2 Wajah Pasal 32 Ayat 2 UU KPK

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang Uji Materi terhadap Pasal 32 ayat 1 (c) dan ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dimohonkan oleh Bambang Widjojanto. Sidang ini digelar pada Selasa, 24 Juni 2015 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Pada kesempatan kali ini kuasa hukum pemohon menghadirkan Zainal Arifin Mochtar…

Buruh Kerakyatan Belajar Strategi Advokasi

Karawang, bantuanhukum.or.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali menggelar Pendidikan bagi para buruh bersama Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) di Karawang (21/06). Pendidikan ini digelar untuk menambah pemahaman dan kapasitas para anggota serikat buruh yang acap kali menghadapi kasus-kasus perburuhan. Materi pendidikan kali ini adalah materi Strategi Advokasi, materi tersebut juga merupakan lanjutan dari materi…

Masyarakat Pencari Keadilan Dukung BW di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Berbagai masyarakat dari beragam komunitas yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Keadilan memberikan dukungannya kepada Wakil Ketua KPK Non Aktif Bambang Widjajanto saat ia melanjutkan sidang di Mahkamah Konstitusi (23/06). Masyarakat Pencari Keadilan ini mendukung langkah yang ditempuh oleh Bambang Widjajanto yang melakukan Judicial Review (Uji Materi) atas pasal 32 UU No 30…

LBH Jakarta Buka Stand Bantuan Hukum Gratis di Stasiun Manggarai

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Jakarta, 18 Juni 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, melakukan kegiatan Mobile Legal Aid (Bantuan Hukum Keliling) di depan Stasiun Manggarai. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh 2 Pengacara Publik LBH Jakarta…

Inisiatif Undang-Undang Bantuan Hukum Myanmar

Yangon, bantuanhukum.or.id—Minggu, 14 Juni 2015, LBH Jakarta menghadiri kegiatan yang bertajuk Konsultasi tentang Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum (Legal Aid Bill Consultation Workshop) di Yangon, Myanmar. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh U Kyaw Myint Lawfirm, Yangon Justice Center, Myanmar Legal Aid Network, and Pyoe Pin. Konsultasi tersebut menghadirkan ratusan perwakilan masyarakat sipil Myanmar, pengacara, dan perwakilan organisasi…

PRT adalah Pekerja, Penuhi Hak-Hak Mereka

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa, 16 juni 2015, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mengadakan Perayaan Hari PRT Internasional yang ke-4. Perayaan tersebut dilaksanakan secara sederhana di sekretariat JALA PRT, Jalan Kalibata Utara I/ No 18, Jakarta Selatan. Acara peringatan ini juga sekaligus merayakan ulang tahun Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapu Lidi yang ke-2. Acara ini…

“PEDEKATE” UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Karawang, bantuanhukum.or.id—Minggu, 7 Juni 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (F-SERBUK) di Karawang melaksanakan pelatihan. Pelatihan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang anggota F-SERBUK yang berasal dari 5 (lima) perusahaan. Pendidikan ini merupakan pendidikan awal atau dasar bagi kawan-kawan anggota F-SERBUK, yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggunya secara…

LBH Jakarta Gelar Diskusi Bersama Warga Korban Gusuran

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Minggu(7/6), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan komunitas warga yang tergabung dalam jejaring Advokasi Tolak Penggusuran Paksa (Atap Rakyat) mengadakan diskusi yang bertemakan penggusuran di gedung LBH Jakarta. Diskusi ini digelar untuk menambah pemahaman masyarakat, khususnya para korban terdampak yang terkena penggusuran. Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi kali ini adalah Prof.…

AHRC Meminta Mahkamah Agung untuk Tolak Kasasi Kasus Nelayan Ujung Kulon

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Asian Human Rights Commission (AHRC) resmi menyurati Mahkamah Agung Indonesia (MA) untuk mendukung perjuangan tiga nelayan Ujung Kulon.  Mereka dikriminalisasi karena dituduh menangkap ikan dikawasan konservasi oleh Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), beberapa bulan yang lalu. Dalam sidang, hakim pengadilan negeri Pandeglang telah memvonis bebas ketiga nelayan tersebut karena terbukti tidak bersalah. Namun TNUK tetap…