Geram Kriminalisasi Lakukan Aksi di Kejaksaan Tinggi Jakarta

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Masyarakat yang tergabung dalam Geram Kriminalisasi (Gerakan Masyarakat Melawan Kriminalisasi) melakukan aksi di depan Kejati DKI Jakarta, Senin (04/03). Aksi ini adalah respon dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta. Dalam aksi ini, massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan ‘Hentikan Kriminalisasi’. Beberapa massa aksi…

Hapuskan Pasal-Pasal tentang Reklamasi

Kertas Posisi Terhadap Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Pendahuluan Setahun lalu, Pemerintah Eksekutif DKI Jakarta mengajukan dua rancangan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Raperda RZWP-3-K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSPJ). Gubernur mengajukan dua…

Pemprov DKI Langkahi Kewenangan Kementerian dengan Menerbitkan Izin Reklamasi

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali gelar sidang gugatan Reklamasi Pulau G, Kamis (03/03). Agenda sidang kali ini adalah mendengar dua keterangan saksi ahli dari penggugat. Dalam keterangannya di pengadilan, kedua ahli tersebut menjelaskan ihwal terjadinya pelanggaran izin pelaksanaan Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta. Subandono Diposaptono Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,…

Kemenritekdikti Kawal 8 Mahasiswa Untag Kembali ke Kampus

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), menggelar pertemuan dengan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), Wakil Rektor, Dekan, Dosen, serta 8 Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) dan LBH Jakarta, di Gedung Kemenristekdikti (02/03). Pertemuan tersebut digelar Kemenristekdikti guna menindaklanjuti pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 307/K/TUN/2015 tanggal 10 Agustus 2015. Putusan tersebut mengharuskan Rektor…

Kejaksaan Hentikan Kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Perjuangan kita bersama berhasil. Kejaksaan Agung melakukan deponering atau mengesampingkan perkara mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Berikut pernyataan sikap tim kuasa hukum atas keputusan deponering AS dan BW. Hari ini 3 Maret 2016, Jaksa Agung resmi mengumumkan deponering atau mengesampingkan perkara kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham…

Hakim Putuskan Le Lung dan Lani Surya Tidak Bersalah setelah Nyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal demi Hukum

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kasus kriminalisasi dua orang warga Jl. Ekor Kuning, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, yakni Ie Lung dan Lani Surya Kusnadi kini mencapai babak akhir. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum (01/03). Hakim menyatakan dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan sebagaimana dalam Pasal 143…

Dinilai Sebuah Rekayasa, Buruh Tuntut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Keluarkan SKPP

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Ratusan buruh yang tergabung dari berbagai serikat serta mahasiswa ‘mengepung’ Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, Kamis (25/02). Unjuk rasa tersebut dilakukan guna menuntut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan kriminalisasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dan mengadakan Gelar Perkara terhadap penetapan tersangka yang dilakukan kepolisian. Penetapan tersangka tersebut, dijatuhkan…

LBH Jakarta dalam DOLC FHUI 2016

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 2015 kembali menyelenggarakan Days of Law Career pada 22-26 Februari 2016 yang diselenggarakan dalam bentuk bursa kerja, bursa beasiswa, workshop, dan talkshow. Acara yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengangkat tema “Into The Beyond” untuk mengajak mahasiswa dan lulusan FHUI untuk…

Tolak Reklamasi Puluhan Nelayan Aksi di DPRD DKI Jakarta

Puluhan nelayan Teluk Jakarta yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke Bergerak dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Kamis, 25 Februari 2016. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak pengesahan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR)…

Nelayan Pesisir Teluk Jakarta Mengaku Tidak Mengetahui Sosialisasi Reklamasi

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Persidangan atas gugatan pembatalan izin reklamasi Pulau G yang diberikan oleh Gubenur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama kepada PT. Muara Wisesa Samudra kembali digelar, (18/02). Agenda persidangan kali ini pun masih dalam agenda pembuktian saksi fakta dari pihak para penggugat. Dalam persidangan kali ini, pihak penggugat menghadirkan saksi fakta yang merupakan nelayan Muara Angke.…