Kalabahu Buruh, Pengantar Hak Asasi Manusia

Rangkaian Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh 2017 kembali digelar LBH Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (29/10). Pada sesi kali ini, para peserta mendapatkan materi mengenai Pengantar Hak Asasi Manusia (HAM). Materi ini dimaksudkan agar para peserta Kalabahu Buruh mengerti dan memahami HAM umum. Materi tersebut difasilitasi oleh Ayu Eza Tiara, S.H.,S.Sy. Pengacara Publik…

Hak atas Pekerjaan untuk Kelompok Minoritas dan Rentan

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) Buruh angkatan IV di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memasuki minggu ketiga (29/10). Minggu ini disampaikan materi tentang Hak Atas Pekerjaan untuk Kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan oleh Citra Referandum (Pengacara Publik LBH Jakarta), Lini Zurliani (Arus Pelangi) dan Yenny Rosa Damayanti (Aktifis Kelompok Disabilitas). Pada sesi ini, para pemateri…

Kekosongan Ideologi Menjadi Penyebab Perpecahan Gerakan Buruh

Sesi III Kalabahu Buruh 2017 kembali dilanjutkan LBH Jakarta, (28/10). Pada sesi yang ketiga ini para peserta Kalabahu Buruh diajak untuk berdiskusi mengenai gerakan buruh. Hadir sebagai fasilitator pada kesempatan ini, Ilhamsyah dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Ia menjelaskan banyak hal mengenai Gerakan Buruh hari ini. Ia memulai diskusi dengan sebuah pernyataan bahwa gerakan…

13 Tahun Tragedi Tak Bai: Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Salah Satu Penyebab Konflik

Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiah (PP Pemuda Muhammadiah dan Gerakan Mahasiswa Peduli Patani (GEMPITA) bekerjasama menyelenggarakan diskusi publik “Peringatan 13 tahun Tragedi Takbai Thailand Selatan” di Gedung PP Muhammadiyah (30/10). Diskusi ini diselenggarakan untuk mengangkat permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Patani. Tak hanya diskusi, pada peringatan 13 tahun tragedi Takbai ini juga di tampilkan berbagai…

Diskusi dan Peluncuran Laporan “Selamatkan Teluk Jakarta”

Sepanjang tahun 2016, Tim Koalisi Pakar Independen yang terdiri atas gabungan para ahli dari LIPI, Rujak Center for Urban Studies, KNTI, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia menyusun laporan untuk menganalisa dan krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta dari berbagai disiplin ilmu. Tim Koalisi Pakar Independen bekerja sama dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengadakan…

Tidak Diberikan Hak Pensiun, Ex-PNS Perjan Pegadaian Unjuk Rasa Di Depan Istana Merdeka dan Kemenkeu

Ex-PNS yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pensiunan-Perjan Pegadaian (FP3-Perjan Pegadaian) yang nasibnya sebagai pensiunan masih terlunta-lunta hingga hari ini, melakukan aksi longmarch dari Patung Kuda Jalan MH Thamrin menuju depan Istana Merdeka dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) pada Rabu (25/10). Ada sekitar 100 orang ex-PNS Perjan Pegadaian perwakilan dari beberapa wilayah di Indonesia yang berpartisipasi…

Kalabahu Buruh 2017: Gerakan Sosial sebagai Gerakan Bersama

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) Buruh angkatan IV di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memasuki hari ke (16/10). Materi yang disampaikan pada hari ke-2 ini adalah Gerakan Sosial yang disampaikan oleh Arip Yogiawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada sesi ini, pemateri banyak memaparkan data-data yang dikutip dari berbagai media yang  menunjukan fakta-fakta…

Mengenal Pasar Tenaga Kerja Fleksibel: Pembukaan Kalabahu Buruh 2017

Kalabahu Buruh 2017 resmi dibuka 14 Oktober 2017 lalu di Gedung LBH Jakarta. LBH Jakarta kembali menggelar Kalabahu Buruh guna membekali para buruh agar mandiri dalam melakukan advokasi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dilingkup ketenagakerjaan. Tahun ini, Kalabahu Buruh diikuti oleh 31 peserta yang berasal dari berbagai serikat buruh di Jabodetabek hingga Karawang seperti FSPMI,…

19 Hari Ditahan Secara Tidak Sah, Ibunda PP Minta LBH Jakarta Bantu Bebaskan Anaknya

PP, seorang anak yatim, berusia 17 (tujuh belas) tahun akhirnya dilepaskan dari tahanan Kepolisian Sektor (Polsek) Tanah Abang, Selasa (10/10). PP ditahan atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. PP ditahan sejak 22 September 2017 tanpa surat penangkapan maupun surat penahanan yang dikirimkan secara resmi kepada keluarganya. Ibunda PP mengadukan masalah ini ke LBH Jakarta dan…

MK Saksikan Rekaman RDP Komisi III DPR dan KPK

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Judicial Review atas pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (UU MD3) dengan Nomor Perkara 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV2017 dan 47/PUU-XV/2017 pada Rabu (11/10). Pada kesempatan sidang kali ini Majelis MK mendengar dan menyaksikan rekaman Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) III dan Komisi…