Presiden Harus Segera Hentikan Kriminalisasi BW dan Pegiat Antikorupsi lainnya

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi Situasi Darurat dan Mendesak “Presiden Harus Segera Hentikan Proses Pelemahan Negara Melalui Penegakan hukum yang Sesat” Jumat, 18 September 2015, perkara Bambang Widjojanto (BW) telah diserahkan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan ini menunjukkan kriminalisasi terus berlanjut. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan mengenai SOP penanganan perkara…

LBH Jakarta Kecam Pembunuhan Petani di Lumajang

Seharusnya dapat dicegah: Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat lambat bergerak. LBH Jakarta mengutuk peristiwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap dua orang petani warga Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Korban pembunuhan bernama Samsul alias Kancil (52) dan korban penganiayaan bernama Tosan (51). Mereka dibunuh dan dianiaya di depan Balai Desa karena, pada 9 September 2015 lalu, terlibat menggelar…

Pesan Terakhir Adnan Buyung Nasution di Secarik Kertas

Adnan Buyung Nasution tutup usia pada usia ke-81 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI). Sebelum meninggal dunia, Adnan Buyung Nasution berpesan kepada sahabatnya. Todung Mulya Lubis sempat menjenguk Adnan Buyung Nasution saat masa kritisnya di Rumah Sakit Pondok Indah pada 20 September 2015. Di situlah Buyung menuliskan pesan tertulis. Saat itu, Todung datang bersama…

“Si Abang” Adnan Buyung Nasution Pelopor Bantuan Hukum Indonesia Itu Sudah Pulang

LBH Jakarta menyatakan duka cita yang amat mendalam atas meninggalnya Adnan Buyung Nasution pagi ini (23/9) pada usia 81 tahun. Buyung Nasution atau lebih akrab disapa “Bang Buyung” meninggalkan warisan krusial dalam sejarah hukum Indonesia dengan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 28 Oktober 1970 untuk kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)…

Buruh Karton Karawang Mendapatkan Pelatihan Pengorganisiran

Karawang, bantuanhukum.or.id—LBH jakarta kembali melakukan pendidikan lanjutan bagi buruh yang tergabung dalam FSP2KI di Karawang (19/9). Peserta yang terlibat dalam pendidikan kali ini merupakan para buruh yang bekerja di salah satu pabrik karton di Karawang. Dalam pendidikan ini peserta diajak untuk belajar seputar materi pengorganisasian. Dalam pelaksanaan sesi ini, para peserta yang hadir dibagi ke…

Dari Minum Kopi hingga Diskusi tentang Korupsi

Tanggerang, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan Sapu Koruptor kembali mengadakan diskusi tentang korupsi di Kedai Kopi Sagam yang berlokasi di Kawasan BSD Tanggerang (17/09). Diskusi yang bertajuk “Korupsi adalah Musuh Kita Bersama” ini berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa untuk bahu-membahu memerangi korupsi. Lebih lanjut, diskusi ini juga merupakan sarana untuk menggalang dukungan dari mahasiswa agar…

Transportasi Umum Masih Diskriminatif

Pers Rilis Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam rangka Hari Perhubungan Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Fasilitas transportasi umum masih diskriminatif, belum menyediakan aksesibilitas yang cukup bagi para penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadikan kesempatan para penyandang disabilitas menjadi terbatas dalam memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Tidak aksesibelnya fasilitas transportasi umum untuk…

Mari Kita Pesta Sagu di LBH Jakarta

Komunitas Papua itu Kita didukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Pusaka akan menggelar pesta sagu dengan tema Pesta Sagu: Mari Kitong Makan Rame-Rame! Papua Lumbung Sagu, Bukan Lumbung Beras, Apalagi Sawit!. “Teman-teman adakan acara ini karena lihat fakta Papua hari ini, hutan sagu, tempat cari makan dan berburu, terus digeser hutan sawit dan…

Inilah Kejanggalan Perkara Bambang Widjojanto dan Abraham Samad

Polisi melimpahkan berkas perkara tahap kedua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad dan Wakil Ketua nonaktif Bambang Widjojanto ke kejaksaan, Jumat 18 September 2015. Penyerahan perkara Bambang di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan perkara Samad diserahkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat ke kejaksaan setempat. “Itu sudah menjadi risiko dan proses yang harus dihadapi,” kata…

Kasus Bambang Widjodjanto, Polri Dinilai Membangkang Presiden

  Polri dituding membangkang dalam penanganan perkara wakil ketua KPK nonaktf, Bambang Widjojanto. Ini terkait pengabaian rekomendasi Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Juga perintah Presiden agar jangan menimbulkan hal kontroversial. Ditegaskan tim kuasa hukum Bambang Widjojanto, pengabaian rekomendasi lembaga negara dan satu organisasi serta perintah kepala negara…