Mahkamah Agung Putus Bebas Rois dan Winda Korban Kriminalisasi

Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya membawa dampak negatif bagi ekosistem, tetapi juga bagi masyarakat yang kelangungan hidupnya bergantung pada kawasan tersebut. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah semakin sulitnya nelayan di Teluk Jakarta untuk mendapatkan tangkapan ikan. Belum lagi, upaya-upaya pembungkaman yang dilakukan pengembang kepada warga yang kritis menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.…

Potret Hak Atas Pekerjaan Orang Dengan Skizofrenia

LBH Jakarta bersama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) mengadakan Mobile Legal Aid (Bantuan Hukum Keliling) di Sekretariat KPSI Pusat, Sabtu (18/05). Kegiatan ini dihadiri oleh anggota KPSI dan mahasiswa. Pada Mobile Legal Aid kali ini, LBH Jakarta bersama KPSI fokus pada penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Dasar Penyandang Disabilitas dan Hak atas Pekerjaan Penyandang…

Hak dan Perlindungan Pencari Suaka di Indonesia

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 40 kembali digelar LBH Jakarta, Kamis (11/04). Memasuki pekan ke 2 ini para peserta mendapatkan materi tentang Hak dan Perlindungan Pencari Suaka. Materi ini disampaikan oleh Gading Gumilang Putra dari Jesuit Refugee Service (Jrs) yang aktif mengadvokasi hak-hak para pencari suaka. Dalam materinya Gading menjelaskan tentang setiap orang yang datang…

Kalabahu 40: Analisis Sosial

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke 40 masih berlangsung di LBH Jakarta, Senin (16/04). Sesi kelas kali ini diisi oleh Profesor Thamrin Amal Tomagola. Kepada sekitar 40 peserta Kalabahu yang berasal dari berbagai daerah beliau menjelaskan materi Analisis Sosial. Dalam kesempatannya menjelaskan metode Analisis Sosial, Beliau menekankan bahwa analisis sosial digunakan untuk menganalisa berbagai hal…

Terasingnya Peserta Didik dari Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan

“Yang dibicarakan dalam kurikulum hanya relevan untuk kelompok tertentu. Pengetahuan yang ada di kurikulum tersebut pengetahuan siapa?” Pernyataan tersebut disampaikan Jimmy Phillip saat mengisi materi Hak atas Pendidikan di Kalabahu 40, Senin (8/4). Jimmy adalah pengajar pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Bersama LBH Jakarta dan akademisi lain ia terlibat dalam upaya menggugat Ujian Nasional pada…

Banyak Surat Edaran yang Rugikan Buruh, Gebrak dan LBH Jakarta Lakukan Audiensi dengan MA

Sejumlah organisasi buruh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) dan LBH Jakarta melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung (MA), Senin (02/04). Audiensi ini dilakukan guna membahas banyaknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merugikan buruh. Surat edaran yang dibahas adalah SEMA Nomor 7 Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan…

Jaringan Advokasi Bantuan Hukum Dorong DPRD DKI Jakarta Terbitkan Perda Bantuan Hukum

Jaringan Advokasi Bantuan Hukum yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, LBH GP Anshor, MaPPI FH UI, ILRC, IFLC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita dan Parinama Astha, mendatangi kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk beraudiensi dengan H. Prasetyo Edi Marsudi S.H selaku ketua ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta (5/03). Dalam kegiatan audiensi…

Meski Gugatan Tidak Diterima , WP KPK Berhasil Membuat Pimpinan KPK Lebih Berhati-hati dalam Membuat Kebijakan

Majelis Hakim PTUN Jakarta Perkara Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT membacakan putusan atas gugatan Wadah Pegawai KPK terhadap Pimpinan KPK-RI terkait tata cara mutasi pegawai KPK, Senin (11/3). Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan untuk tidak menerima gugatan Wadah Pegawai KPK. Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta beralasan dengan telah dicabutnya Objek Gugatan “Keputusan Pimpinan KPK No.…