Ratusan Nelayan Tolak Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Ratusan Nelayan bersama dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, lakukan aksi bersama di Muara Angke Jakarta Utara (02/12). Aksi ini merupakan bentuk penolakan nelayan terhadap Reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Reklamasi di Pulau G. Para nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan Longmarch dari Muara Angke menuju Green Bay. Kekecewaan yang muncul dari Nelayan masyarakat yang…

Partisipasi Warga sebagai Bentuk Penataan Ruang yang Berkeadilan

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Ciliwung Merdeka bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menggelar Diskusi Publik yang bertajuk Menata Ruang yang Berkeadilan, di LBH Jakarta (25/11). Diharapkan lewat diskusi publik ini akan menjawab bagaimana penataan ruang wilayah berdasarkan konsep ruang yang berkeadilan. Peserta diskusi terdiri dari peneliti pengelolaan limbah kota dari urban planning, peneliti perkotaan…

Hari Pertama Unjuk Rasa & Mogok Nasional Buruh diwarnai Penghadangan dan Penyerangan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Unjuk rasa dan mogok nasional tengah berlangsung di berbagai kawasan industri di Indonesia, Selasa (24/11). Unjuk rasa dan mogok nasional ini dilakukan oleh ribuan buruh untuk menuntut pemerintahan Jokowi-JK agar mencabut PP 78 tentang Pengupahan. Unjuk rasa dan mogok nasional tersebut diantaranya dilakukan di kawasan-kawasan industri serta pabrik-pabrik di Tanggerang, Pulogadung, Cakung, Sunter, Tanjung…

Kaum Ibu dan Perempuan Tolak PP Pengupahan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Para perempuan dari berbagai lembaga dan juga individu yang tergabung dalam Kaum Ibu dan Perempuan Indonesia melangsungkan deklarasi penolakan terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di LBH Jakarta,(20/11/). Deklarasi ini dilakukan karena mereka menilai PP 78 hanya menguntungkan pengusaha tanpa sedikitpun mampu mensejahterakan kaum buruh. Mereka menegaskan bahwa pernyataan Pemerintah yang menyatakan…

Buruh Kembali Desak Lahirnya Desk Pidana Perburuhan di Tubuh Kepolisian

Bogor, bantuanhukum.or.id-LBH Jakarta menggelar pelatihan bagi buruh dengan tema Advokasi Kasus Pidana Perburuhan 13-15 November yang lalu di Puncak Bogor. Pelatihan ini digelar guna menyebarkan penting adanya desk pidana perburuhan di Kepolisian kepada para buruh. Pelatihan yang digelar selam 3 hari ini, menghadirkan pembicara-pembicara lintas divisi dari LBH Jakarta. Pelatihan ini diselenggarakan guna menjawab kebutuhan buruh untuk mengantisipasi…

Pergub Abal-Abal Tuai Kritik dari Masyarakat Sipil

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Gedung DPRD (10/11). Agenda ini diselenggarakan karena Peraturan Gubernur No. 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang dinilai mencederai hak asasi…

Jalan Panjang menuju Lahirnya Desk Pidana Perburuhan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan perwakilan dari Serikat Buruh melakukan audiensi dengan Kepolisian di Mabes Polri pada rabu (11/11/2015). Audiensi ini dilakukan terkait perlunya pembentukan Unit Pidana Perburuhan di Kepolisian. Dalam audiensi tersebut tim dari LBH Jakarta dan perwakilan dari Serikat Buruh ditemui oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen. Pol. Yasid Fanani. pertemuan itu membahas…

Lakukan Kekerasan Terhadap Buruh, Polda Metro Jaya Dilaporkan ke Komnas HAM, Ombudsman dan Kompolnas

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Rabu (11/11), LBH Jakarta bersama dengan perwakilan buruh lintas serikat pekerja melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya. Tindak kekerasan dilakukan oleh polisi terhadap 23 orang buruh yang menjadi peserta aksi dan 2 orang pekerja bantuan hukum LBH Jakarta yang turut mendampingi aksi massa “Menolak PP Pengupahan” tertanggal 30…

LBH Jakarta Serahkan Policy Brief tentang Penggusuran ke Dirjen HAM

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta melalui Tim Perumahan Masyarakat Urbannya melakukan audiensi dengan Direktur Jendral Hak Asasi Manusia, Dr Mualimin Abdi, Senin (09/10). Audiensi yang dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk Mendorong Regulasi Penggusuran Sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia. Pada kesempatan itu pula, LBH Jakarta menyerahkan Policy Brief terkait penggusuran. Materi…