Suciwati Adukan Presiden RI ke Ombudsman RI

Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib resmi mengadukan Presiden Republik Indonesia ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir (6/11). Dalam pelaporannya Suciwati didampingi oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Imparsial dan Amnesty Internasional Indonesia. Suciwati dalam kesempatan Pers Conference yang diadakan di Ombudsman RI menyampaikan…

Usia Tidak Menyurutkan Perjuangan Zulkarnaen Berjuang Mendapatkan Keadilan

Zulkarnaen, seorang kakek berusia 75 tahun diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/10). Majelis Hakim menyatakan Zulkarnaen melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Zulkarnaen dilaporkan oleh Julda dan Elda selaku ahli waris karena memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Atas laporan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara…

Hentikan Fitnah terhadap Novel, Ungkap Segera Penyerangnya

Siaran Pers Tim Advokasi Novel Baswedan Penyidik KPK Novel Baswedan kembali menjadi korban. Pada tanggal 6 November 2019 seorang Politisi PDIP bernama Dewi Tanjung melaporkan Novel ke Bareskrim dengan tuduhan dugaan rekayasa kasus penyerangan dengan air keras ke Novel Baswedan. Akibat polisi tidak kunjung menyelesaikan (undue delay) pengusutan kasus penyerangan dengan air keras ke Novel…

LBH Jakarta Kembali Dekatkan Akses Bantuan Hukum

LBH Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Dobri Narod Indonesia kembali melakukan kegiatan Bantuan Hukum Keliling (Mobile Legal Aid) di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara (27/10). Kegiatan ini rutin dilakukan LBH Jakarta guna memberikan pemahaman hukum serta mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam kegiatan Mobile Legal Aid kali ini, LBH Jakarta memberikan pemaparan materi seputar…

LBH Jakarta Lakukan Pemberdayaan Komunitas sebagai Ruang Pendidikan Politik dan HAM bagi Masyarakat

LBH Jakarta kembali melakukan kegiatan pemberdayaan komunitas di Pondok Pesantren Misykat Al-Anwar, Bogor (06/10). Kegiatan ini dihadiri oleh para santri dan mahasiswa. Pada pemberdayaan komunitas kali ini, LBH Jakarta berfokus pada penjelasan tentang gerakan sosial dan hak sipil, politik dan demokrasi. Topik tersebut sengaja dipilih mengingat kondisi negara yang sedang marak dengan gelombang aksi protes…

Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia tentang Kondisi Hak Berekpresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019

Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan hak asasi manusia dijamin penuh oleh Konstitusi dan undang-undang, serta bagian utuh dari demokrasi dan negara hukum. Tetapi perkembangan menunjukkan aksi-aksi mahasiswa, buruh, masyarakat dihadapi dengan represif dan brutal oleh aparat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah Negara Hukum. Maka…

Penunjukan Setengah Isi Kabinet Kerja Jokowi Abaikan Rekam Jejak dan Kompetensi, Hanya Sekedar Bagi-Bagi Jabatan antar Partai Politik

Rabu, 23 Oktober 2019, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan nama-nama Pembantu Presiden yang akan menduduki jabatan di pos kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju. Sayangnya, setidaknya ada sekitar 45% (empat puluh lima persen atau hampir setengah dari total) jabatan menteri-menteri diisi oleh nama para petugas partai politik. Dari nama-nama Pembantu Presiden tersebut, LBH Jakarta mencatat…

Demonstrasi Tidak Memerlukan Izin, Cukup Memberitahu Kepolisian

Polda Metro Jaya dan berbagai kantor Kepolisian di beberapa daerah melarang mahasiswa untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk berdemonstrasi, menyampaikan pendapat dimuka umum hingga Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2019. Berkenaan dengan itu, Kapolda menyatakan jika ada pihak yang hendak melakukan unjuk rasa, kepolisian akan melakukan diskresi dengan tidak memberikan…

Tim Advokasi Papua Ajukan Praperadilan

Tim Advokasi Papua menggugat Polda Metro Jaya melalui praperadilan atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap 6 aktivis Papua (22/10), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena Tim Advokasi Papua menduga pihak kepolisian telah melakukan serangkaian prosedur penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penetapan tersangka yang tIdak sah. Tim Advokasi Papua juga menduga pihak kepolisian tidak…