14 Usulan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Komite ECOSOC PBB

1. Pelaksanaan CESCR dan Peradilan yang Independen Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memecah semua hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam CESCR ke dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, dan untuk menyinkronkan semua peraturan lokal untuk tujuan memenuhi, melindungi, dan menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan untuk menggunakan CESCR sebagai bahan pertimbangan dalam semua proses…

Pernyataan LBH Jakarta di Sidang Komite ECOSOC PBB

Dalam sidang THE UN COMMITTEE ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR) atau Komite ECOSOC PBB di Jenewa, Swiss (29/4). LBH Jakarta memaparkan empat isu-isu tentang kegagalan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia di: Hak Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran Indonesia Hak Serikat Pekerja Hak…

Akhirnya, Penyandang Disabilitas bisa Mengikuti SNMPTN dan SBMPTN 2014

LBH Jakarta mengapresiasi dan menyambut baik keputusan Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2014, Prof. Ganjar Kurnia, yang menghapuskan persyaratan diskriminatif dalam SNMPTN 2014. Prof. Ganjar Kurnia yang juga Rektor Universitas Padjajaran menyampaikan beberapa keputusan yang disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Ombudsman pada Selasa, 29 April 2014, yang berisi : Tidak akan ada lagi syarat diskriminatif…

Advokasi Berbasis Penelitian untuk Perbaikan Sistem Peradilan Hubungan Industrial

Munculnya Pengadilan Hubungan Industrial menggantikan keberadaan P4D/P4P adalah langkah agar terciptanya suatu mekanisme sistem penyelesiaan perselisihan ketenagakerjaan yang berkeadilan baik bagi buruh maupun pengusaha. Akan tetapi pada prakteknya dilapangan keberadaan PHI justru masih banyak menimbulkan permasalahan seperti biaya yang mahal, proses penyeleisaan yang berbelit-belit dan panjang, putusan hakim yang masih multitafsir terkait upah proses, serta…

KALABAHU: Strategi Advokasi Perburuhan yang Berkeadilan

Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) adalah rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LBH Jakarta sejak tahun 1970. Kalabahu ini adalah wadah dan akses bagi mereka yang ingin mendedikasikan dirinya unutuk terlibat dalam kerja-kerja bantuaan hukum bagi masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang miskin, buta hukum dan tertindas terhadap Akses bantuaan…

LBH Jakarta Membuka Posko Pengaduan May Day

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional, atau yang disebut dengan May Day. Di Indonesia Sebagian besar kaum buruh memperingati may day dengan melakukan aksi unjuk rasa sebagai simbol perlawanan, bahwa kaum buruh saat ini belum sejahtera dan masih saja mengalami penindasan. Isu yang dibawa kaum buruh dalam setiap aksi may day ini sangat…

Merintis Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh

  Kamis, 17 April 2014, LBH Jakarta mengadakan acara Diskusi Kecil terkait Masukan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh yang bertempat di kantor LBH Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 13 orang perwakilan Serikat Pekerja/Serikat buruh di sekitar Jabodetabek. Tujuan diadakan acara diskusi ini adalah meminta masukkan mengenai pelaksanaan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh dan meminta masukkan…

KALABAHU: Perlindungan Buruh Migran dan Pekerja Rumah Tangga

“Apa persepsi kalian tentang Buruh Migran dan PRT? Tuliskan di kertas berwarna yang sudah dibagikan”, Nurus S Mufidah, Direktur LBH ASPEK membuka sesi pertama Kalabahu pada Senin, 21 April 2014 di LBH Jakarta. Perspektif peserta bermacam-macam tentang PRT, ada yang mengatakan “mengganggu rumah tangga”, “sebaiknya usia PRT lebih tua”, “kembang desa”, “gitu-gitu aja nasibnya”, ada…