Sidang Kembali Ditunda, Para Penggugat Minta PTUN Segera Keluarkan Putusan Sela Memerintahkan Presiden Menunda Pelaksanaan Surpres Omnibus Law

Siaran Pers Sidang Lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law Proses persidangan gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law-RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 11 Agustus 2020. Sidang yang diagendakan sebelumnya untuk melanjutkan pemeriksaan bukti surat ditunda sebab dua majelis hakim tidak dapat menghadiri persidangan karena mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) hakim. Para Penggugat sangat…

LBH Jakarta Desak Pemerintah Tidak Gunakan Pendekatan Represif Keamanan dalam Penanganan Wabah Pandemi COVID-19

LBH Jakarta mengkritik Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020. Inpres ini berisi perintah kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Panglima TNI; para kepala…

Sidang Lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law; Penggugat Menghadirkan 90 Bukti dan Meluncurkan Kartu Pos Dukungan

Press Release Tim Advokasi untuk Demokrasi Sidang Gugatan Pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law berlangsung kembali pada Selasa, 4 Agustus 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan agenda pembuktian. Dalam sidang yang dipimpin oleh Sutiyono (Ketua), Nelvy Christin dan Enrico Simanjutak (hakim anggota) selaku majelis hakim, para penggugat menghadirkan 90 (Sembilan puluh) alat bukti…

UNAS HARUS BERHENTI MEREPRESI SUARA KRITIS MAHASISWA

Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah di…

Pengumuman Pengadaan Jasa Aplikasi Pembangunan Aplikasi e-Resources

Kepada:  Yth. Penyedia Jasa Pembangunan Aplikasi e-Resources Di tempat   Dengan hormat, Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan 6 organisasi lain di 3 propinsi saat ini berencana melakukan pembangunan aplikasi sistem e-Resources yang akan digunakan bersama secara online. Sistem ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan literasi bidang hukum masing-masing organisasi yang selama ini masih terbatas,…

Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum!

Siaran Pers Hari Anak Nasional 2020 Selamat Hari Anak Nasional Indonesia. Setiap tanggal 23 Juli kita memperingati hari anak nasional, bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 41 tahun sejak disahkannya undang-undang yang berusaha memberikan jaminan perlindungan khusus bagi hak-hak anak sebagai kelompok rentan, bagaimana pemenuhan hak anak saat ini, khususnya…

Keluarga Korban Penyiksaan Minta Propam Tindak Polisi Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya yang Melakukan Penyiksaan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan saksi-saksi mendatangi Unit 4 Paminal Propam Polda Metro Jaya, guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya terhadap Muhammad Riski Riyanto (21) dan Rio Imanuel Adolof (23), korban pemidanaan yang…

Pemerintah Indonesia harus Menyudahi Ketidakseriusannya dalam Penanggulangan Wabah Pandemi COVID-19

Pernyataan Bersama Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi Covid-19 Jakarta, 19 Juli 2020 – Empat bulan setelah pemerintah resmi mengakui adanya kasus infeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), situasi pandemi di Indonesia belum membaik, bahkan semakin tidak terkendali. Hari ini, angka resmi kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah melampaui jumlah kasus di China yang jumlah penduduknya lima kali…

LBH JAKARTA MENGECAM REPRESIFITAS UNAS TERHADAP MAHASISWA

LBH Jakarta mengecam Universitas Nasional (UNAS) yang kembali bertindak represif pada mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD). Setelah sebelumnya pihak UNAS menjatuhkan sanksi drop out dan skorsing terhadap aliansi serta berupaya mempidanakan mahasiswa, kali ini mahasiswa dalam Aliansi UGD mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan personil keamanan kampus secara beramai-ramai. …

PRAPERADILAN RAVIO PATRA DITOLAK DENGAN PERTIMBANGAN YANG JANGGAL

Kuasa Hukum Ravio Patra yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK) berpendapat bahwa ada kejanggalan dalam putusan yang disampaikan oleh Hakim Nazar Effriadi, S.H. dalam persidangan pada Selasa, 14 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Hakim menolak seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ravio Patra karena…