Hak Asasi Pencari Suaka Rohingya Terancam

Pekanbaru – LBH Jakarta bersama sejuamlah LSM lainnya di Jakarta menyatakan bahwa hak asasi para pencari suaka di Indonesia asal Rohingya terancam akibat dianggap Pemerintah RI sebagai sebagai imigran gelap. “Padahal mereka sudah mendatangi UNHCR pada 4 Juli 2013 dan telah mendapatkan “UNHCR Asylum Seeker Certificate”,” kata Muhamad Isnur pengurus LBH Jakarta, Senin (26/8). Pernyataan…

Kasus Pemerkosaan Wartawati Terkatung-katung

TEMPO.CO, Jakarta – Pemeriksaan terhadap wartawati Tempo TV, MS, masih belum ada perkembangan. Menurut Kepala Bidang Penanganan dan Pengaduan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, M. Isnur, kasus ini tak ada perkembangan sejak sebulan lalu. “Seperti dipetieskan, tak ada pemberitahuan lagi pada kami,” ujarnya ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 31 Agustus 2013. Pendamping MS dari LBH…

STOP PHK, UPAH MURAH BUKAN JALAN KELUAR

Buruh kembali menjadi sasaran atas kondisi ekonomi yang ada saat ini. Setelah terjadi kenaikan suku bunga yang berakibat pada melemahnya rupiah dan indek Harga Saham Gabungan (IHSG), buruh kembali terancam di PHK. Pemerintah berjanji akan melakukan antisipasi terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) buruh yaitu dengan menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi pada tanggal 23 Agustus 2013…

Gebuk Tolak Empat Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

RMOL. Gerakan Buruh Korban Pemutusan Hubungan Kerja (Gebuk PHK) menyatakan menolak empat paket kebijakan ekonomi dan Inpres Penentuan Upah lantaran dua hal tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan buruh di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, Jl. Diponegoro, Menteng,…

Buruh tolak 4 paket kebijakan ekonomi pemerintah

JAKARTA. Kenaikan suku bunga yang mengakibatkan melemahnya rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) belakangan ini, membuat buruh berada dalam posisi terancam, terutama kaitannya dengan PHK yang dilakukan perusahaan. Terkait hal tersebut, pemerintah berjanji akan melakukan antisipasi terjadinya PHK buruh, yaitu dengan menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi pada tanggal 23 Agustus 2013, melalui Peraturan Menteri…

PHK Bukan Karena Kenaikan Upah, Tapi karena Pemerintah Tak Lindungi Buruh

TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan suku bunga yang mengakibatkan melemahnya rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) belakangan ini membuat buruh berada dalam posisi terancam, terutama kaitannya dengan PHK yang dilakukan perusahaan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Inpres Penentuan Upah yang isinya buruh padat karya 5 persen plus inflasi dan di luar buruh padat karya sebesar 10 persen plus…

Menolak Penetapan Inpres Upah yang mengembalikan Kebijakan Politik Upah Murah & Rezim Upah Murah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), LBH Jakarta, Forum Buruh DKI Jakarta, OPSI, SPIN, FSBI, TSK, Fron Buruh Kawasan, GSBI, FBLP, BJB, TURC, Sekber Buruh, menolak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi dalam mengatasi turunnya nilai rupiah. Inpres ini berpotensi mengembalikan negara pada rezim upah murah. Berbagai elemen buruh tersebut menolak tegas…

PENGEROYOKAN JURNALIS DIDAKTIKA UNJ: PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS SECARA PRIMITIF

LBH Jakarta mengecam tindakan penganiayaan terhadap jurnalis kampus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Perbedaan pendapat dalam proses pemberitaan dapat diselesaikan secara beradab, bukan dengan cara-cara barbar seperti pengeroyokan. Tindakan ini sangat memalukan karena dilakukan oleh mereka yang nantinya akan menjadi guru di masa depan, yaitu para mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan…

Buruh Harus Diangkat Pegawai Tetap

JAKARTA – Pemerintah ha­rus mengangkat semua buruh, termasuk para tenaga alih daya (outsourcing), menjadi pegawai tetap tanpa syarat. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli mengatakan, hal ini dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/8), terkait rencana unjuk rasa para tenaga alih daya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oktober mendatang. Maruli mengatakan, Peraturan…