POSKO PENGADUAN THR 2013 TELAH DITUTUP

Kamis, 15/8 2013 Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2013 telah ditutup. Dan apabila ada pengaduan mengenai THR maka akan diterima sesuai dengan prosedur pendaftaran di LBH Jakarta.  Sebagaimana yang disampaikan Muhamad Isnur selaku Kepala Bidang Penganganan Kasus LBH Jakarta dalam Konferensi Pers hari ini (15/8) Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan mengenai tidak memberikan THR kepada…

Masyarakat Jakarta “Menolak Swastanisasi Air”

Pada hari selasa 30 Juli 2013 sekumpulan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya KMMSAJ (Kelompok Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta) melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta dalam rangka menolak swastanisasi pengelolaan air di jakarta. Aksi ini merupakan aksi simpatik dengan agenda “Penyerahan Kartu Lebaran ke Jokowi”. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) M.…

LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan THR dan PHK

Minggu, 28 Juli 2013, bertempat di jalan Diponegoro no. 74 Jakarta Pusat, LBH Jakarta resmi membuka posko pengaduan permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Posko ini dibuka untuk menyelesaikan masalah dan bukan menumpuk permasalahan kaum pekerja. Berdirinya posko THR dan PHK tersebut diprakarsai oleh beberapa serikat pekerja, LBH Jakarta serta Aliansi…

Sinergisasi Gerakan Tolak Penggusuran

LBH Jakarta dan para korban penggusuran dari  berbagai wilayah seperti Budidharma, Papanggo, Rumpin Bogor dan juga perwakilan dari pedagang stasiun pada hari jumat tanggal 26 Juli 2013 berkumpul di LBH Jakarta untuk bersilaturahmi satu sama lain dalam acara buka puasa bersama korban penggusuran. Acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga ditujukan sebagai ajang saling mengenal…

MEMPERKUAT PERAN PARALEGAL CIBINONG

Paralegal memiliki fungsi penting dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat. Peran paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum telah menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan tertindas untuk memperoleh akses keadilan. Sejak Tahun 1980 – an LBH Jakarta telah menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk membentuk paralegal komunitas yang menghadapi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan yang sedang mengalami perkara hukum. Istilah…

Memperkuat Sistem HAM ASEAN – Pelatihan

BERITA LBH JAKARTA – Pada tanggal 15-17 Juli 2013, berlokasi di Yogyakarta, LBH Jakarta bekerja sama dengan American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) dan LBH Yogyakarta mengadakan pelatihan nasional bertemakan “Memperkuat Sistem HAM ASEAN Melalui Advokasi Hukum”. Pelatihan ini diikuti oleh 24 pengacara dari seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua; Banda Aceh,…

Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik DPR oleh Priyo Budi Santoso

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Bahrain (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Rountable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest lawyer network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch) pada hari ini (18 Juli 2013)…

Dikriminalisasi, ICW Banjir Dukungan

Langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang merilis 36 nama anggota dewan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selasa (9/7), bertempat di gedung YLBHI beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan dukungan moril terhadap lembaga yang sedang dilaporkan oleh politisi Syarifuddin Sudding dan Ahmad Yani tersebut. “Tindakan ICW adalah bagian dari cara…

Aksi Gerakan Rakyat Tolak Kenaikkan Harga BBM

Demonstrasi kenaikkan harga BBM di depan gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berlangsung pada hari Kamis, 20 Juni 2013. Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIBB, yang diawali dengan orasi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lalu massa aksi melanjutkan aksi dengan Long March ke Bundaran Patung Kuda menuju salemba.…

Siaran Pers GEBER BUMN

“GEBER BUMN, MENDESAK” SELESAIKAN, persoalan ketenagakerjaan di BUMN !!!  Beragam pelangaran ketanagakerjaan di BUMN mendesak untuk segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Pelanggaran yang terjadi sudah masif dan berdimensi pidana. Dan bahkan ironisnya, dominan persoalan ketenagakerjaan tsb terkait dengan hak hak dasar pekerja. Upah yang dibawah standar, sistem kerja outsourcing serta kontrak kerja yang berulang ulang…