Uang Hilang, Hakim Sebut Penggelapan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, kepeda perempuan berinisial K atas dugaan penggelapan uang sebesar kurang lebih 150 juta, Rabu 05/11/14. Putusan tersebut oleh Penasehat Hukum K dari LBH Jakarta dianggap kurang tepat, dan kurang memiliki dasar yang kuat. “Putusan Hakim, kami nilai (tim Penasehat Hukum K—red) kurang…

Penahanan Penyabet Polisi Saat Konser Rakyat di Monas Keliru

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kepolisian salah prosedur tentang penahanan MR. Kepolisian menyebut MR berusia 19 tahun, padahal dia baru berumur 16 tahun. “Polsek Metro Gambir tak berhak menahan MR,” kata Hardi Firman, pengacara publik dari LBH Jakarta, saat menjenguk MR di Mepolsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014). Menurut Hardi, Polsek Gambir menyandarkan KUHAP…

Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta Harus Gunakan Logika Konstitusi

Siaran Pers LBH Jakarta menghargai rencana pengambilahan pengelolaan air bersih wilayah barat Jakarta dari PT. Palyja oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pembelian saham PT. Palyja dari Suez Internasional oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun kami menilai rencana ini tidak menyelesaikan akar permasalahan pemenuhan hak atas air warga Jakarta serta bertentangan dengan…

Anomali: Perusahaan Menggugat Buruh!

Bukan hanya cinta yang bisa ditolak, Gugatan PT Katexindo Citramandiri kepada Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (SPN KC) terkait mogok kerja berujung pada penolakan. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan yang mengabulkan Eksepsi SPN KC karena Penggugat salah menarik pihak (Error in Persona) sehingga dinyatakan…

Buruh Harus Dapat Upah Layak

Kertas Posisi Penentuan angka Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 akan dilakukan per 1 November 2014. Dengan besaran UMP tahun 2014 senilai Rp 2,441,301, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 30% (sekitar 3,1 juta Rupiah), kemudian bertahap sampai 3,7 juta Rupiah pada tahun-tahun berikutnya. Sementara pengusaha, melalui KADIN Jakarta, mengusulkan kenaikan UMP tahun 2015 sebesar…

LBH Jakarta Tuntut Hapus Pasal 245 UU MD3

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan Paralegal dan Klien LBH Jakarta melakukan unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (29/10/2014). Unjuk rasa tersebut dilakukan sebelum LBH Jakarta melakukan sidang judicial review UU MD3 Pasal 245 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Unjuk rasa yang dilakukan oleh LBH Jakarta, Paralegal, dan Klien LBH Jakarta tersebut…

Jokowi-JK Harus Bertanggung Jawab Atas Pilihannya Terhadap Menteri yang Tidak Bersih HAM dan Pro Penggusuran

Siaran Pers “Kabinet Pilihan Jokowi Diisi Pelaku Penggusuran Paksa” Alghiffari Aqsa (Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Jakarta, LBH Jakarta—Sore ini, Minggu 26 Oktober 2014, Presiden dan Wakil Presiden melantik 34 menteri yang akan membantunya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Namun ada beberapa nama yang seharusnya tidak berada dalam jajaran…

LBH Jakarta Launching Program Konsultasi Hukum Keliling Cuma-cuma

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis program konsultasi hukum keliling gratis Jumat, 24 Oktober 2014, di gedung LBH Jakarta. Program konsultasi hukum keliling cuma-cuma ini merupakan bentuk tanggung jawab LBH Jakarta sebagai Lembaga Bantuan Hukum untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta menjelaskan, tujuan program bantuan hukum…