Buruh Mogok, Pengusaha Gugat 2 Miliar

Pada hari ini (Rabu 4 September 2013) diadakan sidang Pengusaha Gugat Buruh Rp 2 Milyar karena mogok kerja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda persidangan yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi Penggugat dan Para Tergugat. Para pihak dalam persidangan ini diantaranya;  PT. Doosan Cipta Busana Jaya (Doosan CBJ) sebagai penggugat dan Para Tergugat Ketua Dewan Perwakilan Cabang…

Mengusut Korupsi Bidang Lingkungan Hidup

“Seharusnya Jaksa menggunakan Pasal 98 KUHAP untuk meminta uang pengganti atas kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang terjadi, khususnya bidang lingkungan hidup. Meski memakan waktu yang relatif lebih lama, tapi penggabungan gugatan perdata akan lebih baik karena saat pembuktian mempunyai upaya paksa terhadap saksi.” Itulah sekelumit pemaparan Chandra M. Hamzah ketika didaulat menjadi…

Buruh Harus Diangkat Pegawai Tetap

JAKARTA – Pemerintah ha­rus mengangkat semua buruh, termasuk para tenaga alih daya (outsourcing), menjadi pegawai tetap tanpa syarat. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli mengatakan, hal ini dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/8), terkait rencana unjuk rasa para tenaga alih daya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oktober mendatang. Maruli mengatakan, Peraturan…

Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) Akui Swastanisasi Air Akibatkan PAM Jaya Rugi Rp 1,2 Triliun

Sejak Desember 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan Gugatan Warga Negara (GWN) atau juga dikenal dengan citizen law suit; antara 12 warga negara Republik Indonesia melawan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, PAM JAYA dan PT Palyja dan PT Aetra. Dua perusahaan yang disebut terakhir tersebut adalah…

Pendidikan Advokasi & Hukum Perburuhan

Hari ini (Sabtu 24 Agustus 2013) diadakan Pendidikan Advokasi & Hukum Perburuhan pada Federasi Serikat Pekerja Pulp & Kertas Indonesia (FSP2KI) Korwil Jawa Barat yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang. Kegiatan pendidikan yang merupakan kerjasama antara FSP2KI dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini dibawakan dalam 3 sesi, yang masing-masing berjudul :…

SEMINAR PUBLIK LAUNCHING HASIL PENELITIAN

LBH Jakarta pada hari Kamis, 23 Agustus 2013 menyelenggarakan Seminar Publik Launching Hasil Penelitian Dana Bantuan Hukum yang Ideal Untuk Menjamin Pemenuhan Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Seminar ini diadakan untuk mempublikasikan dan mendiskusikan penelitian yang dilakukan oleh LBH jakarta bersama dengan LBH Padang, Surabaya, Makasar, dan Papua yang dilakukan sejak bulan…

Hapus Outsourcing di BUMN

Pada hari ini Kamis 22 Agustus 2013 pada konferensi pers di LBH Jakarta, KSPI – LBH Jakarta bersama ASPEK, SPSMI, FSPPARKES menyatakan sikap menuntut penghapusan outsourcing di BUMN. Konferensi persi dibuka dengan beberapa sharing dari serikat-serikat pekerja outsource yang selama ini hak-haknya tidak dipenuhi dengan layak. Seperti yang kemudian Andrian Ketua SPOS Jamsostek sampaikan, bahwa…

Kerusuhan Lapas: Mendesaknya Pembenahan Sistem Peradilan Pidana Kita

Pada hari ini, 20 Agustus 2013 diadakan konferensi pers di LBH Jakarta terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) beberapa waktu lalu. Adapun Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan tersebut di antaranya di LP Tanjung Gusta, LP Labuhan Ruku, LP Tulung Agung, dan Batam. Terhadap masalah ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberi tanggapan, dimana solusi…

Pemprov DKI tak Seriusi Gugatan Penangguhan Upah

Selasa (20/08), sidang gugatan Penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memasuki agenda pembuktian. Namun dari para pihak yang hadir, baru pihak Penggugat dan pengusaha, sebagai Tergugat Intervensi, yang menyerahkan alat bukti surat. Sementara, perwakilan dari pihak Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menyerahkan alat…

BAYARKAN THR DAN TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL

LBH Jakarta bersama Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) pada tanggal 20 Agustus 2013 mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dengan berunjuk rasa untuk melaporkan Pengusaha Nakal yang tidak membayarkan THR terhadap Pekerja/Buruh dan mendesak Kemenakertrans serta jajarannya untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya  (THR)…