Bebaskan Benhan dari Dugaan Pencemaran Nama Baik

Rabu, 9 Oktober 2013 sidang sidang kedua kasus dugaan pencemaran nama baik M. Misbhakun oleh Benny Handoko alias Benhan perkara nomor perkara 1333/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari Tim Penasehat Hukum. Sebelumnya kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa apa yang telah dilakukan oleh BENNY HANDOKO Als. BENHAN merupakan cerminan dari  Pasal 28…

Urgensitas Pembentukan Divisi Khusus Perburuhan di Kepolisian

Pada hari Rabu, 9 Oktober 2013 bertempat di LBH Jakarta diadakan diskusi lanjutan mengenai urgensitas pembentukan divisi khusus Perburuhan di Kepolisian, diskusi ini diadakan sebagai lanjutan dari diskusi sebelumnya yang juga diadakan di LBH Jakarta sekitar akhir Agustus 2013. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa anggota serikat buruh, beberapa Pengacara Publik LBH Jakarta dan Bapak Dadang…

Buruh Mogok, Pengusaha Gugat 2 Miliar : Tidak Dapat Diterima

Hari ini Rabu 9 Oktober 2013 diadakan agenda sidang lanjutan PT. Doosan Cipta Busana Jaya vs. Serikat Pekerja Nasional. Sebelum sidang dimulai, buruh gabungan dari berbagai serikat melakukan orasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam orasinya, buruh menyinggung kondisi hukum dan keadilan di negeri Indonesia. Kemudian buruh menyampaikan bahwa gugatan Rp. 2.004.000.000,- (dua miliar…

Dugaan Adanya Indikasi Penghalangan Buruh BUMN Untuk Mogok Kerja Nasional

Pasca terbentuknya Panja Outsourcing dan Ketenagakerjaan untuk perusahaan BUMN di bulan April 2013 lalu mendorong terjadinya sejumlah kondisi kontraproduktif atas respon dari kesimpulan-kesimpulan rapat kerja ataupun rapat panja tersebut. Ancaman tindakan PHK sepihak dari perusahaan BUMN, malah mengemuka. Bahkan sebagiannya telah benar-benar diputuskan. Tengok saja kasus PHK pekerja OS PLN NTB, kasus PHK OS Jamsostek…

Perlu Ijtihad Hukum untuk Tinjau Sengketa yang Libatkan Akil Mochtar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus dugaan suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif  Akil Mochtar, menimbulkan tanda tanya terkait dengan putusan-putusan MK yang melibatkan Akil. Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Oemar mengatakan, perlu terobosan hukum untuk meninjau kembali putusan-putusam tersebut. “Kalau ada bukti baru (novum) adanya penyalahgunaan, maka saya…

Seleksi Hakim MK Harus Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur berpendapat, salah satu persoalan mendasar kualitas hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah proses rekrutmen hakim konstitusi yang tidak jelas. Demi mencegah kasus Akil Mochtar terulang lagi, mekanisme seleksi calon hakim konstitusi harus transparan dan akuntabel. “Tanpa keterlibatan publik, hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah…

Festival Film Fakta Lain Sejarah 1965

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau biasa dikenal dengan istilah G30S adalah awal dari tragedy kemanusiaan, yang menewaskan lebih dari 500.000 orang[1] warga sipil dengan dalih “pembersihan” komunis dari Indonesia. Pembunuhan massal terjadi akibat propaganda Orde Baru yang menyatakan peristiwa tersebut sebagai gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Soeharto bahkan memberi singkatan resmi yakni G30S/PKI.…

PENERIMAAN PENGACARA PENANGANAN KASUS PIDANA

PENGUMUMAN PENERIMAAN PENGACARA PENANGANAN KASUS PIDANA (CRIMINAL DEFENSE LAWYER) LBH Jakarta   LBH Jakarta adalah organisasi yang berpengalaman sejak tahun 1970 dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tertindas. Dilihat dari catatan akhir tahun paling tidak dari 2008 – 2012, LBH Jakarta menerima sekitar 1000 kasus pengaduan setiap tahunnya. Dari rata-rata pengaduan…