Kasus Dugaan Penodaan Agama, Keterangan Saksi Ahli Menguatkan Argumen Terdakwa

Majelis Hakim PN (Pengadilan Negeri) Pandeglang kembali menggelar sidang perkara kriminalisasi tuduhan penodaan agama terhadap terdakwa AB (39 th) pada Selasa (13/3). Dalam agenda persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum berencana menghadirkan tiga ahli. Sebagai ahli, jaksa menghadirkan Djaenudin Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab. Pandeglang selaku ahli agama, Aan Asphianto (dosen Fakultas Hukum Universitas…

Kasus Dugaan Penodaan Agama, Para Saksi Dinilai Tidak Konsisten dengan Keterangannya

Sidang kawus kriminalisasi menggunakan UU ITE kasus dugaan penodaan agama, dengan terdakwa AB (39 tahun), kembali digelar ¬†Pengadilan Negeri Pandeglang, Rabu (6/3). Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi. Saksi yang diperiksa pada persidangan kali ini adalah Solihin, Uut, Dullah, dan Khaerudin. Semua saksi tersebut merupakan warga Kampung Gadog, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Pada agenda…

Sidang Sengketa Informasi Reklamasi Pantai Utara Jakarta Memasuki Tahap Mediasi

Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang kedua sengketa informasi antara Nelson Nikodemus Simamora, S.H. dan Kementerian Lingkungan¬† Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kamis (8/3). Adapun agenda sidang kali ini ialah pemeriksaan legal standing dari pemohon maupun termohon. Sebelumnya Majelis Hakim mengalami kebingungan terkait apakah permohonan sengketa ini diajukan oleh individu atau oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)…

Jaksa Tak Berikan BAP Terdakwa ke Kuasa Hukum, Hakim PN Pandeglang Tetap Lanjutkan Persidangan

Sidang Perkara dugaan tindak pidana penodaan agama, dengan inisial AB sudah berlangsung dan sampai pada tahap pembacaan Eksepsi. Persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pandeglang, dipimpin oleh Hakim Ketua Kony Hartanto, persidangan ini telah dimulai pada hari selasa 27 Februari 2018 pukul 10:30. Ruang sidang yang terlihat ramai dengan penjagaan anggota polisi, kuasa hukum AB,…

Warga Kebun Sayur Ajukan Gugatan Informasi Publik Terkait Sertifikat Wilayah Kebun Sayur Ciracas

Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana permohonan informasi publik warga Kebun Sayur Ciracas, Rabu (21/02). Permohonan informasi publik ini diajukan warga Kebun Sayur karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur menolak permohonan informasi terkait surat keputusan pemberian hak atas tanah dan salinan sertifikat Kebun Sayur Ciracas. Majelis Komisioner KIP memulai sidang perdana ini dengan…

Anggota Kepolisian Tidak Paham UU SPPA Salah Satu Faktor Banyaknya Hak Anak Terlanggar

Kamis, 22 Februari 2018, Ruang PK Ojong-Muchtar Lubis LBH Jakarta nampak ramai dipenuhi oleh wartawan, mahasiswa dan masyarakat sipil lainya. Mereka semua hadir memenuhi LBH Jakarta guna mengikuti diskusi publik yang diadakan oleh LBH Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan untuk menyoroti potret pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di tingkat kepolisian. Diskusi Publik tersebut menghadirkan…

Kronologis Undue Delay Kasus Penggelapan Gedung Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Sumatra Utara

Ayah Afif sekarang sudah berusia 75 tahun. Dimasa senja ia bukannya menikmati ketenangan, ia masih menunggu kepastian. Sampai saat ini ia masih menunggu kepastian laporan pidana yang pernah dibuat tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2015. Ia melaporkan Bupati Asahan Sumatera Utara atas 4 kasus. Mulai dari dugaan korupsi, pemalsuan hingga penggelapan. Ia melaporkannya perkara tersebut bukan…

GEBER BUMN Menanti DPR Tuntaskan Kasus Outsourcing di BUMN

Puluhan buruh yang tergabung dalam GEBER BUMN menghadiri Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) dengan Komisi IX DPR RI (07/02). Rapat yang diagendakan untuk membahas kelanjutan penanganan kasus ketenagakerjaan, khususnya outsourcing di BUMN juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Tidak ketinggalan perwakilan dari Direksi Perusahaan…

Warga Kapuk Poglar Kecewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tidak Menemui Mereka

Warga Kapuk Poglar Jakarta Barat mendatangi Balai Kota untuk mengadukan ancaman penggusuran kampung mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/01). Kedatangan warga RT 07/ RW 04 Kapuk Poglar ke Balai Kota adalah untuk meminta pembatalan dan perlindungan hukum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas ancaman penggusuran yang mereka terima. Sejak pukul 07.00 WIB…