Koalisi Jaringan Advokasi Perda Bankum Desak Pemprov Masukan Perda Bankum ke Prolegda

Akses Keadilan merupakan bagian dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia yang harus dirasakan manfaatnya oleh setiap Warga Negara. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Tingginya kebutuhan akan akses keadilan melahirkan kesadaran atas pentingnya bantuan hukum. Hak untuk memperoleh Bantuan Hukum sendiri di Indonesia terutama bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas saat ini diatur melalui beberapa peraturan…

Warga Petamburan Desak Pemerintah DKI Jakarta Laksanakan Putusan Pengadilan Ganti Rugi Penggusuran

Pada Selasa (6/11), Perwakilan Warga RW 09 Petamburan diterima oleh ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas permintaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memenangkan warga Petamburan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Prasetyo menyampaikan komitmennya bahwa DPRD DKI akan segera membahas…

Diskusi Publik Pejuang Keadilan, Dari Munir hingga Novel

Kamis 1 November 2018 Wadah Pegawai KPK mengadakan peringatan 500 Hari Pasca Penyerangan terhadap Novel Baswedan (Penyidik KPK RI) dan diskusi “Urgensi Perlindungan Para Pejuang Keadilan: Dari Munir ke Novel”. Acara ini dilakukan oleh Wadah Pegawai KPK untuk mendukung Novel agar kasus penyerangan terhadap dirinya dapat segera terselesaikan. Diskusi tersebut dilaksanakan di Gedung penunjang KPK…

Masyarakat Sipil Lakukan Aksi Mengecam Ekseskusi Mati terhadap Tuti Tursilawati

Jakarta, 2 November 2018. Masyarakat Sipil dari berbagai Organisasi datangi gedung Kedutaan Besar Arab Saudi. Mereka menyuarakan protes terhadap kasus Tuti Tursilawati, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dieksekusi mati di Arab Saudi (29/10/18) karena divonis bersalah atas pembunuhan orang tua majikannya. Tuti adalah pekerja perempuan asal Majalengka, Jawa Barat yang berangkat ke Arab Saudi…

LBH Jakarta dan BAZNAS Bekerjasama Terkait Zakat Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan pertemuan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pertemuan ini dihadiri Deputi BAZNAS M. Arifin Purwakananta, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Staff Fundraising LBH Jakarta Arul dan Ryal. Pertemuan ini membahas kerjasama program zakat bantuan hukum. “LBH Jakarta adalah lembaga yang sudah terpercaya dalam pelayanan bantuan hukum bagi mereka yang…

Tanpa Didampingi Pengacara Berkas Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan

Rabu, 24 Oktober 2018, sidang pertama kasus salah tangkap Mustofa Abdilah alias Tape (Mustofa) digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Mustofa dituduh melakukan aksi begal di Jalan Bintara 17 Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2018. Pada kejadian tersebut terdapat 6 orang terduga pelaku yang melakukan pembacokan dan merampas HP milik korban. Mustofa ditangkap bersama adiknya Ryan,…

Diskusi Publik Hukuman Mati: Dignity for All

Tepat pada peringatan Hari Anti Hukuman Mati 10 Oktober 2018, Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) yang terdiri dari Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Human Right Working Group (HRWG), melakukan Screening…

Cerita Keluarga Korban Hukuman Mati dan Korban Rekayasa Kasus Berujung Hukuman Mati

Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati. HATI juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan penolakan praktik hukuman mati. Hal tersebut disampaikan dalam rangka hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Koalisi Hapus Hukuman Mati (HATI) terdiri dari Komisi…

LBH Jakarta Perkuat Serikat Buruh dengan Advokasi Pidana Perburuhan

LBH Jakarta bersama dengan FBTPI, FBLP, SERBUK, dan SGBN mengadakan pendidikan hukum pidana perburuhan yang bertema “Memperkuat Serikat Buruh dengan Advokasi Perburuhan”. Pelatihan ini diadakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 4-7 Oktober 2018 di Puncak Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh 23 perwakilan pengurus serikat buruh yang berasal dari berbagai latar belakang Konfederasi dan Federasi…

Warga Pulau Pari Kembali Datangi Kementerian ATR/BPN Tagih Janji Penyelesaian Konflik Agraria

Warga Pulau Pari kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Senin (01/10). Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Dalam unjuk rasa tersebut warga meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Sofyan…