Resensi Buku: Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia

Pembuatan buku dikarenakan masih banyaknya masalah yang ada di praktik Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), seperti adanya konsep hukum publik yang menempatkan buruh sebagai kelompok lemah yang harus dilindungi, menjadi hukum privat yang mengasumsikan kedudukan buruh setara dengan pengusaha. Selain itu, masih banyaknya putusan-putusan PHI yang menyisakan persoalan eksekusi yang harus ditempuh buruh melalui mekanisme perdata lain di…

Warga Kampung Rawa Tolak Penggusuran Paksa

Rilis Pers No. 1094 /SK/LBH/IX/2014 Pemda DKI Harus Patuhi Konstitusi Warga Kampung Rawa melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi dilakukan sebagai bentuk tuntutan warga menolak rencana Pemda DKI untuk melakukan penggusuran paksa di Kampung Rawa Kebon Jeruk. Warga mendesak Pemda DKI agar menunda rencana penggusuran yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Sudah berpuluh-puluh…

Polresta Bekasi Hentikan Penyidikan Terhadap Warga Pesona Mutiara Indah

Perjuangan Warga Perumahan Pesona Mutiara Indah Desa Sriamur, Tambun Utara Bekasi mulai menemui titik terang. Proses hukum yang selama ini menghantui mereka atas dugaan tindak pidana Pasal 335 KUHP yang dilaporkan oleh pihak pengembang perumahan, telah resmi dihentikan oleh Polresta Bekasi pada tanggal 9 September 2014. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 14 September 2013…

Tentara Thailand Kini: Pelanggaran HAM yang Berlapis

Jaringan kerja SEALawyers memperhatikan dengan serius mengenai kriminalisasi terhadap pembela HAM terkemuka di Thailand; Pornpen Khongkachonkiet, oleh Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand. Pornpen telah dituntut secara hukum oleh Mayor Leekit Katchhodnok yang mewakili Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand, dengan tuntutan pencemaran nama baik Gugus Tugas terkait dengan surat terbuka yang dikirimkan…

Peluncuran Buku Membaca PHI

“Membaca Pengadilan Hubungan Industrial dan Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis di Bidang Perburuhan” Akhirnya langkah panjang dan inisiasi LBH Jakarta untuk mewujudkan riset mendalam di isu ketenagakerjaan dapat terlaksana, dengan dilakukannya peluncuran 2 buku pada Senin, 15 September 2014. Buku ini terbagi menjadi 2 bagian, Pertama, Membaca Pengadilan Hubungan Indusstrial yang berupa indeks putusan PHI serta analisa…

Lowongan Kerja: Staff Penggalangan Dana Publik

LBH Jakarta adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, buta hukum dan tertindas. Kami mengajak Anda, Rekan-rekan muda, berbakat dan memiliki kepedulian tinggi untuk memberi kesadaran pada masyarakat demi terwujudnya keadilan, persamaan, dan Hak Asasi Manusia. Kami membutuhkan orang-orang dengan pemikiran yang progresif dan berani mengambil tantangan untuk menjadi : Staff Penggalangan…

Permasalahan Pendidikan Serta Rekomendasi untuk Pemerintahan Baru

Salah satu cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan Negara kita ke depannya. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan negara…

LBH Jakarta Sengketakan Pemda DKI ke KIP

RILIS PERS No. 1083/SK/LBH/IX/2014 Pemprov DKI Bersikukuh Tidak Mau Membuka Rencana Penggusuran Senin (15/9) LBH Jakarta mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sengketa diajukan karena permohonan informasi tidak kunjung diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. LBH Jakarta terpaksa mengsengketakan hal ini sebagai bentuk desakan kepada Pemda DKI agar memberikan informasi yang…

WARGA KALI BARU DIUSIR WALIKOTA JAKARTA UTARA

RILIS PERS No. 1071 /SK/LBH/IX/2014 Permainan Birokrat Busuk: Warga Kali Baru Diusir Walikota Jakarta Utara Rabu (10/9) _LBH Jakarta_Warga Kalibaru (Tanjung Priok) dijanjikan langsung oleh Jokowi untuk mediasi terkait ganti rugi lahan proyek pembangunan tol Tanjung Priok yang tidak adil bersama Walikota dan Dinas Pekerjaan Umum pada hari Rabu, 10 September 2014. Namun setelah duduk…