Aksi Kamisan telah Sampai ke Angka 500, Janji Jokowi Dipertanyakan

Ratusan orang dari berbagai kalangan hadiri Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka yang pada Kamis kali ini (27/7) sudah mencapai Kamis ke-500. Dengan mengangkat tema “500 Kamis Cuma Janji Manis”, Aksi Kamisan ini kembali mempertanyakan komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain para tokoh seperti Franz Magnis Suseno, grup band…

DPRD DKI Jakarta Tegaskan Tidak Akan Membahas Raperda Reklamasi

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan unjuk rasa menolak pembahasan awal Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rapeda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) di depan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (26/7). Nelayan menolak pembahasan…

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK Desak Kepolisian RI Segera Menuntaskan Kasus Penyerangan terhadap Novel Baswedan

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK melakukan konferensi pers guna mendesak Kepolisian RI segera menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, Rabu (26/07) di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta. Pasca kejadian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Novel Baswedan, hingga kini kasus tersebut belum menemukan titik terang. Baik Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya, belum…

Pelatihan Advokasi Serikat Pekerja Perbankan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) bersama dengan Serikat Pekerja Perbankan menyelenggarakan Pelatihan Advokasi bersama selama 2 hari (21-22/07) dengan tema Pelatihan Advokasi Serikat Pekerja Perbankan. Kegiatan ini diinisiasi oleh kesadaran pekerja perbankan akan pentingnya gerakan pekerja, kebutuhan akan pengetahuan hak-hak pekerja dan pentingnya memperjuangkan hak-hak tersebut. Pelatihan Advokasi Serikat Pekerja Perbankan tahun ini diadakan untuk…

Koalisi Selamatkan KPK Ajukan Permohonan Judicial Review Pasal Kewenangan Hak Angket DPR-RI

Ditengah polemik pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), Koalisi Selamatkan KPK mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal Kewenangan Hak Angket DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Rabu (20/7). Koalisi Selamatkan KPK menganggap bahwa DPR tidak berwenang menggunakan Hak Angket kepada KPK. Beberapa…

Diskusi Publik Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selenggarakan Diskusi Publik “Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan” di Gedung YLBHI/LBH Jakarta (19/07). Diskusi tersebut diselenggarakan LBH Jakarta guna memaparkan hasil monitoring praktek penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta sepanjang tahun 2013-2016. Dalam diskusi tersebut LBH Jakarta menghadirkan Ayu Eza Tiara (Peneliti LBH Jakarta), Poengky Indarty (Anggota Kompolnas), Critiantoro (Asian Human…

PT. Transportasi Jakarta Diduga Tidak Mematuhi Anjuran Sudinaker Jakarta Timur

150 pekerja PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang di PHK menuntut untuk dipekerjakan kembali (15/07). Melalui konferensi pers di LBH Jakarta, mereka menyatakan mengikuti anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Jakarta menuntut PT. TransJakarta mempekerjakan mereka kembali sebagai pekerja tetap. Kasus ini berawal sejak Juli 2016 lalu, PT. TransJakarta memutus kontrak para pekerja tersebut tanpa alasan…

Satu Tahun Berlalu, Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Tak Kunjung Mendapatkan Ganti Kerugian

Marni (52) Ibu dari Andro, korban salah tangkap berupaya bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa (11/7).  Marni bersikukuh mendatangi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM guna mempertanyakan penerapan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Ganti Kerugian. Pada usahanya kali ini, Marni tidak berhasil menemui Menteri Hukum dan HAM,…

KNT Tolak Sidang Komisi Amdal Reklamasi Pulau G

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) melakukan unjuk rasa menolak pembahasan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Reklamasi Pulau G di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (11/7). Nelayan menolak Amdal tersebut karena khawatir dampak pendangkalan yang akan terjadi di sekitar Pulau G. Orasi dan teriakan Tolak Reklamasi berkumandang sepanjang unjuk…

Hakim Putuskan Sidang Kriminalisasi 3 Nelayan Pulau Pari Dilanjutkan

Sidang dugaan kriminalisasi terhadap ketiga nelayan Pulau Pari kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (05/07), dengan agenda putusan sela.  Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menolak penangguhan penahanan terhadap ketiga nelayan Pulau Pari. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan dugaan kriminalisasi terhadap ketiga nelayan Pulau Pari tersebut. Dalam sidang yang mengagendakan…