Buruh Laporkan Polisi dan Pengusaha yang Sewenang-wenang Lakukan PHK

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Jakarta 11 Desember 2015, Tim Advokasi untuk Buruh dan Rakyat (TABUR) Tolak PP Pengupahan bersama dengan perwakilan buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengadukan sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK sepihak, skorsing, pemotongan upah, dll kepada KOMNAS HAM RI. Tindakan pengusaha tersebut dilakukan paska buruh-buruh menjalankan unjuk rasa dan mogok nasional yang…

Kepolisian (Lagi) Mencederai Kebebasan Pers

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama rekan-rekan jurnalis menggelar konperensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada hari Rabu (02/12/15). Konperensi Pers ini digelar terkait tindakan brutal yang dilakukan oleh Polisi terhadap beberapa jurnalis yang sedang meliput Aksi oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Kejadian tersebut bermula pada saat sekitar 300 Mahasiswa Papua sedang…

Indonesia Masih Rentan Pelanggaran HAM

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan Koalisi Peringatan Hari HAM 2015 (Koper HAM) menggelar diskusi publik yang mengangkat Tema “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Cita-cita Indonesia tanpa Pelanggaran HAM, di Gedung LBH Jakarta (07/12). Diskusi publik ini digelar mengingat selama satu tahun Pemerintahan Jokowi cerita tentang pelanggaran HAM belum juga usai, bahkan cenderung bertambah. Dalam diskusi…

Ratusan Nelayan Tolak Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Ratusan Nelayan bersama dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, lakukan aksi bersama di Muara Angke Jakarta Utara (02/12). Aksi ini merupakan bentuk penolakan nelayan terhadap Reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Reklamasi di Pulau G. Para nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan Longmarch dari Muara Angke menuju Green Bay. Kekecewaan yang muncul dari Nelayan masyarakat yang…

Partisipasi Warga sebagai Bentuk Penataan Ruang yang Berkeadilan

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Ciliwung Merdeka bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menggelar Diskusi Publik yang bertajuk Menata Ruang yang Berkeadilan, di LBH Jakarta (25/11). Diharapkan lewat diskusi publik ini akan menjawab bagaimana penataan ruang wilayah berdasarkan konsep ruang yang berkeadilan. Peserta diskusi terdiri dari peneliti pengelolaan limbah kota dari urban planning, peneliti perkotaan…

Hari Pertama Unjuk Rasa & Mogok Nasional Buruh diwarnai Penghadangan dan Penyerangan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Unjuk rasa dan mogok nasional tengah berlangsung di berbagai kawasan industri di Indonesia, Selasa (24/11). Unjuk rasa dan mogok nasional ini dilakukan oleh ribuan buruh untuk menuntut pemerintahan Jokowi-JK agar mencabut PP 78 tentang Pengupahan. Unjuk rasa dan mogok nasional tersebut diantaranya dilakukan di kawasan-kawasan industri serta pabrik-pabrik di Tanggerang, Pulogadung, Cakung, Sunter, Tanjung…

Kaum Ibu dan Perempuan Tolak PP Pengupahan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Para perempuan dari berbagai lembaga dan juga individu yang tergabung dalam Kaum Ibu dan Perempuan Indonesia melangsungkan deklarasi penolakan terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di LBH Jakarta,(20/11/). Deklarasi ini dilakukan karena mereka menilai PP 78 hanya menguntungkan pengusaha tanpa sedikitpun mampu mensejahterakan kaum buruh. Mereka menegaskan bahwa pernyataan Pemerintah yang menyatakan…

Buruh Kembali Desak Lahirnya Desk Pidana Perburuhan di Tubuh Kepolisian

Bogor, bantuanhukum.or.id-LBH Jakarta menggelar pelatihan bagi buruh dengan tema Advokasi Kasus Pidana Perburuhan 13-15 November yang lalu di Puncak Bogor. Pelatihan ini digelar guna menyebarkan penting adanya desk pidana perburuhan di Kepolisian kepada para buruh. Pelatihan yang digelar selam 3 hari ini, menghadirkan pembicara-pembicara lintas divisi dari LBH Jakarta. Pelatihan ini diselenggarakan guna menjawab kebutuhan buruh untuk mengantisipasi…

Pergub Abal-Abal Tuai Kritik dari Masyarakat Sipil

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Gedung DPRD (10/11). Agenda ini diselenggarakan karena Peraturan Gubernur No. 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang dinilai mencederai hak asasi…