Lowongan Kerja Pengemudi LBH Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) adalah lembaga yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. LBH Jakarta mempercayai pentingnya membangun lembaga bantuan hukum yang humanis, mandiri, progresif…

LBH Jakarta Mendukung Aksi Mogok Makan Lita Anggareni

Press Release Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) selaku bagian dari Jaringan Nasional Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga (“JALA PRT”) mendukung aksi mogok makan dan mendesak DPR RI untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai prioritas program legislasi nasional 2015 (“Prolegnas 2015”) dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Dihubungi di kantor LBH Jakarta, Eny Rofiatul…

Sapu Koruptor: Aksi Serentak Masyarakat Sipil Menolak Pelemahan KPK

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Senin, 16 Januari 2015 LBH Jakarta beserta jaringan yang tergabung dalam koalisi SAPU KORUPTOR (Satu Padu Lawan Koruptor) melakukan aksi solidaritas untuk mendukung KPK. Aksi dilakukan dari depan Balai Kota hingga konvoi menuju gedung KPK. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari dukungan masyarakat terhadap KPK yang berusaha menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Aksi ini juga…

Save PRT: DPR dan Pemerintah, Mana Janjimu?

PERS RELEASE PERINGATAN HARI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) NASIONAL 15 FEBRUARI 2015 Jakarta, bantuanhukum.or.id—Harapan perubahan situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Buruh Migran pada DPR RI yang baru, telah berubah menjadi kekecewaan manakala DPR tidak berpihak pada perjuangan PRT dalam Prolegnas 2015-2019. Padahal tahun 2015 merupakan tahun ke 11 atau sejak tahun 2004 dimana kami…

Penggugat Swastanisasi Air Ungkap Kekecewaan di Depan Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com – Penggugat swastanisasi air, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), menyatakan kekecewaannya kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015). Hal ini diungkapkan setelah Ketua Majelis Hakim Iim Nurochman memutuskan untuk menunda pembacaan vonis hingga satu bulan ke depan. “Prinsipnya kami kecewa. Ini sudah dua tahun kasus berlangsung. Kami harapkan…

Diskusi Solidaritas SAVE KPK : “Korupsi dan Kemiskinan”

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Jumat (30/1) Solidaritas SAVE KPK mengadakan diskusi bertema “Korupsi dan Kemiskinan” di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diskusi tersebut merupakan salah satu rangkaian agenda acara yang diselenggakan oleh masyarakat Solidaritas SAVE KPK. Dalam diskusi dihadiri oleh Sujanarko (Kepala Bagian Kerjasama KPK), Marlo Sitompul (SPRI), Adi Massardi (Gerakan Indonesia Bersih), Sultoni (SGBN), Alfat Satria…

Polsek Pancoran Hentikan Perkara Putut

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kepolisian Sektor Metro Pancoran menghentikan perkara yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia – Putut Pradhopo (19) yang diduga memecahkan kaca pintu kereta Commuterline yang sedang melintas dari Stasiun Cawang menuju Stasiun Duren Kalibata. Perkara ini bermula ketika Putut yang berencana pergi ke kampusnya untuk rapat konsolidasi penolakan penggusuran masjid terminal (master), mendengar dari orang yang…

Kepolisian Hentikan Perkara MR, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Jakarta, bantuanhukum.or.id—MR (16 Tahun) Tersangka kasus penganiayaan, yang diduga melakukan penyerangan terhadap seorang polisi menggunakan taring babi saat acara pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI di Monas, kini bisa bernafas lega. Usahanya selama 2 bulan 17 hari untuk melakukan perdamaian dengan Briptu MA selaku korban, menemui titik terang. Briptu MA selaku korban memutuskan untuk menyelesaikan perkara…

Tidak Bersalah! Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Bebaskan 3 Nelayan Ujung Kulon

Pandeglang, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang menggelar sidang putusan terhadap tiga nelayan Ujung Kulon yang dikriminalisasi oleh Badan Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) Rabu, 28/10/2015. Damo, Rahmat, dan Misdan, ketiga nelayan Ujung Kulon tersebut diputuskan tidak bersalah oleh Majelis Hakim PN Pandeglang. Mereka dibebaskan dari tuntutan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti. Keputusan…