Focus Group Discussion Pengembangan Modul Paralegal Disabilitas

Pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas merupakan isu telah lama diperjuangkan di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia baru meratifikasi UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) atau disingkat UNCRPD pada November 2011. Indonesia telah memiliki  Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Disabilitas, pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan…

Jokowi Dikalahkan Buruh Di PTUN Jakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengenai Pembatalan SK Penangguhan Upah. Pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan hari Kamis, 7 November 2013, Majelis Hakim memutuskan bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang mengabulkan penangguhan Upah Minimum Provinsi untuk 7 perusahaan di KBN Cakung harus dicabut dan dibatalkan.…

Lowongan Staf Dokumentasi Elektronik & Database

Lembaga Bantuan Hukum  Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta yang menghasilkan ribuan lembar dokumen hukum. Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) sebagai divisi dibawah Bidang Penelitian dan pengembangan (Litbang) LBH Jakarta berusaha mendukung perjuangan tersebut  dengan…

Laporan Ditolak, Buruh Ngamuk di Bareskrim Polri

JAKARTA – Perwakilan buruh yang didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontaS) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengamuk di ruang pengaduan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka mengamuk karena penyidik piket Bareskrim Polri menolak laporannya terkait penganiayaan buruh yang terjadi di Bekasi pada Kamis 31 Oktober 2013. Pantauan Okezone, Koordinator…

Laporkan kekerasan buruh, aktivis sengit dengan jenderal

Siang ini, Senin (4/11), Komisi untuk Orang hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga para buruh yang menjadi korban kekerasan, mendatangi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka ingin melaporkan kekerasan yang diterima buruh saat demonstrasi menuntut kenaikan upah di Bekasi pekan lalu. Hal yang menarik adalah kedatangan awal mereka langsung ditolak mentah-mentah oleh…

Law Firm membantu Penanganan Kasus LBH melalui Praktik Pro Bono

Tanggal 1 November 2013 menandai langkah baru dalam perwujudan akses pada keadilan bagi masyarakat miskin. LBH Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kantor Hukum Ginting & Reksodiputro  dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum. Bentuk kerja sama yang dilakukan ada 3 bentuk, pertama dengan merujuk pengaduan klien ke Kantor Hukum Ginting & Reksodiputro, kedua dengan melakukan gelar perkara…

SEGERAKAN REKOMENDASI PANJA

Menjelang hari ke-8 dari sejak diputuskan di rapat pleno Komisi IX, di 22 oktober lalu, sejauh ini, masih belum ada satupun dari Perusahaan BUMN ataupun Kementrian BUMN mengkonfirmasikan perihal pelaksanaannya. Dugaan adanya hambatan atas hal itupun, patut muncul. Dari “telusur” Geber BUMN, didapati fakta yang cukup ironis dan mengecewakan. Rekomendasi, nyatanya, hingga kini masih berada…

Koalisi akan Pantau dan Advokasi Mogok Kerja 2013

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah organisasi anggota koalisi masyarakat sipil siap memantau dan memberikan advokat mogok kerja nasional 2013. Selain YLBHI dan 14 jaringannya di daerah, dukungan serupa datang dari TURC, Imparsial, Elsam, dan Kontras. Dalam pernyataan sikap mereka di Jakarta, Senin (28/10) kemarin, anggota Koalisi menyebutkan akan memanfaatkan jaringan kerja di…

Dahlan Diminta Segera Hapus Outsourcing

TEMPO.CO, Jakarta – Gerakan Bersama Buruh dan Pekerja BUMN (Geber BUMN) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjalankan rekomendasi panitia kerja Komisi IX DPR RI tentang ketenagakerjaan alih daya (outsourcing) perusahaan milik negara. Rekomendasi panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi IX tersebut berisi penghapusan alih daya di BUMN. “Kami mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengeluarkan…