Buruh: Pertimbangkan Pencapresan Prabowo Subianto

Rabu (11/6) Puluhan Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Jumisih yang merupakan Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) saat berorasi, bahwa tuntutan para buruh tersebut yaitu, 1) Meminta KPU untuk melakukan diskualifikasi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden karena merupakan Penjahat HAM. 2) Negara…

Buruh Tuntut KPU Diskualifikasi Prabowo Sebagai Capres

Rabu, 11 juni 2014, Gerakan Buruh Melawan Lupa menggelar aksi di Kantor Pemilihan Umum, Jakarta – menuntut agar mendiskualifikasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Adapun dasar hukum Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan tuntutan mendiskualifikasi Prabowo ke KPU yakni pasal 5 huruf i Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang…

Melawan Lupa: Ungkap Kasus Penculikan 1997/1998

Selasa 10 Juni 2014 telah diselenggarakan konferensi pers mengenai kasus penghilangan paksa 1997/1998. Konferensi pers tersebut diadakan di ruang Mochtar Lubis Kantor LBH Jakarta. Hadir di acara tersebut diantaranya Hendardi (aktivis SETARA Institute), keluarga korban, Jeremiah Limbong (aktivis YLBHI) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa. Dalam konferensi pers ini, koalisi menuntut pengungkapan kasus…

Militer Tak Layak Urus Sektor Perburuhan

TNI dirasa telah bertindak di luar jalurnya dalam penandatanganan nota kesepemahaman dengan pengusaha. Hal ini ditandai dengan adanya Mou antara KBN dan TNI baru-baru ini. Kerjasama tersebut pada akhirnya mengindikasikan sikap yang mengancam bagi kehidupan buruh yang ada. Keterlibatan militer di ranah ketenagakerjaan atau perburuhan ini mengkhawatirkan Al Araf. Peneliti Imparsial ini berpendapat masuknya militer…

Militer Menguat, Gerakan Buruh Terancam?

Jakarta, Lbh Jakarta—Diskusi Publik dengan Tema ”Gerakan Buruh Melawan Lupa” Menakar Komitmen Capres-Cawapres, Hapus Militerisme Di Sektor Perburuhan dilakukan oleh LBH Jakarta Senin 09/06/2014. Diskusi kali ini dihadiri oleh rekan-rekan buruh dari FBLP, PUK, SBSI, Imparsial, dan juga LBH Jakarta. Diskusi yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta ini  mencoba untuk…

Menjadi Masyarakat Pemilih Cerdas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali mengadakan pendidikan politik ke komunitas-komunitas masyarakat. Tema diskusi adalah mengajak masyarakat menjadi Pemilih cerdas pada Pilpres 09 Juli 2014. Kegiatan dilangsungkan di dua tempat, pada tanggal 06 juni 2014 bertempat di Taman Waduk Pluit yang diikuti puluhan Pedagang Kaki Lima dan pada tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Pos…

Lowongan Penerimaan Pengacara Publik LBH Jakarta 2014

P E N G U M U M A N DENGAN INI LBH JAKARTA MENGUNDANG REKAN-REKAN UNTUK MENJADI PENGACARA PUBLIK (PP) LBH JAKARTA DENGAN SYARAT-SYARAT SEBAGAI BERIKUT : Mengikuti Proses Seleksi Yang Ditentukan Oleh Panitia Pernah Mengikuti dan Lulus Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta (dibuktikan dengan Sertifikat Kalabahu LBH Jakarta) Pernah menjadi Asisten…

PELANTIKAN DAN PELEPASAN ASISTEN PENGACARA PUBLIK LBH JAKARTA

JAKARTA, LBH JAKARTA –  Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta melantik 15 Asisten Pengacara Publik (APP) baru dan melepas 12 APP lama, Rabu (4/6/2014). Proses pelantikan dan pelepasan ini berlangsung di ruang Mochtar Lubis kantor LBH Jakarta dan dihadiri oleh para Pengacara dan Staff LBH Jakarta. Suasana cukup hangat yang disertai canda tawa tampak dalam…

Hasil Rekomendasi Konferensi Nasional Kebebasan Beragama/Kepercayaan

Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU Nomor 12/2005 tentang Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) sudah menjamin hak setiap orang atas kebebasan beragama/kepercayaan (KBB) termasuk hak mempunyai agama/kepercayaan sesuai dengan pilihannya, hak untuk beribadah dan lain-lain. Akan tetapi, jaminan hukum dan konstitusi belum bisa dilaksanakan secara baik. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan/kepercayaan di negeri ini belum bisa…