendapat undangan  dari Sekretariat ASEAN untuk menerima secara simbolis AHRD pada acara perayaan hari ASEAN. LBH Jakarta tetap pada penilaian kami bahwa banyak pasal-pasal dalam AHRD yang dibawah standar HAM Internasional. Acara yang bertajuk Celebrating ASEAN Day…

Hapus Outsourcing di BUMN

Pada hari ini Kamis 22 Agustus 2013 pada konferensi pers di LBH Jakarta, KSPI – LBH Jakarta bersama ASPEK, SPSMI, FSPPARKES menyatakan sikap menuntut penghapusan outsourcing di BUMN. Konferensi persi dibuka dengan beberapa sharing dari serikat-serikat pekerja outsource yang selama ini hak-haknya tidak dipenuhi dengan layak. Seperti yang kemudian Andrian Ketua SPOS Jamsostek sampaikan, bahwa…

TELECONFERENCE DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Pro kontra seputar ide penggunaan metode teleconference untuk pemeriksaan saksi persidangan kasus Cebongan bergulir di tengah pembahasan RUU KUHAP di DPR RI. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang metode teleconference diperlukan untuk melindungi kepentingan saksi. Sementara, pihak TNI berpendapat sebaliknya, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pemeriksaan saksi dengan metode teleconference Pada…

HAK TERSANGKA/ TERDAKWA DALAM RUU KUHAP

Kasus yang menimpa Ruben Pata Sambo (72) yang kini mendekam di LP Lowokwaru, Malang. dan tengah menunggu eksekusi mati, menjadi polemik dalam dunia hukum kita. Ia bersama dua anaknya dipidana atas tuduhan membunuh satu keluarga pada 23 Desember 2005 silam. Namun, ternyata bukan mereka pelaku sebenarnya, empat pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap dan menyatakan…

Kerusuhan Lapas: Mendesaknya Pembenahan Sistem Peradilan Pidana Kita

Pada hari ini, 20 Agustus 2013 diadakan konferensi pers di LBH Jakarta terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) beberapa waktu lalu. Adapun Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan tersebut di antaranya di LP Tanjung Gusta, LP Labuhan Ruku, LP Tulung Agung, dan Batam. Terhadap masalah ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberi tanggapan, dimana solusi…

Pemprov DKI tak Seriusi Gugatan Penangguhan Upah

Selasa (20/08), sidang gugatan Penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memasuki agenda pembuktian. Namun dari para pihak yang hadir, baru pihak Penggugat dan pengusaha, sebagai Tergugat Intervensi, yang menyerahkan alat bukti surat. Sementara, perwakilan dari pihak Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menyerahkan alat…

BAYARKAN THR DAN TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL

LBH Jakarta bersama Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) pada tanggal 20 Agustus 2013 mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dengan berunjuk rasa untuk melaporkan Pengusaha Nakal yang tidak membayarkan THR terhadap Pekerja/Buruh dan mendesak Kemenakertrans serta jajarannya untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya  (THR)…