Kabulkan Permohonan: KIP Perintahkan Pemerintah Umumkan Laporan TPF Munir

Majelis Hakim sengketa informasi Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa laporan TPF Munir adalah informasi publik yang wajib diumumkan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Majelis Hakim pada sidang putusan sengketa informasi publik laporan TPF Munir, Senin (10/10) di Graha PPI Abdul Muis Jakarta Pusat. Melalui putusan ini, KIP memerintahkan negara agar segera mengumumkan laporan…

Hanya Ingin Beribadah, Jemaat GBKP Pasar Minggu Ditentang Warga

Jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu tetap menjalankan ibadah seperti biasanya meskipun mendapat penolakan dari Warga, Minggu (02/10). Warga RW. 04 Tanjung Barat menolak dikarenakan GBKP dianggap belum memenuhi syarat pendirian gereja di wilayah tersebut. Kendati demikian, pada hari tersebut, jemaat gereja tetap menjalankan ibadah, aman dan lancar hingga selesai. “Kami mengapresiasi respon…

Pelatihan Buruh: Pentingnya Desk Pidana Perburuhan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan Pelatihan Pidana Perburuhan di Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) di Jakarta, 20 September 2016. Pelatihan ini merupakan rangkaian dari Roadshow pendidikan pidana perburuhan yang dilakukan LBH Jakarta untuk meningkatkan pengetahuan buruh terkait Pidana Perburuhan. Pelatihan pidana perburuhan yang dilaksanakan mencakup pemberian materi mengenai hukum pidana secara umum dan khususnya…

LBH Jakarta Kembali Gelar Kalabahu Buruh 2016

Lembaga Bantuan Hukum kembali melaksanakan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh 2016 dengan tema “Memperkuat Gerakan Buruh melawan Oligarki di Sistem Ketenagakerjaan”, Minggu (18/09) di Gedung LBH Jakarta. Kalabahu kembali digelar LBH Jakarta guna membekali buruh untuk mendalami isu hukum dan perburuhan agar dapat membantu mereka saat melakukan advokasi. Pembukaan Kalabahu Buruh ini dibuka dengan…

Penyuluhan Hukum di Rutan Salemba

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali memberikan penyuluhan hukum kepada para tersangkan dan terdakwa di Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba (06/09). Tema yang diusung oleh LBH Jakarta pada kesempatan penyuluhan hukum tersebut mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Penyuluhan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan dan menyebarluaskan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat. Dalam…

Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Menemui Menteri Muhadjir Effendy untuk Perjuangkan Hak Anak

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Hari Rabu (31/08), Masyarakat Peduli Pendidikan (MPP), koalisi masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak anak di bidang pendidikan menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian MPP untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan beberapa wacana kebijakan oleh Menteri Muhadjir yang berpotensi melanggar hak anak, antara lain…

Pengamen Cipulir Tagih Ganti Rugi ke Kementerian Keuangan

Setelah menerima salinan penetapan dari PN Jakarta Selatan, Andro dan Nurdin, dua pengamen korban salah tangkap akhirnya menagih eksekusi putusan tersebut kepada negara (pemerintah) melalui Kementrian Keuangan siang tadi, Kamis (1/9) di Gedung Djuanda 1. Mereka, didampingi Ibu Marni (ibunda Andro) dan tim kuasa hukum dari LBH Jakarta menyerahkan hasil penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan…

Nelayan Muara Angke Antar Banding Reklamasi Pulau G

Selasa 30 Agustus 2016 – Nelayan Muara Angke dari Paguyuban Nelayan Pengolah Ikan (PNPI), Komunitas Nelayan Tradisional, dan Forum Kerukunan Masyarakat Muara Angke (Forkeman) yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk mengantarkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang dilakukan Pembanding yaitu Gubernur DKI Jakarta…

Wirdan Fauzi Beberkan Fakta Penangkapan Pengacara Publik LBH Jakarta

Sidang ke 20 kasus kriminalisasi 26 aktivis kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/08). Sidang ini memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Tim kuasa hukum para aktivis menghadirkan empat orang saksi yang akan didengar keterangannya. Namun, dengan pertimbangan efisiensi waktu maka majelis hakim memutuskan hanya 2 orang saksi yang akan didengar keterangannya…

Sidang ke 20 Kriminalisasi 26 Aktivis: Pengacara Publik bukan Massa Unjuk Rasa

Sidang ke 20 kasus kriminalisasi 26 aktivis kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/08). Sidang ini memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Tim kuasa hukum para aktivis menghadirkan empat orang saksi yang akan didengar keterangannya. Namun, dengan pertimbangan efisiensi waktu maka majelis hakim memutuskan hanya 2 orang saksi yang akan didengar keterangannya…