Ombudsman Ungkap Ketidakproaktifan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang

Ombudsman RI menggelar rapat monitoring pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tentang maladministrasi dalam proses penataan Kampung Baru Dadap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggerang, Senin (23/7) di kantor Ombudsman RI. Rapat ini digelar untuk mengetahui sejauh mana Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang proaktif melakukan pengecekan lapangan untuk status kepemilikan tanah yang dimohonkan warga Kampung Dadap. Rapat ini dihadiri oleh…

Sudah Saatnya Menhub Buat Standar Pelayanan Minimal Khusus KRL Commuterline

Siaran Pers Senin 23 Juli 2018. Pada pagi hari pengguna commuterline Jabodetabek dihebohkan dengan antrian panjang di hampir seluruh stasiun KRL. Penumpukan penumpang di pintu masuk dan keluar beberapa stasiun tersebut dipicu pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik (e-ticketing) yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sejak Minggu (22/7/2018) pagi. Pengguna KRL tidak bisa…

Bantuan Hukum Keliling Upaya Mendekatkan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

Sabtu, 14 Juli 2018, LBH Jakarta bersama Pemuda Kapuk Independen (Pemki) dan Warga Kapuk Poglar menyelenggarakan pendidikan hukum dan bantuan hukum keliling di Kapuk Poglar Jakarta Barat. Program ini digagas LBH Jakarta untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, melalui acara ini LBH Jakarta juga berharap mampu menumbuhkan solidaritas antar warga Kapuk yang…

Tolak 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota: Bencana bagi Masa Depan Jakarta

Siaran Pers Bersama Menurut aplikasi Air IQ, hampir setiap harinya Jakarta selalu dalam 3 besar kota dengan pencemaran udara tertinggi di dunia, dengan kategori Unhealthy – tidak sehat. Sementara tidak banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait hal ini. Sementara itu, kemacetan di Jakarta sudah sangat mendunia dan selalu berada di 3…

Pemasangan Plang Kepemilikan di Kebun Sayur oleh PPD Lecehkan Hukum

Siaran Pers Bersama: Aliansi Peduli Ciracas Intimidasi Warga Kebun Sayur dengan Pemasangan Plang, Tindakan Perum PPD Lecehkan Hukum Minggu, 8 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebagian menggunakan tanda pengenal Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan sebagian diduga merupakan oknum preman mendatangi Desa Kebun Sayur Ciracas. Kedatangan mereka dengan…

Buntut Penolakan Reklamasi, Satu Keluarga Berhadapan dengan Hukum

Istilah kriminalisasi kembali mengemuka saat dua warga Muara Angke yang termasuk dalam Koalisi Masyarakat Selamatkan Teluk Jakarta mengalami kriminalisasi. Kasus kriminalisasi ini mendera Rois Akbar yang bekerja sebagai nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, dan Winda Kholipah seorang ibu rumah tangga. Rois dan Winda merupakan saudara kandung dari seorang nelayan kecil Kalil. Kalil adalah salah…

Warga Kampung Akuarium Cabut Gugatan Class Action

Rilis Pers No. 665/SK-ADV-PMU/VI/2018 Cabut Gugatan Class Action, Warga Kampung Akuarium Berharap Anies-Sandiaga Wujudkan Janji Warga Kampung Akuarium resmi mencabut gugatan perwakilan kelas (class action) terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri…

Warga Kebun Sayur Ciracas Tagih Janji Reforma Agraria Presiden

“Kami ini warga yang berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk hidup, bukannya tidak berusaha. Hanya kami lahir dari keluarga yang tidak seberuntung bapak-bapak sekalian. Kami tidak sanggup membeli rumah yang harganya mahal sekali. Jadilah kami menempati lahan tidur di Kebun Sayur berpuluh tahun lalu, menggarap dan memanfaatkan tanah yang dulu tak bertuan itu. Hingga setelah…

Warga Kapuk Poglar Kecewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tidak Menemui Mereka

Warga Kapuk Poglar Jakarta Barat mendatangi Balai Kota untuk mengadukan ancaman penggusuran kampung mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/01). Kedatangan warga RT 07/ RW 04 Kapuk Poglar ke Balai Kota adalah untuk meminta pembatalan dan perlindungan hukum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas ancaman penggusuran yang mereka terima. Sejak pukul 07.00 WIB…

Pengembang Reklamasi Melibatkan Diri Dalam Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D Hasil Reklamasi

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nomor: 85/SK-RILIS/I/2018 Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi hari ini (24/1). Agenda dari persidangan kali ini ialah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Tergugat namun ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi…