Memperkuat Sistem HAM ASEAN – Pelatihan

BERITA LBH JAKARTA – Pada tanggal 15-17 Juli 2013, berlokasi di Yogyakarta, LBH Jakarta bekerja sama dengan American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) dan LBH Yogyakarta mengadakan pelatihan nasional bertemakan “Memperkuat Sistem HAM ASEAN Melalui Advokasi Hukum”. Pelatihan ini diikuti oleh 24 pengacara dari seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua; Banda Aceh,…

Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik DPR oleh Priyo Budi Santoso

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Bahrain (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Rountable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest lawyer network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch) pada hari ini (18 Juli 2013)…

Dikriminalisasi, ICW Banjir Dukungan

Langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang merilis 36 nama anggota dewan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selasa (9/7), bertempat di gedung YLBHI beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan dukungan moril terhadap lembaga yang sedang dilaporkan oleh politisi Syarifuddin Sudding dan Ahmad Yani tersebut. “Tindakan ICW adalah bagian dari cara…

Aksi Gerakan Rakyat Tolak Kenaikkan Harga BBM

Demonstrasi kenaikkan harga BBM di depan gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berlangsung pada hari Kamis, 20 Juni 2013. Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIBB, yang diawali dengan orasi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lalu massa aksi melanjutkan aksi dengan Long March ke Bundaran Patung Kuda menuju salemba.…

Siaran Pers GEBER BUMN

“GEBER BUMN, MENDESAK” SELESAIKAN, persoalan ketenagakerjaan di BUMN !!!  Beragam pelangaran ketanagakerjaan di BUMN mendesak untuk segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Pelanggaran yang terjadi sudah masif dan berdimensi pidana. Dan bahkan ironisnya, dominan persoalan ketenagakerjaan tsb terkait dengan hak hak dasar pekerja. Upah yang dibawah standar, sistem kerja outsourcing serta kontrak kerja yang berulang ulang…

Buruh Tuntut Jokowi Batalkan Penangguhan Pelaksanaan Upah

Buruh menggugat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo karena mengabulkan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan di DKI Jakarta. Kedelapan perusahaan tersebut diantaranya; PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International. Para Buruh yang…

UJIAN NASIONAL : CACAT HUKUM

LBH Jakarta menilai Ujian Nasional yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cacat hukum dan inkonstitusional. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST Tertanggal 21 Mei 2007, Yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung menyebutkan dengan tegas : Menyatakan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional pendidikan lalai dalam memenuhi…

Warga Petukangan Bertemu Jokowi

Rabu, 17 April 2013, 200 (dua ratus) lebih warga Petukangan Selatan mendatangi Gedung Balaikota untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kedatangan warga ini dipicu oleh sikap acuh tak acuh dari pihak Balaikota untuk bermusyawarah dengan warga terkait pembebasan lahan di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, padahal Gubernur sudah kalah berperkara di Pengadilan seperti…

Gubernur Harus Laksanakan Putusan Pengadilan Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol JORR W2

LBH Jakarta meminta kesediaan dan komitmen Jokowi untuk turun tangan langsung bermusyawarah dengan warga Petukangan Selatan terkait pembebasan lahan Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebonjeruk – Ulujami. Musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehubungan dengan adanya gugatan warga petukangan selatan terhadap Surat Keputusan…

Mogok Buruh Sah dan Konstitusional

Hari ini, Rabu 03 Oktober 2012, buruh-buruh se-Indonesia akan melakukan mogok masal, dengan tuntutan hapus sistem outsourcing, hapus sistem kontrak, hapus politik upah murah, dan jamin kebebasan berserikat. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani, LBH Jakarta mencatat bahwa perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, dengan jumlah pencari keadilan yang berlipat, karena…