Vonis Nenek Asyani Lebih Berat Dibanding Koruptor

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritisi vonis hakim terhadap nenek Asyani (63 tahun). Sebelumnya, pengadilan memutus bersalah dengan menjatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu hari kurungan kepada Asyani. Kepala Bidang Penanganan LBH Jakarta, Muhammad Isnur melihat vonis itu makin menunjukkan diskriminasi dalam hukum di Indonesia. Ia menilai ada ketidakadilan…

FPR Adakan Konferensi Rakyat Asia-Afrika Anti Imperialisme

Bandung, www.bantuanhukum.or.id– Ditengah- tengah helatan Peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke 60 Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengadakan Konferensi Rakyat Asia-Afrika (KRAA) Anti Imperialisme di Bandung, Kamis (23/04). KRRA Anti Imperialisme ini mengambil tema “ Perkuat Persatuan Rakyat Asia-Afrika melawan Neokolonialisme Pimpinan Amerika Serikat : Berjuang Untuk Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Asia-Afrika. Tema ini dipilih dengan tujuan…

BG Menjadi Wakapolri, Kriminalisasi Berlanjut

Pers rilis: Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Rabu, 22 April 2015. Indonesia Darurat Korupsi. Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) telah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Pengangkatan diam-diam tersebut tentu sangat mengejutkan masyarakat, mengingat kasus rekening gendut yang menimpa dirinya belum mendapat kepastian terkait proses hukumnya, tetapi yang bersangkutan justru memperoleh jabatan…

Kritik Revisi KUHAP Penahanan Lansia Jelang Vonis Nenek Asyani

Menjelang pembacaan vonis terhadap terdakwa pencurian kayu, Asyani (63), di Pengadilan Situbondo, Kamis (23/4) nanti, Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengusulkan perubahan dan penambahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh lanjut usia (lansia). Kepala Bidang Penelitian Dokumentasi dan Bantuan Hukum…

Pesan Tersirat Jokowi bahwa Budi Gunawan Bermasalah

Koordinator Pengembangan Sumber Daya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Al Ghifari Aqsa mengatakan, berulang kali Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan tersirat bahwa Komjen Budi Gunawan bermasalah sehingga dibatalkan menjadi kepala Polri. Dengan demikian, ia meminta institusi Polri mau menangkap pesan tersebut dan menolak Budi menjadi wakil kepala Polri. “Ini ujian apakah polisi taati instruksi tersirat…

Investigasi dan Dokumentasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id– Selasa (21/4), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melanjutkan rangkaian Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu 36). Pada kesempatan ini, materi yang disampaikan tentang Investigasi dan Dokumentasi. Materi ini difasilitasi oleh Syamsul Alam Agus yang berpengalaman menjadi investigator Hak Asasi Manusia di berbagai wilayah konflik di Indonesia dan sekarang aktif menjadi Sekretaris Eksekutif di Yayasan…

Criminal Defense Law Forum: “Rekayasa Kasus Narkotika“

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Jumat, 10 April 2015 Criminal Defense Forum yang ketiga digelar dan diselenggarakan di Gedung LBH Jakarta, dengan mengambil tema Rekayasa Kasus Narkotika. Hadir sebagai Pembicara adalah Romy Leo Rinaldo (Pengacara Pidana LBH Jakarta/Kuasa hukum Dany Lastino), Asmawel (Direktur Hukum BNN), J.R Sitinjak (Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat), Ricky Gunawan (LBH Masyarakat) dan…

Lawan Kriminalisasi Pendukung Anti Korupsi

Pelantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri memberi secercah harapan bagi para aktivis antikorupsi. Mereka berharap Badrodin menuntaskan kasus-kasus kriminalisasi. Mereka juga berharap Badrodrin memulihkan kerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. “Kapolri kami minta menghidupkan kembali momentum reformasi di dalam tubuh Polri dan memulihkan kepercayaan publik dengan langkah yang nyata,” bunyi pernyataan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi…

Stop Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Buruh PPMI Karawang

RILIS PERS No.: 520/SK/LBH/IV/2015 Perjuangan kaum buruh dalam menuntut keadilan atas hak-hak yang dirampas kembali diuji. Hal ini terjadi setelah Mapolres Karawang menetapkan dua orang anggota Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dipicu oleh aksi ribuan buruh PPMI Karawang di kawasan pabrik PT. Technopia karena dugaan pelanggaran…