Kejaksaan Hentikan Kriminalisasi Novel Baswedan

Perjuangan kita bersama berhasil. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) baru saja mengumumkan keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016. Keputusan untuk menghentikan penuntutan kasus Novel Baswedan didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya Tidak Cukup Bukti dan Daluwarsa pertanggal 18 Februari 2016. oleh karena itu, Kita : Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung…

Acuhkan Putusan MA, Mahasiswa Untag Adukan Rektor ke Kemenristekdikti

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Untag Jakarta) mengadukan Rektor Untag ke Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) (15/02). Bersama LBH Jakarta para mahasiswa tersebut mengadukan sikap Rektor Untag yang tak urung melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 307/K/TUN/2015 tanggal 10 Agustus 2015. Pasalnya, Putusan MA tersebut mengharuskan…

Diduga Ada Praktek Suap dalam Terbitnya AMDAL Proyek Reklamasi Teluk G

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sidang gugatan Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, dengan tergugat Pemprov DKI dan PT Muara Wisesa Samudera, sebagai tegugat II, kembali dilanjutkan, Kamis (11/02). Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi fakta terkait sosialisasi izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Kesaksian dalam persidangan kali ini disampaikan oleh H.Saefudin Ketua Pengurus Koperasi Nelayan Muara Angke dan…

Praktek Kriminalisasi masih Berlangsung, Geram Kriminalisasi Kecam Kepolisian

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama Gerakan Masyarakat Melawan Kriminalisasi (GERAM Kriminalisasi) mengadakan Konferensi Pers guna menyikapi kriminalisasi yang masih berlanjut terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan, 23 orang buruh, 1 orang mahasiswa dan 2 orang Pengabdi Bantuan Hukum. Konferensi pers tersebut diselenggarakan di gedung LBH Jakarta 05 Februari lalu. Dalam konferensi pers tersebut, Wirdan Fauzi Pengacara Publik…

Eksploitasi Berkedok Ekspedisi Mengancam Papua

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa 9 Februari 2016, pukul 13.00 WIB, Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI melaksanakan aksi demonstrasi di Depan Istana Kepresiden. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan akibat adanya ketakutan akan terjadinya eksploitasi alam besar-besaran di Papua dan semakin menguatnya militerisme pasca Ekspedisi NKRI tersebut. Ekspedisi NKRI tersebut digagas oleh Mentri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan…

Pendapatan Nelayan Sekitar Pulau G Mati Akibat Reklamasi

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Sidang gugatan atas izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kamis (4/1/2016) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Agenda persidangan kali ini adalah pembuktian saksi dari pihak para penggugat. Pihak penggugat telah mempersiapkan saksi nelayan yang terdampak langsung akibat aktivitas reklamasi yang di lakukan oleh PT…

Penyandang Disabilitas Desak Jokowi untuk Menepati Janji Kampanyenya

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Kamis (04/01), Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas untuk RUU tentang Penyandang Disabilitas mengadakan Konferensi Pers yang bertajuk Penyandang Disabilitas Menagih Janji Kampanye Jokowi. Konferensi pers ini dihadiri masyarakat penyandang disabilitas mulai dari penyandang daksa, penyandang netra, penyandang, rungu, penyandang wicara, dsb. Konferensi pers yang dilaksanakan di LBH Jakarta ini berjalan berlangsung kondusif dengan…

Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta Desak DPRD Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta,bantuanhukum.or.id—Perwakilan Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari: LBH Jakarta, KNTI dan Solidaritas Perempuan, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kedatangan mereka kali ini untuk mengadakan audiensi dengan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI, H Maman Firmansyah. Mereka membahas dampak aktivitas Reklmasi dan perlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda Rencana…

Lansia Korban Perbudakan Modern itu Tidak Mendapatkan Keadilan

“Keadilan masih belum bisa ditegakkan bagi mereka yang miskin, buta hukum, dan tertindas” Seorang kakek penjaga rumah, Abdul Munir (70) dan Istrinya (45), Mursikah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong (01/02). Oleh Majelis Hakim, mereka dinyatakan melanggar Pasal 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka dilaporkan oleh Irawati Batangtaris sang empunya…

Konflik Tanah di Rumpin Tak Kunjung Selesai, Warga Datangi Bupati

Bogor, bantuanhukum.or.id—Ratusan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin Bogor mendatangi Kantor Bupati Bogor, Kamis (28/01). Kedatangan mereka menuntut Bupati Bogor untuk menyelesaikan sengketa tanah warga Rumpin dengan TNI Angkatan Udara. Mereka menilai selama ini kerap diabaikan dan tidak ditindaklanjuti secara serius keluhannya. Saat ditemui perwakilan masa, Neneng dari Organisasi Seruni mengungkapkan terakhir kali warga datang untuk…