Eksepsi Diterima, PN Karawang Tolak Gugatan PT. Dream Sentosa Indonesia

Dayat dan Hermansyah adalah buruh yang bekerja di PT. Dream Sentosa Indonesia Karawang. Pada 21 April 2016 keduanya mendirikan serikat buruh yang berafiliasi dengan KASBI, Dayat kemudian didapuk sebagai ketua serikat buruh. Sebagai ketua dan anggota serikat buruh, Dayat dan Hermansyah menjalankan fungsi mereka untuk membela rekan-rekan kerja mereka untuk memperoleh keadilan. Namun, hal tersebut…

Buntut Penolakan Reklamasi, Satu Keluarga Berhadapan dengan Hukum

Istilah kriminalisasi kembali mengemuka saat dua warga Muara Angke yang termasuk dalam Koalisi Masyarakat Selamatkan Teluk Jakarta mengalami kriminalisasi. Kasus kriminalisasi ini mendera Rois Akbar yang bekerja sebagai nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, dan Winda Kholipah seorang ibu rumah tangga. Rois dan Winda merupakan saudara kandung dari seorang nelayan kecil Kalil. Kalil adalah salah…

Warga Kampung Akuarium Cabut Gugatan Class Action

Rilis Pers No. 665/SK-ADV-PMU/VI/2018 Cabut Gugatan Class Action, Warga Kampung Akuarium Berharap Anies-Sandiaga Wujudkan Janji Warga Kampung Akuarium resmi mencabut gugatan perwakilan kelas (class action) terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri…

Warga Kebun Sayur Ciracas Tagih Janji Reforma Agraria Presiden

“Kami ini warga yang berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk hidup, bukannya tidak berusaha. Hanya kami lahir dari keluarga yang tidak seberuntung bapak-bapak sekalian. Kami tidak sanggup membeli rumah yang harganya mahal sekali. Jadilah kami menempati lahan tidur di Kebun Sayur berpuluh tahun lalu, menggarap dan memanfaatkan tanah yang dulu tak bertuan itu. Hingga setelah…

(Lagi) Kriminalisasi Warga Pulau Pari Berlanjut

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan terhadap Sulaiman alias Katur, warga Pulau Pari (24/05). Agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembacaan  putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Sulaiman dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari. Pada putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi Sulaiman dan menyatakan bahwa eksepsi telah memasuki pokok perkara.…

Ibu Korban Salah Tangkap Pengamen Cipulir Desak Ombudsman Segera Keluarkan LAHP

Marni, ibu dari Andro anak yang menjadi korban salah tangkap dan penyiksaan, bersama LBH Jakarta mendatangi Ombudsman RI (21/05). Kedatangan Marni dan LBH Jakarta ke Ombudsman guna menanyakan tindak lanjut pengaduan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Dugaan maladministrasi tersebut terkait dengan keterlambatan pembayaran ganti rugi korban salah tangkap. Terhitung, sudah hampir 2 tahun Andro…

Hak Atas Peradilan yang Jujur Adalah Hak Asasi Manusia yang Tidak Bisa Dibatasi

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 39 LBH Jakarta memasuki akhir pekan kedua, Jumat (20/04). Materi pertemuan pada sesi kali ini adalah Hak Atas Peradilan yang Jujur. Materi tersebut disampaikan oleh Arif Maulana, Kepala Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi LBH Jakarta. Arif mengawali penyampaian materi dengan menjelaskan mengenai pengertian hak atas peradilan yang jujur. Ia menyoroti…

Anak dalam Sistem Pidana Masih Kerap Diperlakukan seperti Orang Dewasa

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 39 kembali digelar LBH Jakarta, Jumat (20/04) di Gedung LBH Jakarta. Pada kesempatan kali ini, para peserta Kalabahu 39 mendapat materi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Materi tersebut disampaikan oleh Arif Maulana Kepala Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi LBH Jakarta bersama dengan Ayu Eza Tiara Pengacara Publik LBH Jakarta bidang…

Korban Rekayasa Kasus Narkotika Dihukum 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bersalah Dendy Apriyandi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, Senin (23/4). Dendy dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai narkotik jenis shabu yang ditemukan di mobil dan dompetnya. Menurut kuasa hukum Dendy, majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan “kesalahan” atau kondisi batin (mens rea) Dendy yang tidak mengetahui mengapa…